Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Imigrasi Konfirmasi Nusron Wahid Pulang Usai Perjalanan ke Luar Negeri

Smallest Font
Largest Font

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko memastikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid telah kembali ke Indonesia pada Sabtu, 17 Oktober 2026, setelah melakukan perjalanan dinas melalui Singapura dan Batam, Kepulauan Riau. Kepulangan tersebut menjadi perhatian karena berdekatan dengan jadwal pemeriksaan Nusron sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk.

Hendarsam menyampaikan konfirmasi kepulangan itu pada Rabu, 21 Oktober 2026. Sebelumnya, pada Selasa, 20 Oktober 2026, ia mengungkapkan bahwa Nusron sempat bepergian ke Singapura sebelum melanjutkan perjalanan ke Malaysia untuk urusan kedinasan.

Hendarsam menjelaskan bahwa sistem keimigrasian telah mencatat kepulangan Nusron dari Singapura melalui Batam.

"Kami telah memantau bahwa beliau sudah kembali ke Indonesia pada Sabtu, 17 Oktober 2026, dari Singapura melalui Batam," ujar Hendarsam Marantoko, Direktur Jenderal Imigrasi.

Dalam keterangan sebelumnya, Hendarsam membenarkan perjalanan Nusron ke Singapura dan Malaysia, termasuk kegiatan kedinasan di negara tersebut.

"Jika yang bersangkutan memang pergi ke Singapura melalui Batam, kemudian ke Malaysia untuk menjalankan kegiatan dinas, hal itu terkonfirmasi," ujar Hendarsam.

Pada Selasa, Hendarsam mengaku belum memperoleh informasi mengenai status kepulangan Nusron. Ia juga menyatakan belum menerima permintaan pencegahan ke luar negeri dari aparat penegak hukum atau instansi terkait.

"Saat itu, saya belum mendapat informasi apakah beliau sudah berada di Indonesia atau belum," ujar Hendarsam.

Ia menegaskan bahwa Imigrasi menjalankan permintaan resmi dari lembaga berwenang dan belum menerima pengajuan pencegahan terhadap Nusron.

"Sepengetahuan kami, sampai saat ini belum ada permintaan pencegahan," ujar Hendarsam.

Dalam keterangan lain, Hendarsam menyebut perjalanan ke Singapura terpantau pada pekan sebelumnya.

"Pekan lalu, jika tidak salah, kami memantau beliau pergi ke Singapura melalui Batam," ujar Hendarsam.

Ia juga menjelaskan bahwa Nusron melanjutkan perjalanan ke Malaysia bersama sejumlah petugas untuk menjalankan agenda dinas.

"Ya, beliau sempat ke Malaysia. Ada kegiatan dinas di sana dan beliau didampingi beberapa petugas," ujar Hendarsam.

Hendarsam menambahkan bahwa Imigrasi bertindak sebagai pelaksana teknis berdasarkan permohonan instansi terkait, termasuk aparat penegak hukum dan kementerian.

"Kami hanya menjalankan permintaan atau permohonan dari instansi terkait, aparat penegak hukum, kementerian, dan pihak lainnya. Sepengetahuan kami, sampai sekarang belum ada permintaan tersebut," ujar Hendarsam.

Sebelum konfirmasi kepulangan disampaikan, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengungkapkan dugaan rute perjalanan Nusron sejak 14 Oktober 2026. Menurut Boyamin, Nusron berangkat dari Jakarta menuju Batam, kemudian menyeberang ke Singapura dan melanjutkan perjalanan ke Johor Bahru, Malaysia.

Boyamin menyampaikan informasi mengenai perjalanan lanjutan tersebut dalam keterangan tertulis pada Minggu, 18 Oktober 2026.

"Dari Singapura, beliau kemudian menyeberang ke Malaysia, yakni Johor Bahru," ujar Boyamin Saiman, Koordinator MAKI.

Boyamin juga menduga perjalanan dinas tersebut dilakukan sebelum izin Presiden Prabowo Subianto diperoleh. Pernyataan itu merupakan klaim MAKI dan bukan konfirmasi resmi mengenai status perizinan perjalanan.

"Diduga Nusron Wahid belum mendapatkan izin dari Presiden ketika melakukan perjalanan dinas pada Rabu. Beliau baru mengajukan permohonan izin, tetapi belum memperoleh persetujuan Presiden karena agendanya mendadak dan baru direncanakan pada hari Rabu," ujar Boyamin.

Pada Senin, 19 Oktober 2026, Boyamin menyatakan Nusron telah terpantau berada di kantor Kementerian ATR/BPN. Ia mendesak KPK mempertimbangkan langkah lanjutan agar pemeriksaan dapat dilaksanakan.

"Jika tidak berani melakukan penjemputan, KPK dapat mengirimkan surat panggilan sekali lagi setelah melakukan kajian. KPK harus segera menerbitkan surat pencegahan kepada Dirjen Imigrasi agar NW tidak kembali pergi ketika dipanggil KPK," ujar Boyamin.

KPK sebelumnya menjadwalkan pemeriksaan Nusron sebagai saksi pada Kamis, 15 Oktober 2026. Namun, Nusron mengajukan permohonan penundaan dengan alasan agenda perjalanan dinas ke luar negeri. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyatakan lembaganya akan mengevaluasi alasan tersebut sebelum memutuskan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Taufik menjelaskan bahwa surat penundaan telah diterima sebelum jadwal pemeriksaan. KPK kemudian menilai apakah alasan yang disampaikan dapat diterima berdasarkan kepatutan dan kewajaran.

"Terhadap NW, benar bahwa pada 14 Oktober sebenarnya sudah sesuai dengan panggilan penyidik, tetapi kemudian ada surat dari yang bersangkutan untuk menunda pemeriksaan," ujar Ahmad Taufik Husein, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK.

Ia menyebut agenda kedinasan di luar negeri sebagai alasan yang disampaikan Nusron kepada penyidik.

"Pertama, ada agenda yang waktunya bersamaan. Pada 14 Oktober, ada kegiatan perjalanan dinas ke luar negeri, kalau tidak salah ke Malaysia," ujar Taufik.

Menurut Taufik, evaluasi diperlukan untuk menentukan apakah KPK akan mengirimkan panggilan kedua atau menjadwalkan ulang pemeriksaan.

"Karena yang bersangkutan mencantumkan agenda kegiatan yang berlangsung bersamaan, alasan tersebut akan dievaluasi untuk menilai apakah dapat dianggap patut dan wajar," ujar Taufik.

Keputusan mengenai langkah berikutnya akan ditentukan setelah proses evaluasi tersebut.

"Apakah akan menerbitkan panggilan kedua atau menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap yang bersangkutan," ujar Taufik.

Dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka adalah Sontang Coin Manurung, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Arif Sugiyanto, Adrianto Pitojo Adhi, Lampri, Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi. Informasi pemeriksaan yang dibahas dalam perkara ini menyebut Nusron berstatus sebagai saksi.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan partainya menghormati proses hukum dan menyerahkan penanganan perkara kepada aparat berwenang. Pernyataan itu disampaikan di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Bahlil menegaskan bahwa partai tidak akan mencampuri proses hukum yang sedang berjalan.

"Partai Golkar menghormati proses hukum yang sedang berlangsung," ujar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar.

Ia menyatakan bahwa penanganan perkara harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Negara kita adalah negara hukum, dan kami menyerahkan semuanya kepada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Bahlil.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed