FLAIPHI Minta Pemerintah Perluas Pembebasan Bea Masuk Bahan Baku Plastik
Kenaikan harga bahan baku plastik mendorong Federasi Lintas Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (FLAIPHI) meminta pemerintah memperluas fasilitas pembebasan bea masuk menjadi 0 persen. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk mengendalikan biaya produksi industri kemasan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada plastik ekonomis, dilansir dari Money.
Pengurus Utama FLAIPHI sekaligus Sekretaris Jenderal Asosiasi Plastik Hilir Indonesia (APHINDO), Henry Chevalier, menyampaikan permintaan tersebut dalam keterangannya, Senin (9/11/2026). Menurutnya, kenaikan biaya bahan baku berpotensi mendorong harga produk kebutuhan sehari-hari.
FLAIPHI menilai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2026 belum mencakup kebutuhan utama industri plastik hilir. Enam pos tarif yang telah memperoleh fasilitas tersebut dinilai lebih banyak menyasar bahan baku industri sekunder berbentuk cair.
Henry menjelaskan bahwa bahan baku yang tercakup dalam kebijakan saat ini belum banyak digunakan untuk produksi kemasan makanan, minuman, kebutuhan sehari-hari, serta produk UMKM.
"Enam pos tarif yang ada pada PMK 068 tersebut mengatur bahan baku industri sekunder dalam bentuk cair dan bukan merupakan bahan baku industri plastik hilir yang digunakan oleh industri yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat kecil dan luas, utamanya sebagai kemasan makanan, minuman, kebutuhan sehari-hari, UMKM, pupuk, dan pertanian," ujar Henry.
Untuk memperluas cakupan insentif, FLAIPHI mengusulkan enam tambahan pos tarif bahan baku plastik. Organisasi tersebut terdiri atas APHINDO, Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia (GIATPI), Asosiasi Biaxially Oriented Films Indonesia (ABOFI), dan Asosiasi Industri Kemas Fleksibel Indonesia (ROTOKEMAS).
Enam kode Harmonized System (HS) yang diusulkan mencakup 3902.10.40 untuk Polypropylene Homopolymer (PPH) dan 3902.30.90 untuk kopolimer propilena selain berbentuk cairan dan pasta.
Selanjutnya, terdapat kode 3901.20.00 untuk polietilena dengan berat jenis 0,94 atau lebih, serta 3901.40.00 untuk kopolimer etilena-alfa-olefin dengan berat jenis kurang dari 0,94.
Dua kode lainnya adalah 3901.10.92 untuk Low-Density Linear Polyethylene (LLDPE) selain berbentuk cair atau pasta dan 3901.90.90 untuk polimer etilena dalam bentuk asal kategori lainnya.
Persoalan keterbatasan pasokan dalam negeri turut menjadi dasar usulan tersebut. Menurut data pemerintah tahun 2024 yang dikutip FLAIPHI, defisit pasokan bahan baku plastik mencapai 64 persen dari total kebutuhan nasional.
Sementara itu, volume impor yang menjadi perhatian dalam kebijakan PMK Nomor 68 Tahun 2026 disebut hanya mencakup sekitar 6 persen kebutuhan nasional untuk Polypropylene (PP) dan 19 persen untuk Polyethylene (PE).
Henry menyebut produsen domestik belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan industri. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian GIATPI yang memproduksi kemasan pupuk, beras, pakan ternak, serta berbagai hasil pertanian.
"Pasokan dari produsen dalam negeri hingga kini juga belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan industri," ujar Henry.
GIATPI menilai kebijakan yang berlaku belum efektif menjangkau industri kemasan untuk kebutuhan primer masyarakat. Pandangan serupa disampaikan ABOFI dan ROTOKEMAS yang memproduksi plastik lembaran sebagai bahan utama kemasan fleksibel.
Henry menambahkan, insentif pembebasan bea masuk sebelumnya diharapkan membantu industri menghadapi krisis plastik akibat perang di Timur Tengah. Namun, tekanan akibat ketidakstabilan pasokan dan harga bahan baku masih dirasakan pelaku industri.
"Kenaikan harga bahan baku plastik dikhawatirkan tidak hanya menekan biaya operasional industri, tetapi juga memperlambat pergerakan ekonomi apabila berujung pada meningkatnya harga produk dan melemahnya daya beli masyarakat," ujar Henry.
FLAIPHI menilai penambahan enam pos tarif tersebut dapat membantu mengurangi tekanan biaya bahan baku bagi industri kemasan dan UMKM. Organisasi tersebut meminta pemerintah meninjau kembali PMK Nomor 68 Tahun 2026 agar fasilitas bea masuk 0 persen mencakup kebutuhan industri plastik hilir.
"Kami meminta pemerintah segera meninjau kembali PMK Nomor 68 Tahun 2026 dan mempertimbangkan penambahan enam pos tarif bahan baku plastik agar fasilitas bea masuk 0 persen dapat menjangkau kebutuhan industri hilir," tegas Henry.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow