Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Luhut Usul Ubah Definisi Korupsi kepada Prabowo

Smallest Font
Largest Font

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan perubahan definisi tindak pidana korupsi kepada Presiden Prabowo Subianto. Usulan tersebut disampaikan dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026), dengan tujuan mengkaji kembali kedudukan kerugian negara dalam perkara korupsi.

Luhut menjelaskan, kajian yang disusun tim DEN berfokus pada definisi korupsi dengan merujuk pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi atau UNCAC yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia. Menurut Luhut, Prabowo menyetujui kajian tersebut.

Dalam keterangannya setelah pertemuan, Luhut menyampaikan tanggapan Presiden terhadap kajian yang diajukan DEN.

"Tadi Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi," ujar Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Luhut mengusulkan agar kerugian negara tidak dengan sendirinya dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Ia mendasarkan usulan tersebut pada ketentuan UNCAC yang menurutnya lebih menitikberatkan definisi korupsi pada tindakan penyuapan.

Untuk menjelaskan dasar pemikirannya, Luhut merujuk pada konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia sekitar 20 tahun lalu.

"Nah itu kami mengacu kepada Konvensi PBB mengenai definisi korupsi, di mana definisi korupsi dalam konvensi PBB yang sudah diratifikasi oleh pemerintah 20 tahun yang lalu adalah penyuapan, jadi tidak berbicara mengenai kerugian negara," ujar Luhut.

Menurut Luhut, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang menjadikan kerugian negara sebagai salah satu unsur dalam penerapan tindak pidana korupsi. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bagian dari argumentasinya untuk meninjau kembali definisi korupsi yang berlaku di Indonesia.

Ia juga menilai penerapan ketentuan mengenai kerugian negara dapat menjadi beban bagi kegiatan bisnis perusahaan milik negara. Persoalan itu, menurutnya, berkaitan dengan ruang bagi badan usaha untuk menjalankan kegiatan komersial yang memiliki risiko.

Luhut mencontohkan Danantara sebagai salah satu pihak yang dapat terdampak ketika menjalankan aksi korporasi. Menurut dia, risiko merupakan bagian dari kegiatan bisnis sehingga perlu dipertimbangkan dalam pembahasan definisi korupsi.

"Karena Indonesia adalah satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara. Ini memang memberatkan bagi Danantara untuk menjalankan bisnis, yang tentu setiap bisnis apa pun pasti memiliki risiko. Maka ini saya kira penting," ujar Luhut.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed