Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Prabowo Bentuk DNKK untuk Perkuat Kesejahteraan Keuangan

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah Indonesia membentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) untuk memperkuat kondisi keuangan keluarga, memperluas akses pembiayaan, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan lembaga tersebut pada Kamis, 22 Oktober 2026, di sela Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pembentukan DNKK didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2026. Lembaga ini melengkapi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), yang sebelumnya berfokus pada perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

Prabowo meresmikan lembaga tersebut dalam agenda nasional yang mempertemukan pemerintah daerah, regulator, dan pelaku industri jasa keuangan.

"Dengan mengucap bismilahirahmanirahim pada siang ini, Kamis, 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya, Prabowo Subianto Presiden RI dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan," ujar Prabowo Subianto, Presiden RI.

Gagasan pembentukan DNKK pertama kali disampaikan Prabowo pada 27 November 2025, setelah pertemuannya dengan Ratu Máxima dari Belanda, yang ketika itu menjabat sebagai United Nations Secretary-General's Special Advocate for Financial Health.

Airlangga menjelaskan bahwa lembaga baru tersebut dirancang untuk menyempurnakan pendekatan pemerintah terhadap inklusi keuangan.

"Bapak Presiden meminta agar dibentuk pembentukan Dewan Nasional Terkait Kesejahteraan Keuangan ataupun Financial Health ini, dan ini adalah untuk melengkapi atau menyempurnakan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI)," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Data yang disampaikan Airlangga pada November 2025 menunjukkan inklusi keuangan Indonesia mencapai 92,7 persen, sedangkan literasi keuangan berada pada angka 66,4 persen. Perbedaan tersebut menjadi salah satu dasar perlunya peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami dan menggunakan produk keuangan.

Agenda DNKK mencakup peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga, perluasan layanan keuangan, penguatan literasi, serta koordinasi program antarkementerian dan lembaga. Pemerintah juga menargetkan akses pembiayaan yang lebih murah dan mudah, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam struktur organisasi, Prabowo menjabat sebagai Ketua DNKK, Airlangga sebagai Ketua Harian, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi sebagai Wakil Ketua. Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengisi posisi Wakil Ketua Harian.

Perluasan akses keuangan juga menjadi agenda pemerintah daerah dalam Rakornas TPAKD 2026. Bupati Barito Timur, Kalimantan Tengah, M Yamin, menghadiri pertemuan tersebut untuk memperkuat kerja sama dalam membuka akses pembiayaan dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat hingga wilayah perdesaan.

Yamin menyebut partisipasi pemerintah kabupaten sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan nasional.

"Jadi, keikutsertaan ini bagian dari upaya pemerintah kabupaten dengan pemangku kepentingan di tingkat nasional," ujar M Yamin, Bupati Barito Timur.

Rakornas TPAKD tahun ini mengangkat tema Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah. Forum tersebut membahas strategi pemerataan layanan keuangan, pengembangan UMKM, dan peningkatan literasi masyarakat.

Yamin menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan lembaga jasa keuangan diperlukan untuk memperluas jangkauan layanan.

"Jadi, melalui penguatan peran TPAKD, harapannya dapat meningkatkan kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan lembaga jasa keuangan lainnya untuk memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat," ujar M Yamin, Bupati Barito Timur.

Sejumlah instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan usaha meliputi Kredit Usaha Rakyat (KUR), fasilitas pembiayaan bagi pelaku usaha, serta program edukasi keuangan. Upaya tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat memahami pengelolaan keuangan dan mengakses pendanaan produktif.

Dalam konteks perekonomian nasional, Airlangga juga menjelaskan posisi Indonesia berdasarkan laporan Dana Moneter Internasional (IMF). Indonesia berada di peringkat ketujuh dunia berdasarkan paritas daya beli atau PPP, sedangkan berdasarkan produk domestik bruto nominal dalam dolar Amerika Serikat, posisinya berada di kisaran peringkat ke-16 atau ke-17.

Airlangga menegaskan bahwa peringkat ekonomi Indonesia berbeda menurut metode pengukuran yang digunakan.

"Enggak, kalau kita berdasarkan purchasing power parity memang sekitar tujuh, nomor tujuh. Kalau berbasis kepada US Dollar, GDP, G20 kita kan nomor 16, nomor 17," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Menurut proyeksi IMF dalam World Economic Outlook Oktober 2026, produk domestik bruto Indonesia berdasarkan PPP diperkirakan mencapai sekitar US$5,48 triliun. Ukuran tersebut mencerminkan besarnya perekonomian secara agregat, bukan tingkat pendapatan atau kesejahteraan setiap penduduk.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed