Prabowo Ungkap Cadangan Lima IUP Senilai Rp 5.400 Triliun
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa lima izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia memiliki cadangan terbukti senilai Rp 5.400 triliun atau setara US$ 300 miliar. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jiexpo, Jakarta, Kamis (22/10/2026), Prabowo menyampaikan nilai tersebut berdasarkan laporan yang baru diterimanya, dilansir dari Detik Finance.
Menurut Prabowo, nilai cadangan kelima konsesi tersebut telah didukung studi cadangan dan masuk kategori terbukti. Namun, potensi ekonomi itu belum dapat direalisasikan karena sumber daya yang dimaksud masih berada di dalam tanah dan belum melalui proses penambangan.
Dalam acara tersebut, Prabowo mengingatkan hadirin agar tidak terburu-buru merayakan besarnya nilai cadangan sebelum kekayaan alam itu benar-benar dimanfaatkan.
"Jangan bertepuk tangan terlalu cepat, karena kekayaan itu masih di bawah tanah. Tapi yang saya maksud adalah negara kita sangat kaya," ujar Prabowo.
Prabowo juga menekankan tanggung jawab pemerintah di tingkat pusat hingga desa dalam mengelola sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat. Ia meminta pemberian izin pertambangan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan penerima izin dalam mengoptimalkan potensi tambang.
Menurut Prabowo, sejumlah konsesi pertambangan tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh perusahaan pemegang izin. Kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah menertibkan izin yang tidak kunjung dioperasikan setelah diberikan selama bertahun-tahun.
Prabowo menyoroti praktik pengajuan izin oleh pihak yang tidak memiliki keahlian atau pemahaman memadai mengenai kegiatan operasional pertambangan.
"Masalahnya, banyak konsesi kita berikan, puluhan tahun tidak dikerjakan, inilah yang sedang kita tertibkan. Mungkin dulu para pengusaha tertentu berspekulasi. Minta saja konsesi. Dia bukan ahli tambang, dia tidak mengerti operasi tambang, tapi dia minta saja," ujar Prabowo.
Ia menjelaskan bahwa konsesi yang telah diberikan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan spekulasi alih-alih menjalankan kegiatan pertambangan. Menurut Prabowo, praktik tersebut berpotensi merugikan negara karena izin tidak menghasilkan pemanfaatan sumber daya sebagaimana mestinya.
"Begitu diberikan, digunakan untuk spekulasi, untuk dimasukkan ke bursa-bursa di mana. Ujungnya kita rugi sebagai bangsa," ujar Prabowo.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow