Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Luhut Ubah Penyaluran Bansos Menjadi Transfer Tunai

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah berencana mengubah mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemberian barang menjadi transfer tunai untuk meningkatkan ketepatan penerima dan keadilan distribusi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan rencana tersebut setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Luhut menjelaskan, perubahan mekanisme itu merupakan bagian dari program perlindungan sosial digital yang direncanakan diluncurkan Prabowo pada 10 November 2026. Melalui sistem tersebut, pemerintah akan menyalurkan bantuan langsung kepada masyarakat yang berhak menerima.

Menurut Luhut, skema transfer tunai juga menandai perubahan pendekatan pemerintah dalam memberikan dukungan kepada masyarakat. Pemerintah nantinya tidak lagi menyalurkan subsidi melalui produk, melainkan memberikan bantuan dalam bentuk uang kepada penerima yang memenuhi kriteria.

Luhut menjelaskan bahwa program perlindungan sosial dirancang untuk memastikan bantuan pemerintah diterima oleh masyarakat yang berhak.

"Karena perlinsos ini akan memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia yang berhak atau yang berhak untuk mendapat bantuan sosial dari pemerintah yang nanti akan diberikan dalam bentuk transfer tunai. Jadi pemerintah pada ujungnya tidak memberikan subsidi kepada produk lagi," terang Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan.

Di sisi pendataan, anggota DEN M. Firman Hidayat memaparkan perkembangan uji coba program perlindungan sosial digital yang telah menjangkau 514 kabupaten dan kota. Menurut data yang disampaikan Firman, sebanyak 11,5 juta kartu keluarga telah terdaftar dalam sistem digitalisasi perlindungan sosial.

Program tersebut juga didukung 775.000 agen yang membantu masyarakat melakukan pendaftaran untuk memperoleh bantuan sosial. Firman menyebut portal perlindungan sosial digital mencatat lebih dari 600.000 pendaftar setiap hari.

Firman turut menyampaikan hasil kajian mengenai pelaksanaan uji coba program di Bali kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Kami sampaikan juga kepada Bapak Presiden hasil studi kami terkait dengan uji coba di Provinsi Bali," ujar Firman.

Firman juga menyatakan digitalisasi perlindungan sosial dapat membantu mengatasi kesalahan dalam penentuan penerima bantuan. Permasalahan tersebut mencakup exclusion error, yakni kondisi ketika masyarakat yang berhak tidak menerima bantuan, serta inclusion error, ketika bantuan diberikan kepada pihak yang tidak memenuhi kriteria.

Menurut Firman, penerapan sistem digital diharapkan meningkatkan transparansi proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial. Uji coba yang telah menjangkau 514 kabupaten dan kota menjadi bagian dari pengembangan program perlindungan sosial tersebut menjelang rencana peluncurannya pada 10 November 2026.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed