OJK Cabut Izin 16 BPR Sepanjang 2026, LPS Bayar Klaim Rp643 Miliar
Penutupan bank perekonomian rakyat terus bertambah sepanjang 2026 setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Agritrans Batumarta di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, pada 3 November 2026. Dengan keputusan tersebut, jumlah bank yang berhenti beroperasi mencapai 16 hingga 4 November 2026.
Di sisi lain, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat 14 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) telah dilikuidasi selama Januari hingga Oktober 2026. Persoalan tata kelola menjadi salah satu penyebab utama penutupan lembaga keuangan tersebut.
Pencabutan izin BPR Agritrans Batumarta ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-79/D.03/2026 tertanggal 3 November 2026. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas keputusan LPS yang menetapkan likuidasi bank.
Menurut penjelasan OJK, BPR Agritrans Batumarta telah masuk pengawasan BPR Dalam Penyehatan (BDP) sejak 28 November 2025 karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berada di bawah 12 persen.
Bank tersebut sempat menyusun rencana penyehatan, tetapi pelaksanaannya tidak mampu memperbaiki kondisi permodalan secara signifikan. OJK kemudian meningkatkan status pengawasan menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR) pada 16 Oktober 2026.
Regulator menyatakan kesempatan untuk melakukan perbaikan telah diberikan kepada pengurus dan pemegang saham, tetapi upaya tersebut tidak berhasil.
"Pencabutan izin usaha PT BPR Agritrans Batumarta merupakan bagian dari tindakan pengawasan OJK dalam memperkuat industri perbankan, melindungi kepentingan masyarakat, dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan," tulis OJK dalam siaran pers.
Setelah penetapan status BDR, LPS memutuskan menangani bank melalui likuidasi berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner LPS Nomor 145/ADK3/2026 tertanggal 23 Oktober 2026. Keputusan tersebut menjadi dasar permintaan kepada OJK untuk mencabut izin usaha.
Dalam penjelasan mengenai kegagalan penyehatan, OJK menyampaikan kondisi pengurus dan pemegang saham bank tersebut.
"Namun demikian, Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Agritrans Batumarta tidak dapat melakukan penyehatan BPR," terang OJK.
Dengan pencabutan izin tersebut, penjaminan simpanan nasabah dan penyelesaian aset bank menjadi tanggung jawab LPS melalui mekanisme likuidasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan simpanan dan melaksanakan proses likuidasi bank sesuai ketentuan yang berlaku," jelas OJK.
OJK juga meminta nasabah tetap tenang karena dana simpanan masyarakat di perbankan, termasuk BPR, memperoleh perlindungan LPS sepanjang memenuhi persyaratan penjaminan.
Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menjelaskan bahwa persoalan tata kelola internal menjadi faktor penting di balik likuidasi sejumlah BPR dan BPRS. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta pada November 2026.
Anggito mengungkapkan jumlah bank yang telah dilikuidasi selama sepuluh bulan pertama tahun ini.
"Jadi saya sampaikan bahwa Januari sampai Oktober itu ada 14 BPR dan BPRS yang dilikuidasi," kata Anggito Abimanyu.
Ia menjelaskan bahwa permasalahan pengelolaan internal menjadi perhatian utama dalam pemantauan terhadap bank-bank yang akhirnya ditutup.
"Pada umumnya dalam masalah tata kelola yang ada di BPR dan BPRS yang bersangkutan. Tentu banyak faktor lain tapi itulah faktor yang kami pantau sebagai faktor utama yang memberikan dampak kepada penutupan BPR dan BPRS," tambah Anggito.
Data LPS menunjukkan, 14 bank yang dilikuidasi tersebut memiliki 62.971 rekening nasabah dengan total simpanan layak bayar mencapai Rp1,9 triliun. Dari keseluruhan nilai tersebut, pembayaran klaim kepada nasabah telah mencapai Rp643,94 miliar.
Dalam konferensi pers tersebut, Anggito juga memaparkan kecepatan pembayaran klaim yang telah dilakukan lembaganya.
"Dari jumlah tersebut yang simpanan layak bayar yang setelah dibayarkan Rp 643,94 miliar dan klaim itu dibayarkan 5 hari kerja pertama itu sebesar 60%" ujar Anggito Abimanyu.
Angka pembayaran tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar klaim yang telah dibayarkan diselesaikan pada lima hari kerja pertama setelah bank dilikuidasi.
Dalam kesempatan berbeda, Anggito kembali menekankan bahwa tata kelola merupakan persoalan utama yang dipantau LPS dalam kasus penutupan BPR dan BPRS.
"Tentu banyak faktor lain tapi itulah faktor yang kami pantau sebagai faktor utama yang memberikan dampak kepada penutupan BPR dan BPRS," kata Anggito.
Selain itu, LPS menjelaskan bahwa pembayaran klaim simpanan layak bayar dilakukan secara bertahap. Lembaga tersebut memiliki kewajiban mempercepat pencairan dana nasabah yang memenuhi persyaratan.
"Jadi memang kita punya kewajiban untuk mempercepat pembayaran klaim yang memang layak bayar," jelas Anggito.
Hingga akhir September 2026, LPS telah menyelesaikan likuidasi terhadap delapan BPR dan BPRS. Sementara itu, sebanyak 23 bank lainnya masih menjalani proses likuidasi dengan rata-rata waktu penyelesaian sekitar 21 bulan.
Berikut daftar 16 bank yang dicabut izin usahanya sepanjang 2026 hingga 4 November berdasarkan data OJK:
| No. | Nama Bank | Lokasi | Tanggal Pencabutan |
|---|---|---|---|
| 1 | PT BPR Suliki Gunung Mas | Sumatera Barat | 7 Januari 2026 |
| 2 | PT BPR Prima Master Bank | Surabaya, Jawa Timur | 27 Januari 2026 |
| 3 | Perumda BPR Bank Cirebon | Jawa Barat | 9 Februari 2026 |
| 4 | PT BPR Kamadana | Bangli, Bali | 18 Februari 2026 |
| 5 | PT BPR Koperindo Jaya | Jakarta Pusat | 9 Maret 2026 |
| 6 | PT BPR Pembangunan Nagari | Agam, Sumatera Barat | 31 Maret 2026 |
| 7 | PT BPR Sungai Rumbai | Dharmasraya, Sumatera Barat | 7 April 2026 |
| 8 | PT BPR Ceper Permata Artha | Klaten, Jawa Tengah | 25 Juni 2026 |
| 9 | PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa | Batu, Jawa Timur | 3 Juli 2026 |
| 10 | PT BPR Mataram Mitra Manunggal | Yogyakarta | 7 Juli 2026 |
| 11 | PT BPR Syariah Hasanah Mandiri | Depok, Jawa Barat | 16 Juli 2026 |
| 12 | PT BPR Citra Bersada Abad | Bekasi, Jawa Barat | 19 Agustus 2026 |
| 13 | PT BPRS Gaido Indonesia | Cianjur, Jawa Barat | 1 September 2026 |
| 14 | PT BPR Pasarraya Kuta | Bali | 17 September 2026 |
| 15 | PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia | Tangerang, Banten | 25 September 2026 |
| 16 | PT BPR Agritrans Batumarta | Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan | 3 November 2026 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow