Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

KPK Usul Negara Rampas Harta Pejabat yang Tak Dilaporkan

Smallest Font
Largest Font

Usulan untuk memperketat pengawasan kekayaan pejabat negara mengemuka dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengusulkan agar negara dapat merampas aset pejabat yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau menyampaikan laporan yang tidak sesuai dengan kekayaan sebenarnya.

Usulan tersebut disampaikan di tengah percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset oleh Komisi III DPR RI. Berdasarkan informasi DPR, pembahasan ditargetkan selesai hingga pengesahan paling lambat 15 Desember 2026, dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat untuk memberikan masukan terhadap rancangan regulasi.

Tanak menilai ketentuan perampasan aset perlu mencakup selisih antara kekayaan sebenarnya dan jumlah yang dilaporkan dalam LHKPN. Ia juga mengusulkan penerapan ketentuan tersebut terhadap pejabat yang memiliki kewajiban melaporkan harta kekayaan tetapi tidak melaksanakannya.

Tanak menjelaskan bahwa kekayaan yang tidak sesuai dengan laporan resmi perlu menjadi objek pengaturan dalam undang-undang tersebut.

"Seseorang yang melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), dan ternyata kekayaan yang sesungguhnya melampaui batas yang dilaporkan di LHKPN, maka harta itu berhak dirampas," kata Tanak, sebagaimana dikutip Antara pada Selasa (27/10/2026).

Ia juga mengusulkan agar rancangan undang-undang tersebut mengatur penanganan terhadap pejabat yang sama sekali tidak menyampaikan LHKPN, termasuk mekanisme bagi pihak yang mengajukan keberatan atas perampasan.

"Iya, termasuk pejabat yang wajib melapor LHKPN, tetapi tidak melapor, maka harta kekayaannya dirampas saja oleh negara berdasarkan UU Perampasan aset," ujar Tanak.

Menurut Tanak, pengaturan tersebut dimaksudkan untuk mendorong penyelenggara negara melaporkan kekayaannya secara benar. Ia menilai ancaman perampasan aset dapat menjadi pendorong kepatuhan dalam pelaporan harta kekayaan.

"Kalau hal seperti ini diatur di dalam UU Perampasan Aset, semua penyelenggara negara tidak akan berani membuat laporan LHKPN yang tidak benar. Pasti mereka melapor LHKPN dengan benar," ujar Tanak.

Selain mengusulkan perluasan pengaturan aset yang dapat dirampas, Tanak meminta agar istilah perampasan aset tetap digunakan dalam nama rancangan undang-undang. Ia merujuk pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang juga menggunakan istilah tersebut.

"Jadi, kata-kata atau nomenklatur perampasan itu bukan hal yang tabu, atau bukan hal yang tidak biasa. Itu hal biasa diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Tanak.

Di DPR, Komisi III telah menetapkan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Soedeson Tandra ditunjuk sebagai wakil ketua dalam rapat internal pada Senin (26/10/2026).

Habiburokhman mengatakan percepatan pembahasan dilakukan dengan memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) ke masa reses. Agenda tersebut akan melibatkan sedikitnya 20 unsur masyarakat, termasuk organisasi mahasiswa, dosen, advokat, dan cendekiawan. Masyarakat yang tidak dapat hadir juga dapat menyampaikan masukan tertulis melalui Sekretariat Komisi III DPR RI.

"Tujuan pemajuan jadwal ini adalah memastikan agar pengesahan bisa dilaksanakan paling lambat tanggal 15 Desember 2026," ungkap Habiburokhman.

RUU Perampasan Aset sebelumnya ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 pada Selasa (6/10/2026).

Dalam pembahasan di Komisi III pada Selasa (27/10/2026), anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Bimantoro Wiyono menyoroti potensi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum serta kemungkinan adanya kepentingan asing dalam pembentukan regulasi tersebut.

Bimantoro mempertanyakan apakah rancangan undang-undang itu sepenuhnya ditujukan untuk memperbaiki penegakan hukum nasional atau turut berkaitan dengan kepentingan pihak internasional. Ia secara khusus menyinggung kemungkinan keterkaitan dengan World Bank dan persoalan aset dalam perkara hukum internasional.

Ia juga meminta agar rancangan aturan memuat langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan kewenangan aparat serta mekanisme pengelolaan aset yang disita. Menurut Bimantoro, penurunan nilai aset dan tingginya biaya perawatan berpotensi mengurangi hasil pemulihan keuangan negara.

Sebagai contoh, Bimantoro menggambarkan kendaraan yang semula bernilai Rp1 miliar dapat dinilai Rp700 juta saat penilaian aset, lalu terjual hanya Rp300 juta hingga Rp400 juta setelah memperhitungkan biaya perawatan. Ia meminta agar mekanisme pengelolaan aset dan pemulihan hak korban turut diperjelas dalam pembahasan RUU tersebut.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed