BI Kembalikan Rp 149,3 Triliun untuk UMKM dan Perumahan
Bank Indonesia (BI) telah mengembalikan likuiditas perbankan sebesar Rp 149,3 triliun untuk memperluas dukungan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor perumahan. Kebijakan ini memberikan tambahan ruang dana bagi perbankan untuk membiayai kedua sektor tersebut.
Dilansir dari Money, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menjelaskan bahwa pengembalian likuiditas tersebut terbagi menjadi dua kelompok penerima. Sebesar Rp 84,3 triliun dialokasikan untuk mendukung pembiayaan UMKM, sedangkan sekitar Rp 65 triliun berkaitan dengan sektor perumahan.
Pengembalian dana tersebut dilakukan melalui pelonggaran kewajiban penempatan dana perbankan di Bank Indonesia. Dengan berkurangnya dana yang harus disimpan di bank sentral, lembaga perbankan mempunyai keleluasaan lebih besar untuk menggunakan likuiditasnya dalam penyaluran pembiayaan.
Pada sektor UMKM, tambahan likuiditas berasal dari kebijakan pelonggaran persyaratan cadangan perbankan. Penurunan rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio membuat sebagian dana yang sebelumnya ditempatkan di BI dapat kembali dimanfaatkan oleh perbankan.
Destry menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari instrumen makroprudensial yang digunakan bank sentral untuk mendukung program pemerintah, khususnya pembiayaan usaha kecil dan pengembangan sektor perumahan.
Dalam keterangannya setelah menghadiri Ratas bersama di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Rabu (11/11/2026), Destry menyampaikan:
"Dari Bank Indonesia, kita juga akan selalu mendukung program pemerintah khususnya terkait dengan UMKM dan juga pengembangan sektor perumahan. Kami mempunyai Kebijakan Likuiditas Makroprudensial, di mana untuk di sektor UMKM itu sudah kami kembalikan dana bank yang ditempatkan di BI karena ada penurunan dari reserve requirement ratio-nya yaitu sekitar Rp 84,3 triliun," ujar Destry.
Untuk pembiayaan perumahan, dana sekitar Rp 65 triliun juga telah kembali ke sistem perbankan. Pengembalian ini memungkinkan bank memanfaatkan dana tersebut untuk mendukung pembiayaan perumahan tanpa kewajiban menempatkannya kembali di Bank Indonesia.
Destry menerangkan bahwa kelonggaran tersebut memberikan kesempatan kepada perbankan untuk mengarahkan likuiditas yang tersedia kepada sektor perumahan. Dengan demikian, dukungan pembiayaan tidak hanya diberikan kepada UMKM, tetapi juga mencakup pengembangan sektor perumahan.
"Kemudian di sektor keuangan juga sekitar Rp 65 triliun sudah masuk ke bank dalam artian mereka tidak perlu menempatkan ke BI, tapi bisa digunakan untuk sektor perumahan," kata Destry.
BI menurunkan Giro Wajib Minimum menjadi 7 persen
Selain mengembalikan dana melalui Kebijakan Likuiditas Makroprudensial, Bank Indonesia juga mengambil langkah lain untuk memperbesar ketersediaan likuiditas perbankan. Salah satunya melalui penyesuaian Giro Wajib Minimum (GWM).
Pada Oktober 2026, BI menurunkan ketentuan GWM perbankan dari sebelumnya 9 persen menjadi 7 persen. Penyesuaian tersebut menjadi bagian dari kebijakan bank sentral dalam memberikan ruang likuiditas yang lebih luas kepada industri perbankan.
GWM merupakan ketentuan mengenai dana minimum yang wajib dipelihara bank dalam bentuk saldo rekening giro di Bank Indonesia. Penurunan persentasenya membuat porsi dana yang harus disimpan sebagai cadangan menjadi lebih rendah dibandingkan ketentuan sebelumnya.
Dalam penjelasannya, Destry menyebut penyesuaian GWM tersebut sebagai salah satu upaya BI untuk mendukung ketersediaan pembiayaan bagi sektor-sektor yang menjadi perhatian pemerintah.
"Dan dalam kebijakan kami bulan Oktober yang lalu, kami juga menurunkan Giro Wajib Minimum perbankan dari 9 persen menjadi 7 persen," ujarnya.
Dukungan likuiditas untuk pertumbuhan ekonomi
Berbagai kebijakan tersebut menunjukkan dukungan Bank Indonesia terhadap program pemerintah melalui pengelolaan likuiditas perbankan. Pengembalian dana sebesar Rp 149,3 triliun dan penurunan GWM menjadi 7 persen merupakan dua langkah yang disampaikan Destry dalam mendukung pembiayaan UMKM serta perumahan.
Melalui pelonggaran kewajiban penempatan dana dan penyesuaian cadangan minimum, perbankan memperoleh ruang lebih besar untuk mengalokasikan likuiditasnya. Kedua sektor tersebut menjadi sasaran utama dukungan pembiayaan yang dijelaskan oleh gubernur bank sentral.
Destry menegaskan bahwa kebijakan likuiditas tersebut diarahkan untuk membantu pelaksanaan program pemerintah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama melalui pembiayaan UMKM dan sektor perumahan.
"Jadi ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya untuk UMKM dan juga untuk sektor pemerintahan dalam rangka mendukung program pemerintah," tutur Destry.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow