Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Pemerintah Kejar Penerimaan Rp 600 Triliun hingga Akhir 2026

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah menghadapi pekerjaan besar dalam menuntaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa negara masih perlu menghimpun penerimaan lebih dari Rp 600 triliun selama November-Desember, sedangkan anggaran belanja yang belum direalisasikan mencapai sekitar Rp 990 triliun. Pernyataan tersebut disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Suahasil menjelaskan, berdasarkan laporan perkembangan APBN hingga akhir Oktober kepada Presiden Prabowo Subianto, realisasi pendapatan dan belanja negara secara keseluruhan masih berjalan sesuai perencanaan.

Dalam keterangannya, ia menjabarkan kebutuhan penerimaan negara selama dua bulan terakhir tahun anggaran.

"APBN untuk tutup bulan Oktober, di mana semuanya sesuai rencana untuk pendapatan dan belanja, dan kira-kira untuk pendapatan negara kami harus mengumpulkan lagi November-Desember ini sekitar Rp 600 triliun lebih, dan untuk belanja negara masih sekitar Rp 990 triliun akan dibelanjakan," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Besarnya anggaran yang harus diserap membuat pemerintah meminta kementerian dan lembaga (K/L) mempercepat pelaksanaan program. Namun, percepatan tersebut tetap harus memperhatikan efisiensi, tata kelola, serta sasaran hasil yang sudah ditetapkan ketika anggaran diajukan.

Suahasil menyebut peningkatan aktivitas belanja pada penghujung tahun merupakan pola yang biasa terjadi dalam pelaksanaan APBN.

"Dua bulan terakhir seperti biasa namanya operasi APBN itu kalau di akhir tahun biasanya itu lebih cepat, lebih besar, itu silakan tetapi harus tetap efisien, harus tetap dalam tata kelola yang baik dan tentu harus dilakukan sesuai dengan target output yang dicanangkan ketika meminta anggaran tersebut," ujar Suahasil.

Ia menegaskan bahwa percepatan penyerapan tidak boleh mengurangi perhatian terhadap penggunaan anggaran secara efektif. Kementerian Keuangan juga telah mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga untuk memperkuat efisiensi selama periode penutupan tahun anggaran.

"Efisiensinya harus tetap dikerjakan dan ini dengan teman-teman di Kementerian Keuangan saya mengimbau seluruh K/L untuk meningkatkan efisiensi di pengujung tahun anggaran karena kita membutuhkan efisiensi dalam belanja. Pendapatannya tetap kita cari, pendapatan negara, tetapi belanjanya terus kita efisienkan," ujar Suahasil.

Dalam laporan terpisah mengenai perkembangan fiskal hingga kuartal III-2026, Suahasil mengungkapkan bahwa pendapatan negara sampai akhir September mencapai Rp 2.341,5 triliun. Nilai tersebut meningkat 25,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Kuartal III-2026 di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, ia menjelaskan kontribusi APBN terhadap aktivitas ekonomi melalui penerimaan yang tumbuh dan optimalisasi belanja.

"Perkembangan realisasi APBN kuartal III-2026 mendorong pertumbuhan ekonomi. APBN menjalankan perannya melalui kinerja pendapatan yang positif dan belanja yang optimal," ujar Suahasil.

Dari kelompok penerimaan, perpajakan menyumbang Rp 1.847,7 triliun atau tumbuh 21,8% secara tahunan. Suahasil mengaitkan perkembangan tersebut dengan aktivitas ekonomi yang tetap berjalan serta penerapan sistem administrasi perpajakan Coretax.

Penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp 240,1 triliun, meningkat 8,5% secara tahunan. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 492,3 triliun dengan pertumbuhan 41,7% dan dinilai masih sesuai target pemerintah.

Realisasi belanja negara hingga kuartal III-2026 mencapai Rp 2.660,5 triliun atau bertambah 19% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Belanja pemerintah pusat menyumbang Rp 2.061,3 triliun.

Pengeluaran tersebut mencakup sejumlah program prioritas, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, dan dukungan jaminan kesehatan. Program perlindungan sosial juga meliputi PBI JKN, bantuan sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), serta KIP Kuliah.

Selain program sosial, anggaran digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pembayaran pensiun, serta subsidi dan kompensasi energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Sementara itu, pembiayaan anggaran hingga akhir September tercatat Rp 462 triliun atau tumbuh 0,4% secara tahunan.

Di luar perkembangan penerimaan dan belanja, Suahasil turut menanggapi data inflasi terbaru Badan Pusat Statistik (BPS). Inflasi sebesar 3,23% dinilai masih berada dalam rentang sasaran pemerintah yang ditetapkan sebesar 2,5% dengan toleransi plus minus 1%.

Dengan batas atas 3,5%, angka inflasi tersebut masih berada dalam kisaran yang telah diperhitungkan pemerintah saat menyusun proyeksi ekonomi.

"Angka inflasi kita kemarin 3,2%. Artinya itu di dalam rentang yang memang kita bayangkan sejak kita melakukan estimasi atas perekonomian Indonesia. Itu yang kita sebut dengan sesuai rencana," jelas Suahasil.

Adapun rincian lebih lanjut mengenai perkembangan pendapatan dan belanja negara hingga akhir Oktober dijadwalkan disampaikan Kementerian Keuangan melalui paparan APBN KiTa pada pekan berikutnya.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed