Pengamat Soroti Ketimpangan Upah dalam UU Ketenagakerjaan Baru
Perbedaan upah minimum antarwilayah masih menjadi persoalan dalam kebijakan ketenagakerjaan Indonesia. Pengamat ketenagakerjaan Arif Novianto menilai formula pengupahan dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru berpotensi mempertahankan kesenjangan tersebut meskipun pemerintah telah memasukkan pertimbangan kebutuhan hidup layak (KHL), dilansir dari Money.
Dalam keterangannya kepada Kompas.com, Sabtu (14/11/2026), Arif menjelaskan bahwa formula pengupahan tetap menggunakan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang 0,5 sampai 1. Regulasi baru juga menambahkan pertimbangan KHL melalui pengukuran hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Arif menjelaskan bahwa terdapat penyesuaian dibandingkan regulasi sebelumnya, tetapi pendekatan dasarnya masih menghubungkan kenaikan upah dengan kondisi ekonomi dan produktivitas wilayah.
Menurut Arif, penggunaan kondisi ekonomi daerah sebagai pertimbangan utama dapat mempertahankan ketimpangan upah. Ia membandingkan upah di Yogyakarta sebesar Rp 2,4 juta dengan Jakarta yang mencapai Rp 5,7 juta.
Ia menilai perbedaan tersebut cukup besar, sementara biaya hidup di kedua wilayah tidak memiliki selisih yang terlalu jauh.
Arif juga menyoroti kondisi pekerja berupah rendah di daerah. Tingkat upah yang lebih kecil tidak otomatis membuat kebutuhan hidup mereka turun secara proporsional.
Pekerja tetap harus menghadapi kenaikan harga pangan, perumahan, transportasi, pendidikan, serta berbagai kebutuhan dasar lainnya.
Karena itu, Arif mengingatkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semestinya hanya mempertimbangkan kemampuan perusahaan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Upah juga berkaitan dengan pemerataan kesejahteraan serta keadilan sosial.
Ia turut mengingatkan agar upah murah tidak terus dijadikan daya tarik investasi bagi daerah.
Arif menilai penguatan standar KHL, keterbukaan proses penghitungan, dan partisipasi serikat pekerja perlu menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan pengupahan.
Ia menyampaikan, "Karena itu, penguatan basis KHL, transparansi perhitungan, dan keterlibatan serikat buruh dalam dewan pengupahan menjadi sangat penting," ujar Arif Novianto, pengamat ketenagakerjaan.
Selain persoalan penetapan upah minimum, Arif menekankan pentingnya peran serikat buruh dalam memastikan ketentuan tersebut berfungsi sebagai batas perlindungan pekerja.
Upah minimum, menurut pandangannya, tidak seharusnya otomatis menjadi standar pembayaran bagi seluruh pekerja tanpa memperhitungkan masa pengabdian dan kompetensi masing-masing.
Sebelumnya, DPR RI mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru pada Selasa (6/10/2026). Regulasi tersebut disahkan setelah melalui proses revisi menyusul gugatan serikat buruh ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Gugatan itu berkaitan dengan penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja pada 2023 yang dinilai merugikan pekerja. MK mengabulkan gugatan tersebut dan memerintahkan DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan revisi undang-undang paling lambat Oktober 2026.
UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru yang disahkan DPR RI tersebut terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow