Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Bahlil Bantah Terlibat Penyadapan Prabowo dan Siap Somasi

Smallest Font
Largest Font

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia membantah tuduhan keterlibatannya dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Di Ambon, Maluku, Sabtu (7/11/2026), Bahlil justru mengaku menjadi salah satu korban penyadapan dan meminta kepolisian mengusut perkara tersebut.

Penolakan itu disampaikan setelah namanya dikaitkan dengan dugaan pertemuan sejumlah pihak sebelum penangkapan para tersangka. Bahlil juga memberikan tenggat 3x24 jam kepada pihak yang mencatut namanya untuk menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf sebelum menempuh jalur hukum.

Dalam sambutannya pada pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Maluku, Bahlil mengungkapkan kekhawatirannya terhadap penyadapan komunikasi pribadinya.

"Tidak hanya kepala negara yang disadap, saya pun disadap soalnya. Awak pun jadi disadap dan saya takut juga itu barang disadap. Karena telepon saya itu kan kelakuan siang dan malam kan ketahuan semua di situ kan? Yang saya takut itu bukan di telepon siangnya, malamnya itu saya takut gitu," ujar Bahlil.

Dia membantah pernah menghadiri pertemuan yang dikaitkan dengan para terduga pelaku penyadapan. Menurut Bahlil, informasi yang beredar di media sosial dan grup percakapan telah mengarah secara spesifik kepadanya.

"Kalau memang ada rapat itu siapa aja, dibuka aja. Karena saya merasa tidak pernah melakukan itu," ujar Bahlil.

Bahlil meminta pihak yang menyebarkan tuduhan tersebut segera memberikan penjelasan. Dia juga meminta aparat keamanan dan kepolisian mengungkap pihak yang bertanggung jawab.

"Segera klarifikasi itu Dan buktikan, saya minta kepada pihak aparat keamanan, pihak kepolisian untuk diusut tuntas, dibuka aja," ujar Bahlil.

Dalam keterangan terpisah kepada ANTARA, Bahlil menyebut informasi yang beredar tidak memiliki dasar. Dia mengaku mengetahui namanya mulai dikaitkan dengan isu tersebut melalui grup WhatsApp.

"Tadi pagi saya baca grup-grup WhatsApp menyatakan hal itu mengarah ke saya. Itu tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar," ujar Bahlil.

Dia kemudian menyampaikan ancaman langkah hukum terhadap pihak yang menyebarkan tuduhan tersebut.

"Saya minta kepada pihak yang menggulirkan isu itu, jangan asal bicara dan saya minta polisi usut tuntas. Kepada beberapa orang yang sudah mencatut nama saya, saya akan memberikan somasi 3x24 jam terhitung sejak hari ini. Kalau tidak mengklarifikasinya, saya akan melakukan proses hukum," ujar Bahlil.

Bahlil juga meminta masyarakat menjaga etika dalam menyampaikan informasi di ruang publik. Partai Golkar, menurut keterangannya, mendukung penegakan hukum atas perkara penyadapan tersebut.

"Kita ini negara demokrasi, tetapi juga demokrasi yang bermartabat. Jangan semua mengarah kepada fitnah, itu tidak bagus. Jadi polisi akan mengecek," ujar Bahlil.

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Muradi menilai pengembangan perkara berpotensi melibatkan tersangka tambahan dari internal kepolisian maupun kalangan politik. Dia menyebut terdapat dua jalur pengusutan yang perlu dibedakan.

"Ini ada dua ya. Yang dua pisau nih. Pisau pertama itu penambahan tersangka teknis ya dari internal polisi, jadi memang teknis ya, yang tadi ngurus teknis gitu ada empat orang internal polisi," ujar Muradi.

Menurut Muradi, kemungkinan penambahan tersangka dari kepolisian dapat mencakup operator lapangan hingga personel berpangkat komisaris besar dan perwira tinggi bintang satu.

"Yang kedua, tersangka yang memang melibatkan unsur politik. Nah, tinggal yang mana nih? Ya, kalau saya sih kalau untuk yang di internal polisi mungkin akan nambah adalah banyak operator yang terlibat. Mungkin level-level kombes, level-level bintang satu mungkin akan nambah," ujar Muradi.

Muradi juga menyinggung dugaan keterlibatan seorang ketua umum partai politik besar yang telah lama berdiri. Namun, menurutnya, keterlibatan pihak sipil tidak otomatis berarti orang tersebut menjalankan operasi penyadapan secara langsung.

"Kalau yang sipil juga ada, tapi kan dia tidak dalam posisi ikut-ikut operasi ya. Tapi ikut diskusinya ada, dan itu memang kalau ini Pak Kabareskrim bisa membuktikan itu, orang ini akan terseret, Pak. Dan itu dari partai yang lumayan besar," ujar Muradi.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan sosok tersebut merupakan ketua umum partai, Muradi membenarkan dugaan itu secara umum tanpa menyebutkan identitasnya.

"Ya, ya, ya, (partai besar)," ujar Muradi.

Dia kembali menjelaskan bahwa figur yang dimaksud diduga berasal dari partai politik yang sudah lama berdiri.

"Kira-kira begitulah, salah satunya (ketum). Sudah lama, ya," ujar Muradi.

Muradi menduga figur tersebut hadir dalam pertemuan sebelum proses penghapusan informasi penyadapan. Dia juga mengemukakan kemungkinan adanya pengaruh Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam proses pemilihan ketua umum tersebut.

"Ya, dan, dan itu ada di rapat sebelum proses penghapusan itu sendiri. Dan saya kira ya ini beliau ada, bisa jadi karena juga karena campur tangan Pak Jokowi ketika beliau menjadi ketua umum," ujar Muradi.

Meski demikian, Muradi menegaskan bahwa penyidik harus menemukan bukti penggunaan atau distribusi informasi hasil penyadapan untuk kepentingan tertentu sebelum menetapkan keterlibatan pihak di luar kepolisian.

"Iya. Iya (kemungkinan besar di luar polisi adalah politik), tapi tadi syaratnya penyidik di Polri Mabes Mabes Polri harus bisa membuktikan ada aliran informasi data yang digunakan untuk apa yang mengarah pada potensi makar itu. Ada nggak? Kalau nggak ada kan nggak bisa dipaksa-paksa," ujar Muradi.

Dia menambahkan bahwa keberadaan seseorang dalam pertemuan belum cukup untuk membuktikan keterlibatan dalam tindakan melawan hukum.

"Misalnya bahwa memang mereka ada rapat segala macam, betul. Tapi apakah dia terlibat mengarahkan, ini kalau mereka terlibat ya bisa ada ke sana," ujar Muradi.

Muradi menjelaskan terdapat perbedaan antara pihak yang menjadi bagian dari kelompok politik dan mereka yang menjalankan fungsi teknis dalam pemanfaatan informasi hasil penyadapan.

"Kalau di politik ada dua peran ya. Pertama, peran yang kemudian sebagai bagian dari grup, grup untuk yang kliknya yang dimaksud ya. Nah, yang kedua adalah yang kemudian menjalankan fungsi-fungsi yang sifatnya lebih teknis," ujar Muradi.

Dia memberikan gambaran mengenai kemungkinan penggunaan informasi tersebut untuk menyerang presiden melalui aktivitas politik maupun pihak yang bergerak di media sosial.

"Katakanlah misalnya, contoh nih, contoh data itu digunakan untuk misalnya menyerang presiden melalui misalnya melalui buzzer, melalui melalui gerakan-gerakan politik lain. Tapi sebelum sampai ke sana, saya tetap meyakini betul bahwa perlu ada penegasan dari penyidik bahwa ada aliran informasi atau ada pengguna informasi yang dihasilkan dari penyadapan itu. Kalau itu ada, saya kira potensinya besar," ujar Muradi.

Selain kemungkinan penetapan tersangka, Muradi menilai perkara tersebut dapat menimbulkan konsekuensi politik bagi sejumlah pejabat atau figur yang memiliki hubungan dengan pihak-pihak terkait.

"Ada namanya ekses politik. Ada yang keterlibatan politik, ada ekses politik. Ekses politik katakan begini, bahwa ditemukan misalnya mereka ini adalah bagian dari grup besar.

Nah, apa ekses politik itu adalah misalnya mereka akan dicopot dari dari pada akan ada reshuffle kabinet dan sebagainya. Dimungkinkan begitu kalau misalnya sebagai bagian ekses politik," ujar Muradi.

Dia menekankan perlunya membedakan keterlibatan langsung dalam operasi dengan dampak politik yang muncul akibat hubungan atau afiliasi tertentu.

"Nah, yang terlibat langsung ada nggak? Kalau ada ya lebih lebih ini lagi. Kalau saya sih menganggap bahwa, iya, perlu kemudian dipilah antara ekses politik dengan keterlibatan politik begitu," ujar Muradi.

Muradi menilai Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan evaluasi jabatan terhadap figur yang memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang terseret dalam perkara tersebut.

"Kalau ekses politik ya bisa jadi nanti presiden katakanlah mempertimbangkan untuk mencopot atau mengganti orang-orang yang dianggap punya afiliasi atau atau hubungan dengan pimpinan Sigit dan Solo. Katakanlah kalau kita menyebut begitulah ya. Kalau itu bisa bisa dibuktikan saya kira menarik. Karena tapi tanpa itu ada pun sebenarnya presiden bisa bisa mengambil kesimpulan ekses politik," ujar Muradi.

Dia membagi hubungan politik yang perlu diperiksa ke dalam tiga lapisan, yakni pihak yang berafiliasi langsung dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, partai politik pendukung Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024, serta figur profesional yang memperoleh dukungan Jokowi.

"Layer pertama, orang yang kemudian terafiliasi langsung dengan presiden. Itu bisa kemudian presiden, maksudnya presiden yang sebelumnya lah ya. Pertama itu yang terafiliasi langsung adalah partai PSI dan juga relawan," ujar Muradi.

Lapisan berikutnya, menurut Muradi, mencakup partai politik yang mengusung Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Dia juga menyebut kelompok profesional yang dinilai memperoleh dukungan dari Jokowi.

"Yang kedua, yang kedua, layer kedua adalah partai politik yang mengusung ya, mengusung Pak Mas Gibran sebagai calon wakil presiden waktu itu. Ya misal tinggal lihat kira-kira siapa. Ada Golkar, ada segala macam.

Layer ketiga adalah figur-figur individu yang dianggap profesional yang di-endorse oleh Pak Jokowi atau kelompok Solo. Nah, tiga layer itu yang kemudian perlu perlu dilihat," ujar Muradi.

Muradi mencontohkan kemungkinan evaluasi terhadap pejabat yang memiliki hubungan langsung dengan lingkaran politik sebelumnya.

"Contoh gini, saya beri contoh ya misalnya. Untuk yang terkait langsung dengan presiden katakanlah saya menyebut misalnya Menteri Kehutanan. Kan dia kan Sekjen PSI ya. Nah, ya bisa kemudian dipertimbangkan untuk diganti, dicopot," ujar Muradi.

Adapun terkait perkara pokok, berdasarkan keterangan dalam laporan CNN Indonesia, Mabes Polri telah menetapkan empat tersangka, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Dugaan keterlibatan sejumlah petinggi kepolisian masih menjadi bagian dari pengusutan yang disoroti dalam perkara penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed