Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Luhut Usulkan Perubahan Definisi Korupsi kepada Prabowo

Smallest Font
Largest Font

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan perubahan definisi tindak pidana korupsi di Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto. Usulan tersebut dibahas dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10/2026), dengan menitikberatkan pada pembedaan antara korupsi dan kerugian negara.

Dilansir dari Detik Finance, Prabowo menyetujui kajian yang disusun tim DEN mengenai definisi korupsi. Luhut menyampaikan bahwa kajian tersebut mengacu pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), konvensi antikorupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia.

Dalam usulannya, Luhut menyoroti kerugian negara yang selama ini menjadi salah satu unsur dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Ia berpendapat bahwa pendekatan tersebut perlu dikaji kembali dengan merujuk pada definisi korupsi dalam konvensi internasional yang telah diratifikasi pemerintah sekitar 20 tahun lalu.

Luhut menjelaskan bahwa pembahasan mengenai definisi korupsi dalam konvensi tersebut berfokus pada penyuapan. Ia menyampaikan hal itu saat memaparkan dasar kajian yang diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden juga menyetujui kajian yang dibuat oleh tim Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi," ujar Luhut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Menurut Luhut, perbedaan pendekatan dalam mendefinisikan korupsi menjadi perhatian karena Indonesia dinilainya menerapkan kerugian negara sebagai salah satu dasar dalam mengategorikan tindakan sebagai korupsi. Ia membandingkan kebijakan tersebut dengan ketentuan dalam konvensi antikorupsi yang telah diratifikasi Indonesia.

"Kami mengacu pada bab dalam Konvensi PBB mengenai definisi korupsi. Definisi dalam konvensi yang telah diratifikasi pemerintah sekitar 20 tahun lalu adalah penyuapan, sehingga tidak membahas kerugian negara," ujar Luhut.

Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan kegiatan bisnis perusahaan milik negara. Menurut Luhut, penerapan unsur kerugian negara dapat menjadi beban bagi kegiatan operasional dan pengambilan keputusan bisnis, termasuk langkah korporasi yang direncanakan Danantara.

Luhut menilai risiko merupakan bagian dari kegiatan usaha sehingga definisi korupsi perlu mempertimbangkan perbedaan antara risiko bisnis dan tindak pidana. Ia menyampaikan pandangan itu sebagai salah satu alasan pentingnya kajian perubahan definisi korupsi.

"Indonesia menjadi satu-satunya negara yang menerapkan persoalan kerugian negara. Ketentuan ini memberatkan pihak seperti Danantara dalam menjalankan bisnis, padahal setiap kegiatan usaha tentu memiliki risiko. Karena itu, kajian ini penting," ujar Luhut.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed