Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Hasto Perkuat Komunikasi DPR Bahas Legitimasi Gibran

Smallest Font
Largest Font

Persoalan legitimasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru setelah PDIP meningkatkan komunikasi politik dengan fraksi-fraksi di DPR RI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan perkembangan tersebut di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (7/11/2026), menyusul polemik persyaratan pendidikan Gibran dan menguatnya tekanan publik terkait dugaan penyadapan.

Hasto mengatakan partainya sedang membangun komunikasi dengan sejumlah kekuatan politik di parlemen. Langkah tersebut ditempuh untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus membahas kemungkinan tindak lanjut persoalan kepemimpinan Gibran melalui jalur politik dan konstitusional.

Dalam perkembangan komunikasi tersebut, Hasto menyebut isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto turut memperbesar perhatian masyarakat. Ia juga mengungkapkan bahwa komunikasi antarfaksi di DPR RI berlangsung secara intensif, termasuk melibatkan delapan fraksi.

Hasto menegaskan sikap partainya mengenai persoalan tersebut dalam keterangannya kepada wartawan.

"Ya, bagi PDI Perjuangan sejak awal kan kami sudah memberikan tiga catatan penting. Dari ketiga aspek itu, maka otomatis yang bersangkutan (Gibran) sudah tidak memiliki legitimasi sebagai sosok pemimpin," kata Hasto.

Ia menguraikan bahwa penilaian tersebut berkaitan dengan proses pencalonan Gibran dan pemenuhan persyaratan untuk menduduki jabatan wakil presiden.

"Tidak hanya proses dari saudara Gibran yang cacat, tetapi juga syarat-syarat untuk menjadi pemimpin, baik dari aspek usia maupun ijazah ternyata kan tidak dipenuhi," ujar Hasto.

Menurut Hasto, terdapat tiga persoalan yang menjadi dasar kritik PDIP. Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 yang membuka jalan bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden.

"Ya bagi PDI Perjuangan sejak awal kan kami sudah memberikan tiga catatan penting. Yang pertama, lahirnya putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 sebagai bentuk akrobat hukum. Yang kedua, pemilu presiden-wakil presiden tahun 2024 dan pemilu legislatif hingga pilkada tahun 2024 juga banyak diwarnai oleh penyalahgunaan kekuasaan," jelas Hasto.

Catatan kedua tersebut mencakup penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024, pemilu legislatif, serta pemilihan kepala daerah. PDIP menilai rangkaian pemilu tersebut diwarnai penyalahgunaan kekuasaan.

"Kemudian yang ketiga, munculnya pasal selundupan untuk melakukan pemaksaan ketika Saudara Gibran Rakabuming tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat sebagaimana temuan dari Mahkamah Konstitusi," lanjut Hasto.

Persoalan ketiga berkaitan dengan pembuktian dokumen pendidikan setingkat SMA milik Gibran. Polemik tersebut mencuat setelah Mahkamah Agung memutus persoalan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang berkaitan dengan Gibran.

Hasto kembali mengaitkan ketiga catatan tersebut dengan penilaian partainya terhadap kelayakan kepemimpinan Gibran.

"Dari tiga aspek ini saja, maka otomatis yang bersangkutan sudah tidak memiliki legitimasi sebagai sosok pemimpin. Tidak hanya proses dari Saudara Gibran yang cacat, tetapi juga syarat-syarat untuk menjadi pemimpin baik dari aspek usia maupun ijazah ternyata kan tidak dipenuhi," tegas Hasto.

Dalam komunikasi politik dengan parlemen, Hasto menyebut tekanan masyarakat semakin kuat setelah muncul dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting lainnya.

"PDI Perjuangan juga berdialog dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR RI. Tapi saat ini dengan kasus penyadapan, tekanan-tekanan dari publik ini menjadi semakin kuat, sehingga suara-suara yang semakin terkonsolidasi ini kami yakini akan didengarkan oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI," kata Hasto.

Ia menilai perkembangan isu tersebut membuat aspirasi masyarakat semakin mendapat perhatian dalam pembahasan politik di parlemen.

"Yang jelas ini tidak bisa lagi ditolerir, ya," ujar Hasto.

Dalam keterangannya kepada CNN Indonesia, Hasto kembali menegaskan bahwa komunikasi antarfaksi menjadi bagian dari upaya mendorong tindak lanjut persoalan tersebut.

"PDI Perjuangan juga berdialog dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR RI. Tapi saat ini dengan kasus penyadapan, tekanan-tekanan dari publik ini menjadi semakin kuat, sehingga suara-suara yang semakin terkonsolidasi ini kami yakini akan didengarkan oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI," kata Hasto.

Hasto juga menyoroti pentingnya proses komunikasi politik yang sedang berlangsung di DPR RI.

"Yang jelas ini tidak bisa lagi ditolerir, ya," ucap dia.

Dalam penjelasan lain mengenai tiga persoalan yang menjadi perhatian PDIP, Hasto kembali menyebut ketentuan pencalonan dan persyaratan pendidikan sebagai bagian dari kritik partainya.

"Kemudian yang ketiga, munculnya pasal selundupan untuk melakukan pemaksaan ketika Saudara Gibran Rakabuming tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat sebagaimana temuan dari Mahkamah Konstitusi," ujar dia.

Ia kemudian menghubungkan persoalan tersebut dengan penilaian PDIP terhadap proses pencalonan Gibran.

"Tidak hanya proses dari Saudara Gibran yang cacat, tetapi juga syarat-syarat untuk menjadi pemimpin baik dari aspek usia maupun ijazah ternyata kan tidak dipenuhi," kata Hasto.

Dalam keterangannya di Blitar, Hasto kembali menjelaskan dasar kritik partainya terhadap proses pencalonan Gibran.

"Sejak awal PDI Perjuangan sudah memberikan tiga catatan penting. Yang pertama, lahirnya Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 sebagai bentuk akrobat hukum. Kedua, pemilu tahun 2024 yang banyak diwarnai penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, munculnya pasal selundupan untuk melakukan pemaksaan ketika Saudara Gibran Rakabuming tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat," ujar Hasto.

Ia menyatakan bahwa ketiga persoalan tersebut menjadi landasan partai dalam mempertanyakan legitimasi kepemimpinan Gibran.

"Dari tiga aspek ini saja, maka otomatis yang bersangkutan sudah tidak memiliki legitimasi sebagai sosok pemimpin. Tidak hanya proses dari Saudara Gibran yang cacat, tetapi juga syarat-syarat untuk menjadi pemimpin, baik dari aspek usia maupun ijazah, ternyata tidak dipenuhi," tegasnya.

Hasto menegaskan bahwa penyampaian aspirasi melalui komunikasi politik masih berjalan dan partainya terus menjalin pembicaraan dengan fraksi-fraksi DPR RI.

"Ketika ini harus dilanjutkan melalui proses politik, PDI Perjuangan juga berdialog dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR RI. Dengan kasus penyadapan dan tekanan-tekanan dari publik yang semakin kuat, kami meyakini suara-suara yang semakin terkonsolidasi ini akan didengarkan oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI," ungkapnya.

Mengenai kemungkinan kesamaan sikap delapan fraksi di parlemen, Hasto menyatakan komunikasi politik masih berlangsung.

"Proses dialog terus-menerus dilakukan. Yang jelas, ini tidak bisa lagi ditolerir," pungkas Hasto.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed