Pemerintah Finalisasi Data Penerima BSU 2026 untuk 13,3 Juta Pekerja
Pemerintah menargetkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 menjangkau 13,3 juta pekerja berpenghasilan rendah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan target tersebut di Jakarta pada Senin (9/11/2026), sementara pemerintah masih menyelesaikan pendataan calon penerima.
Dilansir dari Money, BSU diprioritaskan bagi pekerja dengan penghasilan maksimal Rp 3,5 juta per bulan. Sementara itu, pekerja berpenghasilan hingga Rp 10 juta menjadi sasaran perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).
Airlangga menjelaskan bahwa kedua program memiliki kelompok penerima berbeda. Pekerja berpenghasilan rendah menjadi sasaran BSU, sedangkan kelompok menengah memperoleh dukungan melalui insentif PPh Pasal 21 DTP.
"BSU itu untuk yang di bawah Rp 3 juta, pokoknya semua yang berpenghasilan di bawah Rp 3 juta akan diberikan BSU. Sekarang datanya masih diproses di Kementerian Ketenagakerjaan," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Pemerintah juga menetapkan target perluasan insentif PPh 21 DTP bagi sekitar 7,54 juta pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 10 juta. Adapun sasaran BSU mencapai 13,3 juta pekerja.
Ketika menyampaikan target penerima kedua program tersebut, Airlangga menegaskan bahwa angka tersebut merupakan sasaran pemerintah.
"Targetnya itu," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Data penerima masih menjalani verifikasi
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, data awal calon penerima BSU 2026 berjumlah sekitar 13 juta orang. Namun, angka tersebut belum menjadi daftar penerima resmi karena masih membutuhkan validasi dan verifikasi.
Proses finalisasi data saat ini berlangsung di Kementerian Keuangan. Setelah proses tersebut selesai, Kemnaker akan memeriksa kembali kelayakan calon penerima berdasarkan ketentuan program.
"Itu merupakan data awal. Saat ini prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nantinya data tersebut akan kami validasi dan verifikasi kembali. Dari proses itu baru diperoleh jumlah penerima final," ujar Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan.
Yassierli menjelaskan bahwa komposisi penerima belum dapat dipastikan, termasuk kemungkinan adanya pekerja kelompok menengah dalam data awal. Pemerintah juga akan membersihkan data kepesertaan yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan.
Langkah pembersihan tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian informasi pekerja dengan persyaratan bantuan. Data upah dan kepesertaan menjadi salah satu dasar penetapan penerima BSU.
"Sejauh ini prosesnya masih di Kementerian Keuangan. Nantinya data dari BPJS Ketenagakerjaan akan kami bersihkan," ujar Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan.
Selain pendataan, pemerintah belum menetapkan jadwal penyaluran BSU 2026. Menurut Yassierli, pelaksanaan program masih dipersiapkan dan pemerintah menunggu kepastian jadwal distribusinya.
Besaran bantuan dan persyaratan penerima
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026, setiap pekerja yang ditetapkan sebagai penerima berhak memperoleh bantuan Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan.
Pencairan dilakukan sekaligus sehingga total bantuan yang diterima setiap pekerja mencapai Rp 900.000.
Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 menetapkan sejumlah persyaratan penerima, yaitu warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Calon penerima juga harus memiliki upah maksimal Rp 3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing. Pekerja yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, dan anggota Polri tidak termasuk sasaran bantuan.
Selain itu, pekerja yang sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU tidak menjadi prioritas penerima.
Untuk menentukan batas penghasilan, Kemnaker menggunakan data terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Komponen perhitungan upah mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap.
Di wilayah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp 3,5 juta, batas penghasilan penerima mengikuti UMK setempat dengan pembulatan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, daerah yang tidak memiliki UMK menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai acuan dengan mekanisme pembulatan serupa.
Kemnaker juga meminta perusahaan memastikan laporan upah dan kepesertaan pekerja di BPJS Ketenagakerjaan sesuai kondisi sebenarnya. Informasi tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan kelayakan penerima.
Pengecekan melalui situs resmi Kemnaker
Pekerja dapat memantau informasi BSU 2026 melalui situs resmi bsu.kemnaker.go.id. Kanal tersebut menyediakan informasi bantuan, termasuk pembaruan status penerima dan mekanisme pengecekan apabila layanan BSU 2026 sudah tersedia.
Namun, calon penerima belum dapat dianggap sebagai penerima resmi sebelum pemerintah menyelesaikan validasi dan verifikasi data serta mengumumkan penetapan penerima bantuan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow