Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Pemerintah Terapkan Pajak Digital untuk Bank dan Fintech

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah Indonesia akan mulai menerapkan kebijakan pajak digital pada 9 November 2026 dengan melibatkan perbankan dan perusahaan teknologi finansial (fintech). Kebijakan yang disampaikan Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo tersebut bertujuan meningkatkan penerimaan negara melalui pemungutan pajak dari berbagai transaksi digital.

Hashim menyampaikan rencana tersebut dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 2026 di Jakarta, Kamis (29/10). Menurut dia, kewajiban pemungutan dan penyetoran pajak akan mencakup bank pemerintah, bank swasta, serta berbagai platform digital.

Sejumlah perusahaan yang disebut Hashim dalam kebijakan tersebut meliputi Shopee, Lazada, dan GoTo. Seluruh pihak yang terlibat diminta menjalankan pemungutan sekaligus menyetorkan pajak yang selama ini belum dipungut.

Hashim menjelaskan cakupan kebijakan tersebut dalam paparannya di hadapan peserta Rapimnas Kadin 2026.

"Semua bank pemerintah, bank swasta dan semua fintech termasuk Shopee, Lazada, GoTo dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut," ujar Hashim Djojohadikusumo, Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan memanfaatkan teknologi elektronik, teknologi informasi (IT), dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Menurut Hashim, pemanfaatan teknologi tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak atas berbagai transaksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Hashim juga menyoroti rendahnya rasio penerimaan negara Indonesia dibandingkan sejumlah negara lain. Ia menyebut penerimaan yang berasal dari pajak, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baru mencapai 12 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Angka tersebut masih berada di bawah Kamboja yang mencapai 18 persen dan India sebesar 20 persen. Hashim menilai Indonesia memiliki peluang meningkatkan rasio penerimaan negara hingga menyamai capaian Kamboja.

Dengan selisih enam persen terhadap PDB, Hashim memperkirakan terdapat potensi tambahan penerimaan negara sebesar Rp1.500 triliun setiap tahun. Perhitungan tersebut didasarkan pada nilai PDB yang ia sebut mencapai Rp25 ribu triliun.

Ia memaparkan besarnya potensi tambahan penerimaan tersebut dalam forum Kadin.

"Enam persen dari yang tercatat adalah Rp25 ribu triliun. Enam persennya berapa? Rp1.500 triliun. Itu yang seharusnya kita terima tiap tahun tambahan Rp1.500 triliun," ujar Hashim Djojohadikusumo, Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia.

Hashim menargetkan rasio penerimaan negara Indonesia dapat menyamai Kamboja dalam dua hingga tiga tahun mendatang. Menurut dia, peningkatan penerimaan tersebut juga dapat membantu memperbaiki kondisi keuangan negara.

Ia turut menyinggung defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperkirakan berada pada kisaran Rp500 triliun hingga Rp600 triliun. Hashim menilai optimalisasi penerimaan pajak dan bea cukai dapat memperbaiki posisi fiskal Indonesia.

Dalam paparannya, ia membandingkan kondisi tersebut dengan potensi surplus yang menurut perhitungannya bisa dicapai apabila aparat pajak dan bea cukai bekerja secara optimal.

"Kalau aparat kita pajak dan bea cukai bekerja semestinya, seharusnya seperti orang Kamboja, kita surplus tahun ini Rp900 triliun," ujar Hashim Djojohadikusumo, Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia.

Hashim juga menyebut pemerintahan Prabowo-Gibran telah mengambil sejumlah langkah untuk memperbaiki penerimaan negara, termasuk menerbitkan peraturan presiden (perpres). Ia menilai persoalan fiskal Indonesia bukan terletak pada lemahnya kemampuan ekonomi nasional.

Menurut Hashim, peningkatan efisiensi dan kinerja aparat yang bertanggung jawab atas pengumpulan penerimaan negara menjadi bagian penting dari upaya tersebut.

Ia menegaskan pandangannya mengenai persoalan kinerja aparat dalam pengelolaan penerimaan negara.

"Indonesia tidak lemah, yang lemah aparatnya. Yang harus kita efisienkan, kita harus dorong," ujar Hashim Djojohadikusumo, Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed