Pemerintahan Prabowo Catat Pertumbuhan Ekonomi dan Tantangan Fiskal
Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperlihatkan perbaikan sejumlah indikator sosial-ekonomi, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam tata kelola aparatur dan desentralisasi fiskal. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen pada semester I-2026, tingkat kemiskinan turun menjadi 8,07 persen, dan pengangguran terbuka menyusut menjadi 4,68 persen.
Dalam analisis yang diterbitkan Kompas.com pada 15 Oktober 2026, indikator tersebut dinilai perlu dibaca bersama perubahan kelembagaan dan kebijakan anggaran. Data menunjukkan kondisi ekonomi tidak secara statistik memburuk, tetapi sejumlah perkembangan menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan meritokrasi, ruang fiskal daerah, dan inflasi.
Menurut BPS, pertumbuhan ekonomi semester I-2024 mencapai 5,08 persen sebelum melambat menjadi 4,99 persen pada semester I-2025. Pada triwulan II-2026, ekonomi tumbuh 5,29 persen secara tahunan.
Jumlah penduduk miskin turun dari 25,22 juta orang atau 9,03 persen pada Maret 2024 menjadi 23,85 juta orang atau 8,47 persen pada Maret 2025. Pada Maret 2026, jumlahnya kembali berkurang menjadi 22,93 juta orang atau 8,07 persen.
BPS juga mencatat tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,82 persen pada Februari 2024 menjadi 4,76 persen pada Februari 2025 dan 4,68 persen pada Februari 2026. Rata-rata upah buruh meningkat dari Rp 3,04 juta pada Februari 2024 menjadi Rp 3,29 juta pada Februari 2026.
Perbandingan historis menunjukkan pertumbuhan ekonomi semester I-2026 lebih tinggi daripada semester I-2006 pada tahun kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yang mencapai 4,97 persen, dan semester I-2016 pada tahun kedua pemerintahan Joko Widodo, sebesar 5,04 persen.
Pada Maret 2006, kemiskinan mencapai 17,75 persen atau 39,05 juta orang. Angka tersebut turun menjadi 10,86 persen atau 28,01 juta orang pada Maret 2016, lalu mencapai 8,07 persen atau 22,93 juta orang pada Maret 2026. Tingkat pengangguran terbuka juga turun dari 10,4 persen pada Februari 2006 menjadi 5,50 persen pada Februari 2016 dan 4,68 persen pada Februari 2026.
Perbandingan tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa perubahan indikator sepenuhnya disebabkan oleh presiden yang sedang menjabat. Kondisi awal ekonomi, situasi global, harga komoditas, struktur penduduk, metodologi statistik, kebijakan energi, dan geopolitik turut memengaruhi hasil setiap periode pemerintahan.
Di bidang aparatur sipil negara, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat perkembangan penerapan manajemen talenta. Hingga akhir 2024, sebanyak 42 instansi memperoleh persetujuan penerapan sistem tersebut. Jumlahnya meningkat menjadi 121 instansi pada akhir 2025 dan mencapai 336 instansi hingga 6 Oktober 2026.
Dari 643 instansi pemerintah, sebanyak 588 instansi atau sekitar 91 persen telah menyatakan komitmen menerapkan manajemen talenta. Sebanyak 149 instansi telah menggunakan sistem tersebut untuk pengisian jabatan, dengan 4.530 talenta diajukan dan 4.503 memperoleh rekomendasi, menurut BKN dalam data 2026.
Perluasan sistem ini berlangsung setelah perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mengalihkan fungsi pengawasan sistem merit yang sebelumnya dijalankan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kepada Kementerian PANRB dan BKN. Perubahan tersebut memunculkan persoalan mengenai jarak kelembagaan antara pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengawasannya.
Keberadaan kumpulan talenta dan rekomendasi pengisian jabatan belum dengan sendirinya membuktikan bahwa keputusan pengangkatan, pemindahan, dan promosi selalu mengikuti kompetensi, kinerja, hasil asesmen, serta rencana suksesi. Perluasan jumlah kementerian dan lembaga juga menambah struktur birokrasi dan kebutuhan personel pemerintah.
Perubahan anggaran transfer ke daerah menjadi indikator lain dalam evaluasi kebijakan. APBN 2024 mengalokasikan Rp 857,6 triliun untuk Transfer ke Daerah (TKD) dari total belanja negara Rp 3.325,1 triliun, atau sekitar 25,8 persen.
Dalam APBN 2025, alokasi awal TKD mencapai Rp 919,9 triliun dari belanja negara Rp 3.621,3 triliun, setara sekitar 25,4 persen. Setelah penyesuaian kebijakan efisiensi, anggarannya berubah menjadi Rp 869,3 triliun.
APBN 2026 menetapkan TKD sebesar Rp 693 triliun, sedangkan belanja negara meningkat menjadi Rp 3.842,7 triliun. Porsi transfer tersebut turun menjadi sekitar 18 persen dari belanja negara, berkurang Rp 164,6 triliun atau sekitar 19 persen dibandingkan alokasi 2024.
Dibandingkan pagu awal APBN 2025, alokasi TKD 2026 menyusut sekitar Rp 226,9 triliun atau hampir 25 persen. Perubahan ini memperkecil porsi anggaran yang disalurkan melalui pemerintah daerah relatif terhadap keseluruhan belanja negara.
Dalam perbandingan historis, APBN-P 2006 menganggarkan transfer ke daerah sekitar Rp 220,85 triliun dari belanja negara Rp 699,09 triliun, atau sekitar 31,6 persen. Pada APBN 2016, Transfer ke Daerah dan Dana Desa mencapai Rp 770,2 triliun dari belanja negara Rp 2.095,7 triliun, setara sekitar 36,8 persen.
Pada APBN-P 2016, alokasi transfer tersebut meningkat menjadi Rp 776,3 triliun dan untuk pertama kalinya melampaui belanja kementerian dan lembaga. Namun, perbandingan antarperiode perlu mempertimbangkan perubahan nomenklatur, cakupan transfer, Dana Desa, serta struktur APBN.
Perbedaan alokasi juga berkaitan dengan pembagian kewenangan pengeluaran. Belanja pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah tidak otomatis memberikan kewenangan pengambilan keputusan yang sama kepada pemerintah daerah, sehingga besarnya transfer menjadi salah satu indikator penting dalam menilai perkembangan desentralisasi fiskal.
Di sisi harga, inflasi tahunan pada September 2024 tercatat sebesar 1,84 persen. Data yang tersedia dalam artikel sumber kemudian mulai membahas perkembangan inflasi pada tahun-tahun berikutnya, tetapi rinciannya tidak tercantum dalam naskah yang diberikan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow