Kemnaker Tetapkan Syarat Penerima BSU 2026 Rp900 Ribu
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan sejumlah persyaratan bagi pekerja dan buruh yang ingin menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026. Program ini memberikan bantuan total Rp900.000 kepada pekerja yang memenuhi kriteria, dengan pembayaran sekaligus untuk periode tiga bulan.
Besaran bantuan ditetapkan Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Ketentuan penerimaannya mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 serta petunjuk teknis pelaksanaan program.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa bantuan tersebut ditujukan untuk mempertahankan kondisi ekonomi dan daya beli pekerja Indonesia.
"Kami ingin bantuan ini dapat disalurkan dengan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh Indonesia agar tetap stabil," ujar Indah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (7/11/2026).
Untuk memperoleh BSU 2026, calon penerima harus berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Mereka juga wajib tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Persyaratan berikutnya berkaitan dengan batas penghasilan. Kemnaker menetapkan upah maksimal Rp3,5 juta per bulan sebagai salah satu kriteria penerima bantuan.
Khusus pekerja di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, batas penghasilan mengikuti UMK setempat. Nilainya dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, pekerja di wilayah yang tidak memiliki UMK menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai acuan batas penghasilan. Ketentuan pembulatannya mengikuti aturan yang sama.
Penghitungan upah untuk menentukan kelayakan penerima menggunakan data terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam kepesertaan. Komponen penghasilan tersebut mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap.
Selain persyaratan kependudukan, kepesertaan jaminan sosial, dan batas penghasilan, pemerintah juga menetapkan kelompok yang tidak berhak menerima bantuan.
Pekerja yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI aktif, serta anggota Polri aktif tidak termasuk dalam kelompok penerima BSU 2026.
Adapun pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan dalam program bantuan tersebut.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow