Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

BI Cabut Izin PJP yang Fasilitasi Transaksi Judi Online

Smallest Font
Largest Font

Bank Indonesia (BI) memperketat pengawasan penggunaan QRIS untuk mencegah transaksi perjudian daring dan aktivitas ilegal lainnya. Lembaga tersebut mengancam akan membatasi kegiatan usaha, menghentikan operasional, hingga mencabut izin Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang terbukti memfasilitasi transaksi ilegal. Kebijakan ini ditegaskan di Jakarta pada Rabu (21/10/2026), menyusul aduan penyalahgunaan QRIS, dilansir dari Detik Finance.

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menjelaskan bahwa bank sentral telah meningkatkan kemampuan sistem deteksi dini untuk mengidentifikasi transaksi QRIS yang mencurigakan. Salah satu indikatornya adalah aktivitas pembayaran berulang dengan nominal sama, meskipun pedagang seharusnya sudah tidak beroperasi.

Filianingsih mencontohkan pedagang cilok yang tokonya telah tutup pada tengah malam, tetapi masih menerima transaksi QRIS secara terus-menerus dengan nilai yang sama. Pola tersebut menjadi salah satu sinyal yang dapat digunakan untuk menandai dugaan penyalahgunaan layanan pembayaran.

Filianingsih menjelaskan bahwa BI dapat menindaklanjuti pola transaksi tersebut melalui mekanisme pengawasan dan daftar hitam pedagang yang terindikasi menyalahgunakan sistem pembayaran.

"Ini merupakan transaksi yang mencurigakan dan ini tentunya harus ada tindakan di situ, termasuk juga memanfaatkan daftar hitam pedagang. Jadi, daftar pedagang yang terindikasi melakukan penyalahgunaan transaksi," ujar Filianingsih Hendarta, Deputi Gubernur BI.

Selain memperkuat deteksi transaksi, BI meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan terhadap PJP serta agregator pedagang. Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan penyelenggara jasa pembayaran tidak memfasilitasi transaksi yang melanggar ketentuan.

Filianingsih menegaskan bahwa pelanggaran yang terbukti dapat berujung pada sanksi terhadap penyedia layanan pembayaran, mulai dari pembatasan kegiatan hingga pencabutan izin usaha.

"Kami tidak segan-segan melakukan pembatasan kegiatan atau penghentian kegiatan, bahkan pencabutan izin terhadap PJP yang memang terbukti melakukan transaksi ilegal," tegas Filianingsih Hendarta, Deputi Gubernur BI.

BI juga memperkuat koordinasi dengan otoritas terkait, kementerian dan lembaga, serta aparat penegak hukum untuk menangani penyalahgunaan sistem pembayaran. Kerja sama tersebut menjadi bagian dari pengawasan terhadap aktivitas transaksi yang melanggar ketentuan.

Di sisi lain, BI tetap mengembangkan QRIS sebagai layanan pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Filianingsih menyatakan bahwa pengembangan sistem tersebut harus berjalan seiring dengan pemeliharaan integritas ekosistem dan perlindungan konsumen.

"Intinya, kami di Bank Indonesia tetap menjaga integritas ekosistem ini. Jadi, bukan sekadar memperluas QRIS, tetapi juga memastikan integritas QRIS dapat diandalkan dan konsumen mendapatkan perlindungan," pungkas Filianingsih Hendarta, Deputi Gubernur BI.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed