Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

KSPN Perjuangkan Pemerataan Upah Lewat Aturan Turunan UU Ketenagakerjaan

Smallest Font
Largest Font

Ketimpangan upah minimum antar daerah masih menjadi persoalan yang diperjuangkan Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), meskipun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru telah diterbitkan. Presiden KSPN Ristadi menyatakan tuntutan pemerataan upah belum terakomodasi dalam regulasi tersebut dan akan diperjuangkan melalui pembahasan aturan turunan pemerintah, dilansir dari Money.

KSPN menginginkan adanya ketentuan khusus yang mendorong daerah dengan tingkat upah rendah memperoleh kenaikan lebih besar dibandingkan wilayah yang upah minimumnya sudah tinggi. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjawab ketimpangan pengupahan antarwilayah.

Ristadi mengatakan organisasinya akan mengutamakan pendekatan persuasif dengan pemerintah sebelum menempuh langkah lainnya.

"Kami melakukan upaya persuasif lobi-lobi dulu dengan pemerintah yang membuat aturan turunan," ujar Ristadi, Presiden KSPN.

Menurut Ristadi, aturan turunan tersebut perlu memuat ketentuan pengunci agar daerah yang memiliki upah rendah mendapatkan peningkatan lebih signifikan. Dengan demikian, kebijakan pengupahan dapat menyasar persoalan kesenjangan yang selama ini dihadapi pekerja.

Dalam upaya menyampaikan tuntutan tersebut, Ristadi dijadwalkan bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada 10 November 2026. KSPN juga berencana menemui anggota DPR RI Komisi IX yang terlibat dalam penyusunan UU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Ristadi menilai ketentuan dalam undang-undang terbaru masih belum memberikan jawaban memadai terhadap persoalan upah minimum. Karena itu, organisasinya akan menyampaikan kritik kepada pemerintah dan DPR RI.

"Upaya-upaya itu kami lakukan, nanti akan dirasakan kritikan kami bahwa poin isu tersebut memang yang diatur dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan belum menjawab atas persoalan yang selama ini dihadapi khususnya soal ketimpangan upah minimum," jelas Ristadi.

Sebelumnya, DPR RI mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru pada 6 Oktober 2026 setelah melalui proses revisi. Pembaruan regulasi tersebut dilakukan menyusul gugatan serikat buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang diterbitkan pada 2023.

Gugatan tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena serikat pekerja menilai Undang-Undang Cipta Kerja merugikan buruh. MK kemudian mengabulkan gugatan dan memerintahkan DPR RI bersama pemerintah melakukan revisi paling lambat Oktober 2026.

UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari kesempatan kerja, pelatihan, penempatan tenaga kerja, hubungan kerja, hingga perlindungan pengupahan dan kesejahteraan.

Selain itu, regulasi tersebut mengatur hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, dana cadangan pesangon, pembinaan, pengawasan, penyidikan, serta ketentuan pidana, peralihan, dan penutup.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren
Daisy Floren
Lusiana Author

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed