Pakar Dorong Pemerintah Hapus PPN Pembalut Perempuan
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen terhadap pembalut perempuan dinilai perlu dievaluasi karena berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan biologis dasar. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair), Prof. Dr. Heru Tjaraka, Drs., M.Si BKP Ak CA CFRM QRGP CRP, mendorong pemerintah mempertimbangkan pembebasan pajak tersebut, dilansir dari Edukasi.
Menurut Heru, pembalut termasuk Barang Kena Pajak (BKP) berdasarkan PP No. 49 Tahun 2022. Ketentuan tersebut menjadi dasar pengenaan PPN yang selama ini berlaku pada produk kebutuhan perempuan tersebut.
Persoalan utamanya bukan semata-mata penerapan pajak berdasarkan jenis konsumen, melainkan dampak ekonomi yang muncul karena pembalut merupakan kebutuhan biologis mutlak bagi perempuan.
Dampak PPN pembalut terhadap kesejahteraan perempuan
Heru menjelaskan bahwa sistem PPN Indonesia menerapkan asas objektivitas dan netralitas dalam pemungutan pajak konsumsi. Artinya, pengenaan pajak tidak dibedakan berdasarkan gender maupun kondisi biologis seseorang.
Meski demikian, penerapan prinsip tersebut tetap perlu memperhatikan karakteristik barang yang dikenai pajak. Pembalut memiliki fungsi kebutuhan dasar sehingga beban tambahan dari PPN berpotensi memengaruhi kesejahteraan perempuan.
Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling rentan terhadap dampak tersebut. Keterbatasan kemampuan membeli pembalut dapat mengubah pola konsumsi dan memunculkan risiko kesehatan.
Dalam penjelasannya yang dikutip dari situs Unair, Jumat (6/11/2026), Heru menguraikan dampak tersebut sebagai berikut:
“Bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pajak ini memicu perubahan perilaku konsumsi yang berisiko bagi kesehatan. Perubahan perilaku tersebut dapat dilihat dari berkurangnya frekuensi penggantian pembalut, peralihan ke bahan alternatif yang tidak higienis. Selain itu, pengurangan anggaran pada kebutuhan pokok lain,”
Penggunaan bahan alternatif berisiko bagi kesehatan
Kesulitan membeli pembalut dapat membuat sebagian perempuan beralih menggunakan bahan pengganti, termasuk kain yang berasal dari pakaian. Pilihan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan apabila bahan yang digunakan tidak memenuhi standar kebersihan.
Heru menilai penggunaan alternatif yang tidak steril dapat membahayakan kesehatan perempuan. Dampak tersebut juga berpotensi menurunkan kualitas hidup karena kebutuhan biologis dasar tidak terpenuhi secara layak.
Atas pertimbangan itu, ia meminta pemerintah mengevaluasi ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurutnya, penyesuaian kebijakan dapat memperhatikan aspek kesetaraan gender sekaligus perlindungan kesehatan masyarakat.
“Penyesuaian aturan ini tidak hanya menegakkan prinsip keadilan gender dan kesehatan publik. Penyesuaian ini juga sejalan dengan transformasi hukum perpajakan modern yang lebih responsif terhadap kebutuhan dasar masyarakat,”
Heru berpandangan bahwa pembalut layak dipertimbangkan sebagai barang kebutuhan pokok yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN. Dengan demikian, akses terhadap produk tersebut tidak terlalu terbebani oleh komponen pajak konsumsi.
Potensi penerimaan negara dari PPN pembalut
Usulan penghapusan PPN juga didasarkan pada perbandingan antara potensi penerimaan pajak dari pembalut dan keseluruhan penerimaan PPN nasional.
Heru menyebut Indonesia memiliki sekitar 60 sampai 70 juta penduduk perempuan usia produksi. Rata-rata pengeluaran mereka untuk membeli pembalut diperkirakan berada pada kisaran Rp 20.000 sampai Rp 30.000 per bulan.
Berdasarkan angka tersebut, penerimaan negara dari PPN pembalut diperkirakan mencapai Rp 1,5 triliun sampai Rp 2,5 triliun setiap tahun.
Di sisi lain, penerimaan PPN dalam APBN Indonesia mencapai lebih dari Rp 700 – 800 triliun per tahun. Dengan perbandingan tersebut, pembebasan pajak pembalut diperkirakan hanya mengurangi penerimaan kurang dari 0,3 persen dari total penerimaan PPN.
Jika dibandingkan dengan target penerimaan pajak nasional, potensi kehilangan penerimaan tersebut berada di sekitar 0,1 persen. Heru menilai besaran tersebut masih memungkinkan untuk diantisipasi melalui optimalisasi pemungutan pajak dari sektor lain.
“Kehilangan potensi penerimaan pada skala kecil tersebut sangat mudah ditutup melalui langkah intensifikasi pajak dari sektor lain. Seperti pengawasan pajak digital dan e-commerce,”
Dua alternatif penghapusan PPN pembalut
Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, Heru menawarkan dua pendekatan yang dapat dipertimbangkan pemerintah. Kedua opsi ini memiliki mekanisme berbeda dalam memberikan keringanan pajak kepada konsumen.
1. Mengubah kategori pembalut menjadi kebutuhan pokok
Alternatif pertama adalah membebaskan pembalut dari PPN melalui perubahan PP No. 49 Tahun 2022. Penyesuaian regulasi tersebut diperlukan agar pembalut dapat dimasukkan ke dalam kategori Barang Kebutuhan Pokok.
Melalui mekanisme ini, pembalut memperoleh status yang memungkinkan produk tersebut dibebaskan dari pengenaan PPN. Pendekatan tersebut menjadi pilihan untuk memberikan keringanan pajak secara langsung.
2. Menerapkan skema PPN Ditanggung Pemerintah
Pilihan kedua adalah menggunakan skema PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Pelaksanaannya dapat dilakukan secara berkala dengan menyesuaikan alokasi subsidi pajak dalam APBN.
Heru menilai mekanisme DTP memiliki fleksibilitas karena dapat diterapkan sebagai kebijakan sementara. Skema tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai tahap peralihan atau uji coba sebelum pemerintah memutuskan kebijakan perpajakan jangka panjang.
“Opsi kedua adalah skema PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) berbasis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) secara berkala yang fleksibel dan menambah alokasi subsidi pajak di APBN. Skema PPN DTP ini sangat baik diterapkan sebagai langkah transisi atau uji coba sementara. Sehingga tidak langsung menghilangkan potensi penerimaan PPN,”
Kedua usulan tersebut memberikan pilihan bagi pemerintah untuk mengurangi beban pajak pembalut, baik melalui perubahan kategori barang dalam regulasi maupun melalui pembiayaan PPN oleh pemerintah.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow