Pemerintah Targetkan Indonesia Gabung OECD pada 2028
Indonesia menargetkan penyelesaian proses aksesi menjadi anggota penuh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2028. Pemerintah mengupayakan keanggotaan tersebut untuk mempercepat reformasi struktural, meningkatkan kualitas tata kelola, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen, dilansir dari Money. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan target tersebut dalam Rapat Koordinasi Tim Nasional Aksesi Indonesia ke OECD, Senin (9/11/2026).
Menurut Airlangga, proses aksesi menjadi instrumen untuk menyelaraskan kebijakan dan regulasi nasional dengan standar internasional. Airlangga menempatkan proses keanggotaan OECD sebagai bagian dari agenda transformasi nasional menuju pembangunan jangka panjang.
"Aksesi Indonesia ke OECD bukan sekadar proses diplomatik menuju keanggotaan organisasi internasional, tetapi merupakan bagian dari agenda transformasi nasional untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Ia menjelaskan, reformasi melalui proses tersebut diharapkan memperkuat transparansi, meningkatkan efektivitas regulasi, serta mendorong penerapan kebijakan berbasis bukti. Peningkatan kualitas regulasi juga menjadi salah satu fondasi pembangunan nasional. Indonesia resmi memasuki status negara aksesi OECD setelah OECD Accession Roadmap for Indonesia diadopsi pada Maret 2024. Sekretaris Jenderal OECD kemudian menyerahkan peta jalan tersebut secara resmi pada Juni 2024.
Menurut penjelasan Airlangga, peninjauan teknis atau technical review telah berlangsung sejak September 2025. Dari total 25 bidang aksesi, pembahasan teknis sudah dimulai pada 24 bidang. Peninjauan mencakup kesesuaian kebijakan nasional dengan instrumen hukum OECD. Sejumlah sektor yang diperiksa meliputi tata kelola regulasi, tata kelola publik, tata kelola perusahaan, investasi, statistik, persaingan usaha, dan pemberantasan korupsi.
Dalam proses evaluasi, pemerintah harus mengumpulkan informasi melalui pengisian kuesioner, mengikuti diskusi tatap muka atau fact finding mission, serta menjalani pembahasan teknis bersama komite-komite OECD. Hasil peninjauan tersebut nantinya akan dirangkum dalam Chair's Letter yang memuat evaluasi terhadap kebijakan Indonesia. Airlangga juga menekankan bahwa keberhasilan aksesi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak di luar kementerian dan lembaga pemerintah.
Dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta kelompok masyarakat lainnya diharapkan berpartisipasi dalam proses penyelarasan kebijakan. Menurut Airlangga, kesesuaian regulasi dengan standar OECD perlu disertai pelaksanaan kebijakan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong keterlibatan parlemen dalam proses tersebut.
"Keberhasilan aksesi OECD pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh kualitas implementasi dan tingkat partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, kami terus mendorong keterlibatan aktif parlemen atau DPR dalam proses penyelarasan kebijakan sesuai rekomendasi OECD," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Pemerintah turut mengapresiasi dukungan sejumlah negara anggota OECD, yakni Australia, Irlandia, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan Swiss. Asian Development Bank (ADB) juga memberikan dukungan terhadap proses aksesi Indonesia.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow