Prabowo Rotasi Jenderal TNI dan Perkuat Struktur Pertahanan
Presiden Prabowo Subianto merombak susunan pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan menukar jabatan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026. Perubahan tersebut menempatkan Maruli sebagai Wakil Panglima TNI dan Tandyo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), sekaligus memunculkan perhatian terhadap kemungkinan pergantian Panglima TNI.
Menurut laporan detikcom, pelantikan keduanya didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 105/TNI Tahun 2026 dan Keputusan Presiden Nomor 106/TNI Tahun 2026. Selain menjadi Wakil Panglima TNI, Maruli juga mendapat tugas memimpin Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT).
Perubahan jabatan itu mendapat dukungan dari pimpinan Komisi I DPR RI. Namun, perkembangan tersebut juga menjadi konteks pembahasan mengenai kemungkinan Presiden mengganti Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, yang menjabat sejak 22 November 2023.
Dalam pelantikan di Istana Negara, Prabowo memandu kedua pejabat mengucapkan sumpah jabatan untuk menjalankan tugas sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
"Bahwa saya, akan setia kepada UUD Negara RI Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," ujar Prabowo dalam sumpah yang diikuti para pejabat yang dilantik.
Maruli menjelaskan bahwa penugasan di BNPPDT diarahkan untuk memperkuat koordinasi pembangunan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan dan daerah terpencil. Menurut dia, badan tersebut merupakan pengembangan dari lembaga pengelola perbatasan yang sebelumnya dipimpin sementara oleh Menteri Dalam Negeri.
"Jadi memang ini menurut saya ide yang luar biasa ya itu sebenarnya badannya tuh sudah ada jadi badan pengelola perbatasan yang sekarang ad interim itu oleh Mendagri. Jadi ini dikembangkan lagi karena kebetulan saya beberapa tahun ke belakangan ini banyak sekali mengerjakan untuk meningkatkan perekonomian di masyarakat di daerah-daerah terpencil," ujar Maruli di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026.
Ia menyebut perluasan mandat tersebut ditujukan untuk meningkatkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat di kawasan yang sulit dijangkau. Dalam tugasnya sebagai Wakil Panglima TNI, Maruli juga akan membantu Panglima TNI menjalankan tanggung jawab organisasi.
"Itu yang mungkin jadi ide dari Bapak Presiden untuk lebih fokus pada masyarakat-masyarakat yang di perbatasan-perbatasan dan terpencil ini. Ini jadi badannya nanti dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan, jadi sekarang jadi pengelola perbatasan dan daerah terpencil itu nanti tugas saya. Kalau Wakil Panglima ya jelas Wakil Panglima dalam membantu Panglima," ujar Maruli.
Maruli menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan wilayah perbatasan tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI. Ia menyebut koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat setempat.
"Iya, sebenarnya bukan oleh TNI. Badannya memang sudah ada, organisasinya sudah ada dengan penambahan selain mengelola perbatasan ini kenapa nggak kita tingkatkan perekonomian masyarakat daerah tersebut. Itu kan tidak selalu kami harus mempunyai biaya, itu kita bisa membantu mengkoordinasikan ke kementerian desa, kita bantu mungkin kementerian-kementerian yang bisa meningkatkan kehidupan masyarakat di daerah," ujar Maruli.
Ia juga membuka kemungkinan memanfaatkan keberadaan prajurit dari tiga matra TNI untuk mendukung koordinasi di lapangan, termasuk personel yang bertugas di kawasan perbatasan dan daerah terpencil.
"Ya, kan kita itu yang kita akan lihat nanti di daerah-daerah tersebut ada Yon TP, kita akan pergunakan. Ada mungkin Angkatan Udara yang kadang-kadang mereka juga banyak di daerah-daerah pesisir kan Angkatan Laut. Mereka kalau mungkin saya di posisi Wakil Panglima ini akan juga membantu untuk berkoordinasi gitu," imbuh Maruli.
Sementara itu, Tandyo menyatakan akan memprioritaskan pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan desa, pendidikan, dan ketahanan pangan. Ia juga menyoroti dukungan TNI AD dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan serta persoalan keamanan di Papua.
"Tentunya ini akan menjadi PR dari Angkatan Darat untuk bisa mempercepat khususnya untuk operasionalisasi. Apakah itu KDKMP, apakah itu sekolah rakyat, apakah itu ketahanan pangan. Yang menjadi tugas dari Bapak Presiden akan segera kita selesaikan," ujar Tandyo.
Menurut Tandyo, luasnya persebaran personel TNI AD dapat membantu mempercepat penanganan kebakaran, termasuk di lahan gambut. Ia menyatakan pengerahan kemampuan satuan akan disesuaikan dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
"Ya kalau untuk karhutla, pastikan TNI Angkatan Darat paling banyak sebarannya. Untuk bisa mempercepat membantu pemadaman khususnya lahan-lahan gambut ini, akan mengerahkan semampunya TNI Angkatan Darat untuk mempercepat pemadaman ini," ujar Tandyo.
Dalam penanganan Papua, Tandyo menempatkan kesejahteraan masyarakat dan gangguan keamanan sebagai dua perhatian utama. Ia juga menyinggung penanganan kelompok kriminal bersenjata di Maybrat, Papua Barat Daya.
"Saya kira salah satu untuk yang menjadi prioritas untuk penyelesaian di dari programnya Bapak Presiden adalah Papua. Ya, apakah itu dari sisi kesejahteraan, apakah itu dari sisi gangguan keamanan," ujar Tandyo.
Ia menyebut perkembangan penanganan kelompok bersenjata di Maybrat sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan wilayah dan mendorong anggota kelompok tersebut kembali ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Dalam dua-tiga hari ini kan di Maybrat yang selama ini cukup rame dua tiga tahun yang lalu, kalau dimonitor dua hari yang lalu kan ada yang turun, ada yang kita tangkap. Tentunya ini akan menjadi deterrent kepada yang saudara-saudara kita yang belum sadar untuk bisa kembali ke NKRI," imbuh Tandyo.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mendukung rotasi tersebut. Ia menilai pengalaman dan rekam jejak kedua jenderal menjadi modal untuk memperkuat koordinasi serta pelaksanaan tugas pertahanan.
"Mengenai penataan dan rotasi jabatan kepemimpinan di tubuh TNI baru-baru ini, Komisi I DPR RI memandangnya sebagai langkah strategis yang wajar, profesional, dan berorientasi pada penguatan kelembagaan pertahanan negara," ujar Dave, Jumat, 16 Oktober 2026.
Dave menilai Maruli dapat memperkuat koordinasi dan penanganan persoalan strategis-operasional di Markas Besar TNI. Sementara itu, Tandyo diharapkan melanjutkan pembinaan TNI AD, menjaga kesiapan prajurit, dan mengawal modernisasi alat utama sistem persenjataan.
"Baik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak maupun Jenderal TNI Tandyo Budi Revita merupakan perwira-perwira tinggi terbaik yang memiliki rekam jejak, dedikasi, serta integritas yang sangat mumpuni," ujar Dave.
Komisi I DPR RI juga menyatakan siap bekerja sama dengan pimpinan TNI yang baru untuk mendukung profesionalisme prajurit, kesejahteraan personel, dan pemenuhan kebutuhan postur pertahanan.
"Kami siap melanjutkan kerja sama dan komunikasi yang efektif bersama jajaran pimpinan TNI yang baru," ujar Dave.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta memandang pertukaran jabatan tersebut sebagai rotasi penugasan di lingkungan militer. Ia mengingatkan bahwa Maruli dan Tandyo sama-sama merupakan jenderal bintang empat dengan perbedaan jenjang jabatan yang relatif dekat.
"Bagian tour of duty aja. Beliau berdua sama-sama senior bintang 4, bertukar jabatan yang selisihnya tidak banyak," ujar Sukamta.
Sukamta juga menyatakan peluang pergantian Panglima TNI bergantung pada keputusan presiden. Pandangan mengenai kemungkinan tersebut muncul di tengah perubahan sejumlah jabatan strategis di lingkungan pemerintahan dan pertahanan.
"Mungkin saja. Semua peluang bisa terjadi, tergantung Presiden," ujar Sukamta.
Dalam analisis yang diterbitkan Kompas.com pada 17 Oktober 2026, rotasi pimpinan TNI dan perubahan jabatan di Kementerian Pertahanan dinilai menjadi konteks penting dalam pembahasan kemungkinan pergantian Panglima TNI. Namun, hingga laporan tersebut diterbitkan, Agus Subiyanto masih menjabat sebagai Panglima TNI.
Agus dilantik pada 22 November 2023. Perubahan Undang-Undang TNI pada Maret 2025 memperpanjang batas usia pensiun perwira tinggi bintang empat menjadi 63 tahun, sehingga masa pensiunnya diperkirakan baru tiba pada 2030.
Kompas.com juga menyoroti pentingnya proses penggantian yang mengikuti mekanisme kelembagaan. Presiden perlu menyampaikan surat presiden kepada DPR RI, kemudian Komisi I DPR RI menjalankan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon yang diajukan.
Proses tersebut menjadi perhatian karena pergantian Kapolri pada awal Oktober berlangsung dalam waktu sekitar 48 jam, termasuk tahapan uji kelayakan dan pelantikan. Dalam konteks pergantian Panglima TNI, pembahasan mengenai kapasitas, integritas, soliditas organisasi, dan profesionalisme militer tetap menjadi bagian dari perhatian terhadap kepemimpinan pertahanan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow