BI Catat Transaksi QRIS Tembus 20,06 Miliar
Ekosistem pembayaran digital Indonesia mencatat pertumbuhan transaksi QRIS hingga mencapai 20,06 miliar transaksi secara kumulatif pada kuartal III 2026. Bank Indonesia (BI) mengungkapkan capaian tersebut tumbuh 149,1 persen secara tahunan, didukung peningkatan jumlah pengguna dan merchant, dilansir dari Money.
Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyampaikan bahwa jumlah pengguna QRIS mencapai 70,59 juta orang, meningkat 8,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah merchant tercatat sebanyak 49,39 juta atau bertambah 36,04 persen secara tahunan.
Dalam acara GEBER PK 2027 pada Senin (16/11/2026), Filianingsih menegaskan besarnya perkembangan jaringan pembayaran tersebut.
"Jumlah merchant sudah mencapai 49 juta dengan volume transaksi kumulatif lebih dari 20 miliar transaksi," ujar Filianingsih Hendarta, Deputi Gubernur BI.
Menurut Filianingsih, kepercayaan masyarakat menjadi salah satu fondasi utama pertumbuhan pembayaran digital. Kemudahan penggunaan serta keyakinan terhadap keamanan dan kecepatan transaksi turut mendukung penerimaan QRIS.
"Kita melihat kepercayaan masyarakat menjadi fondasi utama yang harus dijaga. Mengapa kita bisa melakukan itu? Karena kita percaya layanan tersebut memberikan kemudahan dan kita percaya transaksinya aman serta cepat, mudah, murah, aman, dan andal," jelas Filianingsih Hendarta, Deputi Gubernur BI.
Namun, peningkatan penggunaan pembayaran digital juga diikuti tantangan perlindungan konsumen. Filianingsih menyoroti penipuan digital yang semakin terorganisasi, beroperasi lintas batas, serta memanfaatkan kemajuan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
"Kita melihat penipuan digital semakin terorganisasi, juga lintas batas, dan memanfaatkan kemajuan teknologi, termasuk AI, sehingga semakin sulit dikenali," tutur Filianingsih Hendarta, Deputi Gubernur BI.
Menurut Filianingsih, perkembangan ancaman tersebut turut menjadi perhatian dalam forum internasional, termasuk Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan Global Anti-Scam Alliance.
Ia menilai perlindungan transaksi digital membutuhkan kemampuan ekosistem untuk mengantisipasi sekaligus merespons berbagai risiko. Peningkatan modus penipuan menjadi salah satu tantangan yang perlu dihadapi penyelenggara layanan dan lembaga terkait.
BI karena itu mendorong peningkatan edukasi konsumen, penguatan sistem peringatan dini atau early warning system, serta langkah pencegahan oleh penyelenggara layanan pembayaran.
Filianingsih juga menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga untuk mempercepat perlindungan masyarakat dari kejahatan digital.
"Karena itu, edukasi konsumen, sistem peringatan dini, langkah pencegahan oleh penyelenggara, serta koordinasi antarlembaga perlu diperkuat agar perlindungan dapat diberikan secara lebih cepat, terpadu, dan efektif," pungkas Filianingsih Hendarta, Deputi Gubernur BI.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow