Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Dasco Bantah Isu Dirinya Jadi Cawapres dan Sebut Hoaks

Smallest Font
Largest Font

Isu pencalonan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden dibantah langsung oleh yang bersangkutan. Melalui media sosial pada Kamis (5/11/2026), Dasco menyebut kabar tersebut sebagai hoaks dan menilai kemunculannya sebagai upaya mengalihkan perhatian dari kasus penyadapan ilegal.

Dasco mengaitkan isu pencalonan dirinya dengan pemberitaan mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai persoalan tersebut justru menjadi isu utama yang perlu mendapat perhatian.

Dalam pernyataannya di media sosial, Dasco menyampaikan:

"Ada upaya pengalihan isu dari hot isu penyadapan ilegal menjadi Dasco akan jadi cawapres," kata Dasco.

Ia kemudian kembali menegaskan bahwa kabar mengenai pencalonan dirinya tidak benar.

"Ada upaya pengalihan isu. Saya pastikan itu hoaks!" tegasnya.

Kasus penyadapan ilegal yang disinggung Dasco berkaitan dengan dugaan tindakan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso telah ditetapkan polisi sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Perkembangan lain muncul dari keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Informasi pemberhentian itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana, Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2026).

Prasetyo menjelaskan bahwa keputusan pemberhentian tersebut telah ditandatangani Presiden Prabowo.

"Bapak Presiden telah menandatangani keputusan presiden mengenai pemberhentian Saudara Listyo Sigit Prabowo dalam kapasitasnya sebagai Kepala Staf Kepresidenan," ujar Prasetyo.

Selain menjelaskan keputusan pemberhentian, Prasetyo menyampaikan penilaian pemerintah mengenai dugaan tindakan yang melibatkan para tersangka. Ia menyebut perkara tersebut berpotensi berkaitan dengan perbuatan makar dan membahayakan kepentingan negara.

Meski demikian, pemerintah memastikan perkembangan perkara tersebut tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

"Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini mengarah ke perbuatan makar, juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara," ujar Prasetyo.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed