Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

KPK Amankan 14 Orang dalam OTT BNPB Terkait Pengadaan Barang

Smallest Font
Largest Font

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada 13 Oktober 2026 dan mengamankan 14 orang terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Operasi tersebut turut menjaring Sekretaris Utama BNPB Rustian serta mengamankan uang tunai dan logam mulia.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan penanganan awal perkara dilakukan setelah tim mengamankan sejumlah pihak dari unsur internal BNPB dan swasta. Para pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

"Confirm bahwa telah terjadi peristiwa tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang," ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

Budi menjelaskan pihak yang diamankan mencakup pejabat BNPB, Pejabat Pembuat Komitmen, serta pihak lain. KPK masih mendalami konstruksi perkara sebelum menentukan status hukum para pihak.

"Di antaranya merupakan Sekretaris Utama atau Sestama, kemudian PPK, dan juga pihak-pihak lain, termasuk dari unsur swasta," ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

KPK juga menemukan barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia dalam operasi tersebut. Nilai awal uang tunai yang dihitung tim penyidik mencapai sekitar Rp1,4 miliar.

"Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar Rp 1,4 miliar," ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

Menurut KPK, operasi tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa di BNPB. Rincian perkara akan disampaikan setelah pemeriksaan awal selesai.

"Adapun kegiatan penyelidikan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB," ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

Budi juga menyebut KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap 14 orang yang diamankan. Penyidik memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

"Tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar Rp 1,4 miliar Rupiah," ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

"Di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan Sekretaris Utama atau Sestama, PPK, dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta," ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

Dalam perkembangan pemeriksaan, KPK belum mengumumkan tersangka dalam perkara tersebut. Lembaga antirasuah masih memproses keterangan dari pihak yang diamankan.

"Untuk detail siapa saja, nanti kami akan sampaikan lebih lanjut yang pasti terhadap 14 orang ini saat ini sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Gedung Merah Putih," ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

BNPB menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dan memastikan lembaga tersebut akan membantu penyelidikan. Pernyataan itu disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton S.P Panjaitan.

"BNPB menghormati sepenuhnya proses dan prosedur hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. BNPB menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," ujar Berton S.P Panjaitan, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

BNPB juga menyatakan tidak akan mengganggu proses penyelidikan maupun penyidikan yang berjalan. Lembaga tersebut berkomitmen menyediakan data dan akses informasi yang diperlukan.

"BNPB berkomitmen kooperatif dan akan memberikan dukungan data serta akses informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BNPB tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apapun terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan APH," ujar Berton S.P Panjaitan, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

BNPB turut menginstruksikan Inspektorat Utama melakukan penelusuran internal dan mengamankan dokumen yang berkaitan dengan proses hukum tersebut.

"BNPB tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apa pun terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan APH," ujar Berton S.P Panjaitan, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

BNPB meminta jajarannya tetap menjalankan tugas penanggulangan bencana selama proses hukum berlangsung. Lembaga itu juga meminta publik menunggu hasil resmi dari aparat penegak hukum.

"BNPB menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. BNPB berkomitmen kooperatif dan akan memberikan dukungan data serta akses informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Berton S.P Panjaitan, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

"BNPB meminta masyarakat dan media untuk menunggu hasil resmi dari APH dan tidak berspekulasi. BNPB menegaskan komitmen untuk memperkuat tata kelola, integritas, dan penguatan pengawasan internal," ujar Berton S.P Panjaitan, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren
Daisy Floren
Lusiana Author

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed