Pemerintah Siapkan Empat Stimulus Ekonomi Rp 31 Triliun
Pemerintah Indonesia menyiapkan empat program stimulus ekonomi dengan total anggaran sekitar Rp 31 triliun pada kuartal IV 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa paket tersebut mencakup pembukaan rekening gratis, bantuan beras, subsidi upah, dan potongan biaya transportasi untuk menjaga daya beli masyarakat hingga akhir tahun.
Menurut laporan Kompas.com dan detikFinance pada 25 Oktober 2026, program-program tersebut diarahkan untuk membantu rumah tangga menghadapi kebutuhan akhir tahun sekaligus mempertahankan konsumsi domestik. Namun, sejumlah ekonom menilai cakupan stimulus masih perlu diperluas, terutama bagi pekerja informal dan kelompok masyarakat yang mengalami tekanan pendapatan.
Program pertama berupa pembukaan rekening gratis bagi masyarakat berusia 17 tahun, dengan anggaran Rp 1,28 triliun. Setiap rekening baru akan memperoleh dana awal Rp 50 ribu. Menurut Airlangga, data calon penerima, terutama masyarakat dalam kelompok desil 1 hingga desil 4, masih dicocokkan bersama kementerian terkait.
Dalam laporan Sidang Kabinet Paripurna yang dikutip detikFinance pada 25 Oktober 2026, Airlangga menjelaskan arahan pemerintah mengenai program tersebut.
"Sudah ada arahan Presiden bahwa program satu orang satu rekening dijalankan pada kuartal IV. Anggarannya Rp 1,28 triliun," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Program kedua adalah bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan untuk 33.244.408 keluarga penerima manfaat selama Oktober hingga Desember 2026. Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 17,54 triliun untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga berpenghasilan rendah.
Stimulus ketiga berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi sekitar 13,3 juta pekerja dengan gaji Rp 3,5 juta atau kurang. Setiap penerima berhak memperoleh Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan, dengan total anggaran Rp 11,97 triliun. Pembayaran direncanakan sekaligus pada November atau Desember 2026.
Program keempat mencakup potongan biaya transportasi untuk periode Natal dan Tahun Baru. Pemerintah menyiapkan diskon tiket pesawat domestik, kereta api, serta tarif dasar kapal laut, disertai pembebasan biaya jasa kepelabuhanan untuk angkutan penyeberangan. Anggarannya mencapai Rp 883,4 miliar.
Menurut laporan Kompas.com, insentif transportasi mencakup potongan tiket sebesar 30 persen untuk layanan tertentu dan dukungan pajak pertambahan nilai untuk penerbangan domestik. Periode perjalanan program tersebut berlangsung pada 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027, dengan perkiraan penerima manfaat yang berbeda dalam laporan pemerintah dan media.
Airlangga menjelaskan bahwa program transportasi telah memperoleh persetujuan sebelumnya dan ditujukan untuk mendukung perjalanan masyarakat selama liburan.
"Program ini sebenarnya sudah disetujui pada pertengahan tahun ini, dengan dampak kepada 16,6 juta orang dan biaya sekitar Rp 883,4 miliar," ujar Airlangga Hartarto.
Di tengah pelaksanaan program tersebut, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai tekanan ekonomi membuat bantuan pemerintah perlu menjangkau kelompok yang lebih luas. Ia menyoroti pelemahan rupiah, kenaikan inflasi pangan, serta tingginya angka pemutusan hubungan kerja.
"Stimulusnya masih kurang jika melihat kondisi rupiah yang melemah, inflasi pangan naik, dan angka PHK yang masih cukup tinggi," ujar Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, kepada kumparan pada 24 Oktober 2026.
Bhima mengusulkan bantuan tunai bagi pekerja informal dan kelompok kelas menengah yang menghadapi penurunan daya beli. Menurut dia, bantuan perlu diberikan hingga Maret 2027, sementara pekerja formal telah memperoleh BSU dan pemerintah juga menyiapkan kebijakan pajak penghasilan ditanggung pemerintah serta evaluasi batas penghasilan tidak kena pajak.
"Bantuan tunai tambahan disarankan untuk pekerja informal dan kelas menengah, bukan hanya masyarakat miskin, dengan nilai minimal 30 persen dari UMP hingga Maret 2027. Total bantuan tunai setidaknya Rp 92,1 triliun untuk mencakup seluruh pekerja informal, karena pekerja formal sudah mendapat BSU dan kenaikan PTKP," ujar Bhima.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai paket stimulus lebih berperan menjaga konsumsi agar tidak melemah daripada mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Menurut perhitungannya, stimulus di luar BSU mencapai sekitar Rp 20 triliun atau 0,3 persen dari produk domestik bruto nominal dalam satu kuartal.
"Menurut saya, paket stimulus ini lebih tepat disebut sebagai bantalan untuk menjaga konsumsi agar tidak turun, bukan daya ungkit yang cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan kuartal IV lebih tinggi," ujar Yusuf Rendy Manilet, ekonom CORE Indonesia.
Yusuf menjelaskan bahwa bantuan beras dapat meringankan pengeluaran rumah tangga, tetapi tidak seluruh nilainya menjadi konsumsi tambahan karena sebagian menggantikan belanja yang sebelumnya sudah diperlukan. Ia memperkirakan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 0,1 hingga 0,2 poin persentase.
"Jadi, tidak seluruh nilai bantuan berubah menjadi konsumsi tambahan. Dalam perhitungan kasar saya, kontribusinya terhadap pertumbuhan kemungkinan hanya sekitar 0,1 hingga 0,2 poin persentase," ujar Yusuf.
Ia juga menilai program rekening baru lebih tepat dipandang sebagai sarana memperluas inklusi keuangan dan menyiapkan jalur penyaluran bantuan. Menurut Yusuf, pemerintah dapat memanfaatkan program itu untuk menyalurkan bantuan sementara kepada rumah tangga berpendapatan terbawah dan kelompok rentan miskin.
"Jika pemerintah ingin memperkuat dampaknya, program satu orang satu rekening dapat digunakan sebagai jalur bantuan tunai sementara bagi 40 persen rumah tangga terbawah dan kelompok rentan miskin," ujar Yusuf.
Selain bantuan tunai, Yusuf mengusulkan diskon listrik bagi rumah tangga berdaya kecil, penguatan program padat karya, percepatan belanja daerah, serta operasi pasar untuk komoditas seperti cabai dan daging ayam sebelum Natal. Ia menilai tambahan pendapatan masyarakat perlu menjadi perhatian di samping pengurangan biaya belanja.
"Pemerintah juga perlu mendorong program padat karya dan mempercepat belanja daerah agar masyarakat memperoleh tambahan pendapatan, bukan sekadar potongan harga. Operasi pasar untuk komoditas seperti cabai dan daging ayam sebaiknya dilakukan sebelum Natal," ujar Yusuf.
Yusuf turut menyoroti keterbatasan ruang fiskal pemerintah di tengah kenaikan harga minyak. Menurut dia, ketepatan sasaran bantuan perlu menjadi pertimbangan utama dalam menentukan alokasi anggaran agar stimulus menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.
"Dengan ruang fiskal yang sempit, kualitas dan ketepatan sasaran jauh lebih penting daripada banyaknya jenis stimulus," ujar Yusuf.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow