DJP Jelaskan PPN Pembalut dan Sorotan Keadilan Gender
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pembalut kembali menjadi perhatian publik. Selain menyangkut kewajiban perpajakan, kebijakan tersebut memunculkan pembahasan mengenai keterjangkauan kebutuhan menstruasi dan keadilan bagi perempuan, dilansir dari Money. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa pembalut yang dijual di Indonesia pada dasarnya termasuk Barang Kena Pajak (BKP).
Produk tersebut belum masuk dalam kategori barang yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN berdasarkan peraturan perundang-undangan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Inge Diana Rismawanti menerangkan bahwa barang konsumsi pada umumnya dikenakan pajak, kecuali produk tertentu yang secara khusus mendapatkan fasilitas pembebasan.
“Pembalut yang diperdagangkan di Indonesia pada prinsipnya dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sepanjang penyerahannya memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku,” kata Inge kepada Kompas.com, Kamis (29/10/2026).
Dalam ketentuan penghitungan pajaknya, pembalut ditempatkan sebagai barang nonmewah. Tarif yang digunakan sebesar 12 persen, sedangkan dasar pengenaan pajaknya ditetapkan melalui nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. Skema tersebut membuat beban PPN efektif atas pembelian pembalut menjadi 11 persen dari harga jual. Dengan demikian, pengenaan pajak tidak dihitung menggunakan tarif penuh 12 persen terhadap keseluruhan harga produk.
Inge turut menjelaskan bahwa ketentuan tersebut bukan merupakan pungutan khusus terhadap perempuan maupun pajak atas aktivitas menstruasi. Pengenaan PPN pembalut menjadi bagian dari mekanisme perpajakan konsumsi barang yang berlaku secara umum di Indonesia.
Kebutuhan menstruasi dan persoalan keadilan fiskal
Penjelasan mengenai dasar hukum pajak belum sepenuhnya menjawab persoalan yang berkembang di masyarakat. Karakteristik barang yang dikenakan pajak dan dampaknya terhadap kelompok konsumen juga menjadi pertimbangan dalam menilai sebuah kebijakan fiskal. Pembalut mempunyai fungsi yang berbeda dibandingkan produk konsumsi berdasarkan preferensi pribadi.
Penggunaannya berkaitan langsung dengan proses biologis perempuan sehingga kebutuhan terhadap produk tersebut tidak sepenuhnya dapat dihindari. Menstruasi berlangsung secara berulang selama masa reproduksi. Karena itu, pembelian produk menstruasi menjadi pengeluaran rutin yang perlu disediakan dalam anggaran individu maupun keluarga.
Akademisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ane Permatasari menilai persoalan pajak pembalut perlu dilihat melalui perspektif keadilan gender. Menurutnya, kebijakan tersebut juga berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam memperhatikan kebutuhan mendasar perempuan.
“Saya memandang pengenaan PPN terhadap pembalut bukan sekadar persoalan perpajakan, melainkan persoalan keadilan gender dan keberpihakan negara terhadap kebutuhan dasar perempuan,” ujarnya, dikutip dari laman resmi UMY. Ane menilai kepatuhan terhadap peraturan hukum bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan kelayakan suatu kebijakan. Pemerintah juga perlu memperhitungkan konsekuensi sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat dengan tingkat kemampuan finansial berbeda. “Sesuatu yang legal belum tentu sepenuhnya adil. Kita perlu mempertanyakan mengapa kebutuhan biologis yang tidak dapat dihindari justru masih diperlakukan sama dengan barang konsumsi pada umumnya,” katanya.
Perbedaan kemampuan ekonomi membuat dampak pengenaan pajak tidak selalu dirasakan secara setara. Tambahan biaya pembelian pembalut mungkin tidak terlalu membebani perempuan berpendapatan tinggi, tetapi situasinya berbeda bagi kelompok berpenghasilan terbatas.
Pengeluaran berulang membebani anggaran perempuan
Salah satu aspek penting dalam pembahasan kebijakan ini adalah frekuensi pembelian produk menstruasi. Beban ekonomi tidak cukup dinilai berdasarkan tambahan biaya dalam satu transaksi karena kebutuhan tersebut muncul kembali secara berkala. Sepanjang masa reproduksi, perempuan perlu mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan menstruasi. Pengeluaran yang berlangsung berulang tersebut dapat terakumulasi menjadi beban finansial tersendiri.
Ane menekankan bahwa evaluasi dampak pajak seharusnya memperhitungkan keseluruhan pengeluaran dalam jangka panjang, bukan sekadar nominal tambahan ketika seseorang membeli satu kemasan pembalut. “Dampaknya tidak bisa hanya dihitung dari besaran PPN yang harus dibayar ketika membeli satu kemasan pembalut. Kita harus melihatnya sebagai akumulasi pengeluaran yang terus berulang sepanjang kehidupan reproduksi perempuan,” jelasnya.
Perhatian terhadap persoalan tersebut perlu mencakup berbagai kelompok masyarakat. Buruh perempuan, pekerja informal, pelajar, serta perempuan yang tinggal di wilayah terpencil menghadapi kondisi pendapatan dan akses produk menstruasi yang berbeda-beda. Bagi rumah tangga dengan anggaran terbatas, kebutuhan menstruasi harus dipenuhi bersamaan dengan pengeluaran lain.
Kebutuhan pangan, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan keperluan keluarga tetap membutuhkan alokasi dana. Ketua DPR RI Puan Maharani juga menempatkan pembalut sebagai kebutuhan mendasar perempuan. Ia menilai produk tersebut berkaitan dengan fungsi biologis dan reproduksi sehingga tidak tepat dipandang sebagai barang sekunder.
“Pembalut merupakan kebutuhan primer perempuan menyangkut siklus biologis atau reproduksi perempuan. Jadi pembalut bukan barang sekunder,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (5/11/2026).
Puan meminta pemerintah mempertimbangkan aspirasi masyarakat sebagai bahan evaluasi kebijakan perpajakan. Pengalaman perempuan dari berbagai latar belakang ekonomi dan kondisi sosial juga perlu didengarkan. Kelompok yang menjadi perhatian antara lain pekerja informal, remaja putri, perempuan penyandang disabilitas, serta keluarga yang memiliki beberapa anggota dengan kebutuhan produk menstruasi.
Kemiskinan menstruasi menjadi risiko sosial
Persoalan keterjangkauan pembalut berkaitan erat dengan kemiskinan menstruasi atau period poverty. Istilah tersebut menggambarkan kondisi ketika seseorang mengalami keterbatasan akses terhadap produk menstruasi yang aman dan layak.
Permasalahan ini juga mencakup keterbatasan sarana pendukung untuk mengelola menstruasi secara sehat dan bermartabat. Dengan demikian, persoalannya tidak hanya berhubungan dengan kemampuan membeli pembalut. Ane mengidentifikasi tiga risiko utama yang dapat muncul akibat terbatasnya akses terhadap produk menstruasi. Ketiganya meliputi peningkatan beban ekonomi perempuan, risiko kemiskinan menstruasi, serta kemungkinan terganggunya kesehatan, pendidikan, dan produktivitas.
Ketika kemampuan finansial tidak mencukupi, perempuan berisiko kesulitan memperoleh produk menstruasi sesuai kebutuhannya. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kegiatan sehari-hari, termasuk kesempatan untuk belajar dan bekerja. Dalam pembahasan mengenai akses produk menstruasi, Puan turut merujuk laporan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada 2024.
Laporan tersebut menemukan bahwa banyak perempuan menghadapi kesulitan membeli atau memperoleh produk menstruasi karena harganya terlalu mahal. Temuan itu memperlihatkan bahwa keterjangkauan produk menjadi bagian penting dalam persoalan kesehatan reproduksi. Badan PBB tersebut juga mengadvokasi penghapusan kemiskinan menstruasi.
Upaya yang didorong mencakup penyediaan produk menstruasi secara gratis oleh negara maupun penghapusan pajak atas produk tersebut. Puan menilai pemerintah perlu menjamin ketersediaan produk menstruasi yang aman, layak, dan terjangkau. Menurutnya, akses kesehatan reproduksi yang setara merupakan bagian dari upaya memperjuangkan keadilan gender.
Pemerintah memiliki ruang mengevaluasi kebijakan PPN
Pengenaan PPN terhadap pembalut bukan kebijakan yang baru muncul pada 2026. Namun, kembali menguatnya perhatian masyarakat memperlihatkan bahwa perlakuan perpajakan terhadap kebutuhan menstruasi masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.
DJP menyatakan pemerintah memahami pentingnya produk menstruasi dalam menjaga kesehatan dan kebersihan masyarakat. Meski demikian, perubahan ketentuan perpajakan harus melalui kajian terhadap regulasi, konsekuensi sosial, serta dampaknya terhadap penerimaan negara. Pertimbangan fiskal merupakan salah satu aspek dalam menentukan pemberian fasilitas pembebasan pajak.
Namun, manfaat kebijakan bagi masyarakat, terutama perempuan dengan keterbatasan ekonomi, juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan. Evaluasi dapat mencakup kemungkinan pemberian perlakuan khusus terhadap produk menstruasi. Pemerintah juga perlu memperhatikan kebutuhan kelompok masyarakat yang mengalami hambatan memperoleh produk tersebut.
Ane mengingatkan bahwa penyelesaian persoalan menstruasi tidak cukup dilakukan dengan memastikan ketersediaan pembalut. Berbagai fasilitas pendukung juga diperlukan agar perempuan dapat menjalani menstruasi dengan aman dan sehat.
Kebutuhan tersebut meliputi akses air bersih, fasilitas sanitasi yang layak, informasi kesehatan reproduksi, serta produk menstruasi yang aman dan terjangkau. “Menstruasi adalah proses biologis, tetapi memastikan perempuan dapat mengalaminya secara sehat, aman, dan bermartabat adalah tanggung jawab negara,” tegasnya.
Perdebatan mengenai PPN pembalut pada akhirnya memperlihatkan adanya hubungan antara kebijakan penerimaan negara dan kebutuhan dasar masyarakat. Meskipun pajak menjadi instrumen fiskal pemerintah, dampaknya terhadap kelompok dengan kondisi ekonomi berbeda tetap perlu diperhatikan. Karena kebutuhan menstruasi berlangsung secara rutin dan tidak dapat dihindari, aspek keterjangkauan serta keadilan fiskal menjadi pertimbangan penting dalam mengevaluasi perlakuan pajak terhadap produk tersebut.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow