Gema Keadilan Desak DPR Makzulkan Gibran di Senayan
Dua kelompok masyarakat menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026). Salah satu kelompok, Gema Keadilan, mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri atau dimakzulkan menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai surat penyetaraan ijazah SMA yang digunakan dalam pencalonannya.
Kelompok lainnya, Aliansi PPPK Paruh Waktu Teknis se-Indonesia, menyampaikan tuntutan berbeda. Mereka meminta pemerintah dan DPR memberikan kepastian tertulis mengenai pengangkatan seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Berdasarkan pantauan ANTARA, kedua kelompok mulai menggelar aksi di kawasan parlemen sekitar tengah hari. Massa Gema Keadilan mengenakan pakaian hitam, sedangkan peserta aksi aliansi PPPK memakai pakaian putih dan membawa bendera organisasi.
Dalam aksinya, Gema Keadilan memasang sejumlah spanduk yang berisi tuntutan kepada DPR untuk menindaklanjuti persoalan persyaratan pendidikan Gibran.
"Desak DPR memproses pemakzulan Gibran," demikian tulisan pada salah satu spanduk demonstran.
Selain persoalan Wakil Presiden, peserta aksi Gema Keadilan juga membawa tuntutan agar dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto diusut.
"Demi kedaulatan, usut tuntas penyadapan Presiden," demikian bunyi salah satu poster yang dibawa massa.
Seorang orator dari atas mobil komando menyampaikan bahwa putusan MA menjadi dasar tuntutan mereka terhadap Gibran.
"Hari ini kita menyampaikan aspirasi bahwa yang namanya Gibran yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia untuk dimakzulkan," ujar salah seorang orator Gema Keadilan.
Setelah berunjuk rasa, perwakilan Gema Keadilan diterima Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Gedung Nusantara II. Audiensi tersebut dipimpin Ketua BAM DPR Ahmad Heryawan, didampingi Wakil Ketua BAM DPR Adian Napitupulu dan sejumlah anggota lainnya.
Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua Umum DPP Gema Keadilan Zaki Ahmad Rifai menjelaskan alasan organisasinya membawa persoalan persyaratan pendidikan Gibran ke DPR. Ia meminta lembaga legislatif menjalankan fungsinya untuk menindaklanjuti persoalan hukum tersebut.
"Saya kira karena ini menyangkut dengan masa depan demokrasi dan juga konstitusi di negara kita, terkait dengan ijazah, ya. Ijazah yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwasanya Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, tidak memiliki ijazah SMA. Maka dari itu, GEMA Keadilan menyampaikan aspirasi," ujar Zaki Ahmad Rifai.
Zaki juga meminta Gibran mengambil keputusan untuk mengundurkan diri sebagai bentuk kepatuhan terhadap konsekuensi hukum dari putusan pengadilan.
"Maka dari itu, DPP GEMA Keadilan dan seluruh jajaran ini menuntut untuk Wakil Presiden Republik Indonesia menyatakan dengan gentleman, yaitu dengan mengundurkan diri, menyambut baik keputusan dari hukum, ya," tegas Zaki.
Ketua BAM DPR Ahmad Heryawan menyatakan pihaknya menerima kedatangan perwakilan organisasi tersebut untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan masyarakat.
“Sebagai aspirasi masyarakat dari berbagai kelompok masyarakat sipil, hari ini kita akan mendengarkan aspirasi dari Gema Keadilan,” ujar Ahmad Heryawan.
Desakan terhadap Gibran menguat setelah MA mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam putusannya, MA membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya sekaligus mengabulkan seluruh gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.
Persoalan tersebut juga berkaitan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara gugatan persyaratan pendidikan Gibran pada Pilpres 2024. MK menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
Namun, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyebut tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti menyelesaikan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat. MK juga menegaskan penilaian keabsahan dan pemenuhan persyaratan calon presiden maupun wakil presiden merupakan kewenangan lembaga lain.
Sementara itu, Aliansi PPPK Paruh Waktu Teknis se-Indonesia menggelar aksi damai bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Mereka meminta pemerintah dan DPR memberikan komitmen tertulis mengenai perubahan status seluruh PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Selama demonstrasi berlangsung, kedua kelompok menyampaikan aspirasi secara bergantian melalui mobil komando dengan pengawasan aparat kepolisian yang membentuk barikade. Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto terpantau lancar dan massa belum menutup ruas jalan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow