Kemendagri Berhentikan Sitti Husniah dari Jabatan Bupati Gowa
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan surat keputusan pemberhentian Sitti Husniah Talenrang dari jabatan Bupati Gowa, Sulawesi Selatan, pada Rabu, 14 Oktober 2026. Keputusan tersebut mengakhiri masa jabatannya setelah proses pemakzulan yang diajukan DPRD Gowa memperoleh persetujuan Mahkamah Agung (MA). Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) bupati.
Informasi penerbitan surat keputusan itu disampaikan oleh seorang sumber yang mengetahui proses pemberhentian tersebut. Sumber tersebut menyatakan bahwa Kemendagri telah menetapkan pelaksana tugas untuk mengisi jabatan kepala daerah itu.
“Sudah ada SK penunjukan Plt Bupati Gowa,” ujar sumber tersebut pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Proses pemberhentian Husniah berlangsung setelah DPRD Gowa membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket pada 26 Mei 2026. Pembentukan pansus menyusul gelombang demonstrasi warga dan aktivis di gedung DPRD yang menuntut keadilan serta transparansi terkait sejumlah dugaan penyalahgunaan wewenang.
Dalam penyelidikannya, pansus memanggil 20 saksi untuk memberikan keterangan. Pemeriksaan tersebut mencakup persoalan pencabutan beasiswa doktoral, dugaan penerimaan imbalan proyek seragam sekolah, serta persoalan etika kepemimpinan.
Nama konsultan politik Husniah, Muh Basri alias Om Bas atau Basri Kajang, turut menjadi sorotan selama proses pemeriksaan. Berdasarkan laporan Berandasulsel.com, Basri tidak menghadiri tiga kali pemanggilan sebagai saksi.
Husniah baru hadir dalam pemeriksaan pansus pada 14 Juli 2026. Namun, laporan tersebut menyebutkan bahwa ia hanya memberikan keterangan singkat sebelum meninggalkan ruang sidang.
Selain pemeriksaan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan etika kepemimpinan, pansus juga mendalami persoalan rumah tangga Husniah melalui kesaksian mantan suaminya, Khaerul Aco. Pemeriksaan Aco berlangsung secara tertutup.
Aco mengaku tidak menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama dan tidak pernah menghadiri persidangan perceraian. Ia menyatakan baru mengetahui bahwa status pernikahannya telah berakhir setelah proses tersebut berlangsung.
Pada 23 Juli 2026, Pansus Hak Angket menghasilkan delapan rekomendasi yang kemudian menjadi dasar bergulirnya Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPRD Gowa. Menurut laporan Berandasulsel.com, seluruh anggota DPRD menyepakati langkah pemakzulan terhadap Husniah.
DPRD Gowa mengirimkan berkas pemakzulan kepada Mahkamah Agung pada 12 Agustus 2026. Berkas tersebut tercatat secara resmi sembilan hari kemudian.
Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Hak Menyatakan Pendapat DPRD Gowa pada 1 Oktober 2026. Kabar putusan itu diterima DPRD Gowa pada 2 Oktober 2026, kemudian pimpinan dewan menggelar rapat pimpinan diperluas.
Pada 8 Oktober 2026, pimpinan DPRD Gowa mengirimkan surat resmi kepada Kemendagri untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Enam hari kemudian, Kemendagri menerbitkan surat keputusan pemberhentian Husniah, sekaligus menetapkan Darmawangsyah Muin sebagai Plt Bupati Gowa.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow