Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Maruli Nilai Peradilan Militer Lebih Tegas dari Peradilan Umum

Smallest Font
Largest Font

Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Undang-Undang Peradilan Militer dengan menyoroti ketegasan hukuman di lingkungan militer. Saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026), ia menyebut peradilan militer dalam sejumlah perkara kriminal menjatuhkan hukuman lebih berat dibandingkan peradilan umum.

Maruli menyampaikan tanggapan tersebut setelah MK menyatakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Putusan itu mengharuskan perbaikan undang-undang dalam waktu paling lama dua tahun sejak dibacakan.

Dalam keterangannya kepada awak media, Maruli merujuk pada sejumlah perkara yang berakhir dengan hukuman berat bagi prajurit TNI. Ia menilai vonis penjara seumur hidup termasuk bentuk ketegasan yang ditemukan dalam proses peradilan militer.

"Sebenarnya kalau perbandingan banyak kasus, itu banyak juga kita (peradilan militer) yang lebih tegas dari semua peristiwa kriminal," ujar Maruli Simanjuntak, Wakil Panglima TNI.

Ia membandingkan penjatuhan hukuman tersebut dengan praktik di pengadilan umum yang, menurut penilaiannya, lebih jarang menjatuhkan hukuman maksimal berupa penjara seumur hidup.

"Di pengadilan umum sebetulnya jarang itu," tutur Maruli.

Maruli juga menekankan bahwa ketentuan hukum di lingkungan militer memiliki tingkat keketatan tersendiri. Ia menilai pemahaman terhadap proses persidangan diperlukan untuk melihat dasar penjatuhan hukuman kepada prajurit.

"Dan saya kira sebetulnya secara aturan di militer itu jauh lebih keras sebetulnya," ujar Maruli.

Menurut Maruli, pengamatan terhadap proses peradilan militer secara menyeluruh dapat membantu menjelaskan alasan suatu perkara berakhir dengan hukuman yang lebih ringan atau lebih berat. Ia menyatakan akan mempelajari lebih lanjut putusan MK tersebut.

Putusan MK dengan nomor perkara 260/PUU-XXIII/2025 juga menyoroti risiko impunitas apabila prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili melalui peradilan militer. Dalam pertimbangannya, MK menilai alasan mempertahankan kewenangan peradilan militer semakin lemah ketika tindak pidana yang dilakukan tidak berkaitan erat dengan karakter khusus kemiliteran.

MK berpandangan bahwa penanganan tindak pidana umum yang dilakukan prajurit TNI melalui peradilan umum dapat mencegah risiko impunitas. Mahkamah juga meminta perbaikan aturan yang memperjelas definisi tindak pidana militer dan tindak pidana umum, serta batas kewenangan kedua lingkungan peradilan tersebut.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed