Kabinet Karnataka Putuskan Penyelidikan dan Kuota 56 Persen
Kabinet Karnataka pada Kamis, 15 Oktober 2026, memutuskan melanjutkan penyelidikan dugaan operasi penyamaran yang menargetkan mantan Kepala Menteri Siddaramaiah tanpa membentuk SIT baru, sementara D K Shivakumar diberi kewenangan menentukan langkah berikutnya berdasarkan bukti penyelidikan.
Menteri Priyank Kharge mengatakan pemerintah telah mengumpulkan dokumen dan materi terkait perkara tersebut. Ia menegaskan penyelidikan tetap berjalan dan lembaga penyidik lain dapat dilibatkan bila diperlukan.
"Penyelidikan akan berlangsung bebas dan transparan. Tidak ada pertanyaan untuk melindungi siapa pun," ujar Priyank Kharge, Menteri Karnataka.
Kharge juga menekankan perlindungan terhadap reputasi Siddaramaiah sebagai pertimbangan pemerintah dalam menangani perkara tersebut.
"Tidak ada yang lebih penting daripada martabat dan reputasi mantan Kepala Menteri kita, Siddaramaiah. Biarlah itu tercatat," ujar Priyank Kharge, Menteri Karnataka.
Pemerintah juga menanggapi klaim H D Kumaraswamy mengenai proses pemeriksaan. Kharge mempertanyakan bagaimana Kumaraswamy mengetahui pihak-pihak yang dipanggil penyidik.
"Bagaimana Kumaraswamy tahu siapa yang kami panggil dan siapa yang tidak? Mungkin ada seseorang yang menyampaikan informasi kepadanya," ujar Priyank Kharge, Menteri Karnataka.
Kharge menyatakan kabinet memiliki agenda lain yang berkaitan dengan persoalan publik, termasuk tekanan yang dihadapi petani.
"Kami bukan kabinet yang tidak punya pekerjaan untuk membahas operasi penyamaran dan H D Kumaraswamy. Kami punya pekerjaan yang harus dilakukan. Kabinet membahas masalah rakyat dan kesulitan petani," ujar Priyank Kharge, Menteri Karnataka.
Kumaraswamy sebelumnya mendatangi kantor Komisaris Polisi Kota Bengaluru dan meminta agar dirinya menjadi pihak pertama yang diperiksa. Ia menilai pekerja JD(S) menjadi sasaran penyelidikan.
"Saya meminta, saya menuntut kepada Komisaris, penyelidikan apa pun yang ingin dilakukan, silakan mulai dari saya. Anda bisa mulai sekarang. Anda bisa mengarahkan petugas untuk menyelidiki saya," ujar H D Kumaraswamy, Menteri Persatuan.
Menurut Indian Express, Kumaraswamy menuduh personel polisi berpakaian sipil membawa seorang anggota tim media sosial JD(S) sekitar pukul 06.00 pada Selasa dan memeriksanya selama beberapa jam.
Ia juga mempersoalkan pemberitahuan kepada anggota sayap teknologi informasi partai dalam perkara berdasarkan Bharatiya Nyaya Sanhita.
"Apakah begini cara kita melakukan penyelidikan?" ujar H D Kumaraswamy, Menteri Persatuan.
Central Crime Branch Cyber Crime Police telah memeriksa lebih dari lima orang terkait dugaan pembuatan dan penyebaran video, termasuk lima pekerja JD(S), menurut sumber yang dikutip Indian Express.
Polisi menyelidiki asal rekaman, pembuat video, akun media sosial yang menyebarkannya, serta jejak digital seperti alamat IP. Siddaramaiah sebelumnya mengajukan pengaduan kepada Komisaris Polisi Kota Bengaluru Seemant Kumar Singh.
"Pendukung baru kesayangan RSS menjadi sangat keras di depan media, menuntut penyelidikan. Begitu penyelidikan dimulai, dia berlari ke Komisaris memohon, 'Jangan selidiki orang-orang saya!'" ujar Priyank Kharge, Menteri Karnataka.
Kharge menambahkan tuduhan mengenai perlakuan berbeda terhadap pihak yang diperiksa.
"Akuntabilitas untuk orang lain. Kekebalan untuk orang-orangnya sendiri," ujar Priyank Kharge, Menteri Karnataka.
Dalam perkara lain, Kabinet Karnataka memutuskan mengajukan Special Leave Petition ke Mahkamah Agung untuk menantang putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan peningkatan kuota menjadi 56 persen, termasuk kenaikan untuk Scheduled Castes dan Scheduled Tribes berdasarkan proporsi populasi.
Deputi Kepala Menteri Dr G Parameshwara mengonfirmasi keputusan tersebut. Menurut New Indian Express, pembatalan kuota berdampak pada rekrutmen jabatan pemerintah dan institusi negara bagian.
Pemerintah juga membahas kemungkinan memasukkan peningkatan kuota SC/ST ke Ninth Schedule Konstitusi. Perkara itu akan dibahas komite urusan politik yang dipimpin Shivakumar karena pemerintah pusat perlu mengambil keputusan terkait langkah tersebut.
Di luar agenda kabinet, pemimpin senior BJP R. Ashoka menuduh pemerintah Congress Karnataka menunda pembayaran pensiun jaminan sosial selama beberapa bulan kepada lansia, janda, dan penyandang disabilitas.
Menurut Ashoka, lebih dari 18 lakh penerima manfaat menghadapi keterlambatan. Ia membandingkannya dengan keputusan pemerintah pusat melanjutkan National Social Assistance Programme selama lima tahun dengan anggaran Rs 53,428 crore untuk 3.20 crore penerima.
"Di satu sisi, pemerintah Persatuan yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi bekerja menyediakan jaminan sosial bagi 3.20 crore penerima dengan melanjutkan National Social Assistance Programme selama lima tahun dengan anggaran Rs 53,428 crore. Di sisi lain, pensiun jaminan sosial yang ditujukan untuk mendukung lansia, janda, dan penyandang disabilitas tidak sampai kepada penerima di Karnataka selama beberapa bulan," ujar R. Ashoka, Pemimpin Oposisi Majelis Karnataka.
Ashoka mengatakan keterlambatan tersebut menyulitkan penerima yang bergantung pada pensiun untuk memenuhi kebutuhan hidup.
"Di satu sisi, ada upaya memberikan jaminan bagi kehidupan kelompok rentan. Di sisi lain, orang-orang tidak berdaya yang sepenuhnya bergantung pada pensiun untuk penghidupan mereka dipaksa menunggu uang mereka," ujar R. Ashoka, Pemimpin Oposisi Majelis Karnataka.
Ia meminta pembayaran yang tertunda segera dicairkan dan menegaskan kewajiban pemerintah terhadap penerima yang memenuhi syarat.
"Pensiun bukan bantuan yang diberikan pemerintah sebagai kemurahan hati. Pensiun adalah sumber kehidupan bagi penerima yang memenuhi syarat. Memastikan pensiun sampai kepada lansia, janda, dan penyandang disabilitas tepat waktu merupakan tanggung jawab pemerintah," ujar R. Ashoka, Pemimpin Oposisi Majelis Karnataka.
Presiden BJP Karnataka sekaligus anggota legislatif B.Y. Vijayendra juga menyoroti dukungan pemerintah pusat kepada perempuan petani melalui PM-KISAN.
"Memberdayakan perempuan petani berarti memperkuat fondasi utama pertanian India. Di bawah kepemimpinan PM Shri Narendra Modiji, PM-KISAN memberikan dukungan keuangan langsung kepada perempuan petani, memperkuat penghidupan, kemandirian keuangan, dan kontribusi mereka dalam membangun sektor pertanian yang sejahtera," ujar B.Y. Vijayendra, Presiden BJP Karnataka.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow