KPK Sita Pengembalian Rp 250 Juta dari PCNU Nias
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang Rp 250 juta yang diserahkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Nias, Sumatera Utara, untuk menelusuri dugaan keterkaitan dana tersebut dengan praktik politik uang menjelang Muktamar ke-35 NU. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan informasi itu di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Budi menjelaskan, penyerahan uang tersebut berasal dari inisiatif pihak terkait. Penyidik kini menganalisis apakah dana itu berhubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi atau praktik politik uang dalam rangkaian kegiatan menjelang Muktamar NU.
Budi mengonfirmasi adanya pengembalian uang dari organisasi kemasyarakatan yang kemudian disita oleh penyidik.
"Memang ada pengembalian dari salah satu ormas, ya dan pengembalian uang tersebut juga telah dilakukan penyitaan oleh penyidik, salah satunya pengembalian uang senilai Rp 250 juta," kata Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.
Menurut Budi, hasil analisis penyidik akan menentukan status uang tersebut. Jika ditemukan keterkaitan dengan tindak pidana korupsi, dana itu akan dipertahankan sebagai barang bukti. Sebaliknya, apabila tidak berhubungan dengan politik uang, uang tersebut akan dikembalikan.
Budi kembali menjelaskan bahwa penyerahan dana itu dilakukan atas inisiatif pihak yang bersangkutan sebelum penyidik mengambil langkah penyitaan.
"Karena memang prosesnya ini adalah inisiatif dari pihak terkait yang kemudian menyerahkan sejumlah uang Rp 250 juta itu kepada KPK, yang kemudian dilakukan penyitaan," ujar Budi Prasetyo.
KPK juga menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat dan temuan yang diterima akan ditelaah untuk menentukan tindak lanjut. Informasi mengenai hasil penelaahan disampaikan kepada pihak yang menyerahkan uang atau pelapor sesuai ketentuan yang berlaku.
Budi menjelaskan batasan keterbukaan informasi dalam penanganan pengaduan masyarakat oleh lembaganya.
"Tentu ketika tahapan penyampaian informasi itu ada di Pengaduan Masyarakat, ini merupakan informasi publik yang dikecualikan untuk bisa kami sampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Namun kami pastikan bahwa informasi-informasi yang disampaikan itu menjadi bahan telaah oleh tim, menjadi bahan untuk ditindaklanjuti," ucap Budi Prasetyo.
Selain penyerahan uang dari PCNU Nias, KPK sebelumnya menerima pengaduan masyarakat dari PCNU Kabupaten Sekadau mengenai dugaan praktik politik uang menjelang Muktamar ke-35 NU. Budi menyebut laporan tersebut tidak disertai penyerahan uang kepada KPK.
Wakil Ketua Umum PBNU Saifullah Yusuf, yang dikenal sebagai Gus Ipul, menilai dugaan aliran dana korupsi dan politik uang dalam pengaduan tersebut berawal dari kesalahpahaman. Ia menyampaikan tanggapan itu saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (9/10/2026).
"Saya kira itu salah paham saja, enggak ada itu salah paham saja itu, sekali lagi enggak ada hal-hal yang terkait itu di Muktamar," ujar Saifullah Yusuf.
Gus Ipul juga meminta pihak yang melaporkan dugaan politik uang menyertakan bukti untuk mendukung aduannya. Ia mengingatkan agar tuduhan tidak disampaikan tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Jadi jangan sampai hanya sekadar melempar isu setelah itu enggak bertanggung jawab," ucap Saifullah Yusuf.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow