Pemerintah Tetapkan Kuota Pupuk Subsidi 2027 Sebesar 9,85 Juta Ton
Pemerintah mempertahankan alokasi pupuk bersubsidi untuk 2027 sebesar 9,85 juta ton, sama dengan kuota tahun sebelumnya. Kebijakan tersebut mencakup 9,55 juta ton pupuk untuk sektor pertanian dan 300.000 ton untuk perikanan, sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (11/11/2026), dilansir dari Money.
Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa penetapan anggaran subsidi pupuk tahun depan masih mempertimbangkan perkembangan kondisi global. Konflik geopolitik yang berlangsung berpotensi memengaruhi harga pupuk sehingga pemerintah akan menyesuaikan kebijakan berdasarkan situasi internasional.
Ia menyebut perkembangan keamanan dunia dapat menentukan arah perubahan harga pupuk pada tahun mendatang.
"Pupuk untuk tahun 2027, Pak Mentan tadi sama volumenya dengan tahun lalu 9,55 juta ton dan dari perikanan 300.000 ton. Jadi, totalnya 9,85 juta ton," ujar Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Menurut Zulkifli, kondisi geopolitik menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan besaran anggaran karena perubahan situasi global dapat memengaruhi biaya pengadaan pupuk.
"Kalau dunia cepat aman, harga bisa turun. Tapi, kalau bergejolak dan bertambah (parah), mungkin juga bisa naik. Jadi, harga nanti melihat perkembangan keadaan," ujar Zulkifli Hasan.
Selain mempertahankan kuota, Zulkifli mengapresiasi langkah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam menekan harga pupuk. Menurut dia, perubahan mekanisme pengadaan berhasil mendorong penurunan harga hingga 20 persen.
Sebelumnya, pengadaan pupuk menggunakan sistem cost plus. Melalui mekanisme tersebut, produsen terlebih dahulu melakukan pekerjaan produksi, kemudian pemerintah membayarkan biaya yang telah dikeluarkan.
Zulkifli menjelaskan bahwa sistem lama memberikan ruang keuntungan sekitar 10 persen dari total biaya produksi. Dengan mekanisme tersebut, semakin besar biaya yang dikeluarkan, semakin besar pula keuntungan yang diperoleh pengelola.
Amran kemudian mengganti mekanisme tersebut dengan sistem mark to market, yakni pembelian pupuk mengacu pada harga pasar. Perubahan ini dinilai dapat menekan biaya pengadaan dan menjadi faktor penurunan harga pupuk hingga 20 persen.
"Mark to market ya. Kan uangnya sudah ada. Jadi belanja dulu, itu bisa menghemat sampai 20 persen hal luar biasa," jelas Zulkifli Hasan.
Di sisi lain, Kementerian Pertanian juga sedang membangun pabrik pupuk di Sumatera Selatan. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pemberitaan Money, fasilitas produksi tersebut ditargetkan selesai pada Januari 2027.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow