Bareskrim Gunakan Putusan MK dan MA Usut Aduan Ijazah Gibran
Penanganan aduan mengenai dokumen penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih berlangsung di Bareskrim Polri. Pada 6 November 2026, kepolisian menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menjadi bahan pertimbangan penyidik dalam mendalami laporan tersebut.
Aduan itu diajukan Tim Advokasi Penegak Etika Moral dan Integritas Bangsa. Pokok laporan berkaitan dengan surat keterangan (suket) nomor 9149/DDII/KS/2019 yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai dokumen penyetaraan pendidikan untuk keperluan pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menjelaskan bahwa laporan tersebut diproses melalui mekanisme penanganan perkara yang berlaku.
"Laporan yang diterima oleh Bareskrim tentunya akan dilaksanakan tahapan-tahapan penanganan satu laporan secara prosedural," ujar Johnny Eddizon Isir.
Selain menelaah putusan dua lembaga peradilan tersebut, penyidik masih mengumpulkan keterangan ahli untuk memperkuat proses pembuktian. Pemeriksaan itu diperlukan untuk mengkaji unsur dugaan tindak pidana serta landasan hukum yang berkaitan dengan laporan.
Isir menyebut penyidik perlu mencermati setiap aspek hukum sebelum menentukan langkah penanganan berikutnya.
"Karena satu peristiwa dugaan pidana tentunya perumusan untuk kaitan dengan pemenuhan alat bukti, argumentasi-argumentasi yuridisnya juga harus kita telaah satu per satu," tutur Isir.
Ia menambahkan, Bareskrim akan meminta keterangan ahli hukum pidana maupun ahli dari bidang lain untuk mendukung pembuktian. Polri menyatakan proses tersebut harus berjalan sesuai prosedur dan ketentuan etik.
"Bareskrim pasti akan juga melakukan pemeriksaan ahli, apakah ahli hukum pidana atau ahli-ahli yang lain untuk memperkuat dari sisi pembuktian. Mari kita tunggu, kita kawal prosesnya. Kita percayakan bahwa penyidik akan bekerja secara profesional, prosedural, proporsional, dan etik," imbuhnya.
Dalam perkembangan perkara ini, MK sebelumnya membacakan putusan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026. Putusan tersebut menyatakan tidak ditemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan jenjang pendidikan SMA atau sederajat sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu.
Selanjutnya, MA menerbitkan putusan kasasi nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026. Putusan tersebut menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Terpisah, Kompas.id pada 6 November 2026 memberitakan adanya desakan agar MA segera memberikan penjelasan menyeluruh mengenai putusan tersebut. Penjelasan itu dinilai diperlukan untuk mencegah munculnya informasi simpang siur mengenai isi putusan maupun pertimbangan hukum yang mendasarinya.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow