Gerindra Hormati Putusan MA soal Ijazah Gibran
Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA luar negeri milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat tanggapan dari Partai Gerindra. Partai tersebut menghormati keputusan peradilan itu, tetapi mengingatkan bahwa persoalan administrasi pendidikan dan kedudukan Wakil Presiden memiliki mekanisme hukum berbeda.
Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menyampaikan sikap tersebut pada Sabtu (31/10/2026). Menurutnya, putusan pengadilan harus dihormati dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta substansi perkara yang diputus.
"Kita menghormati putusan Mahkamah Agung sebagai bagian dari proses penegakan hukum di negara demokrasi. Setiap putusan pengadilan tentu harus disikapi secara serius dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," kata Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso.
Sugiat menjelaskan bahwa perkara yang diputus MA menyangkut keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan yang diterbitkan kementerian. Sementara itu, persoalan mengenai jabatan Wakil Presiden berada dalam ranah konstitusional dengan mekanisme penyelesaian tersendiri.
"Perkara ini berkaitan dengan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan oleh kementerian. Sementara itu, persoalan kedudukan Wakil Presiden memiliki dimensi konstitusional dan mekanisme hukum tersendiri. Karena itu, keduanya tidak boleh serta-merta disamakan," ujar Sugiat.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR tersebut juga mengharapkan kementerian terkait dan lembaga yang memiliki kewenangan memberikan keterangan terbuka mengenai pelaksanaan putusan MA. Penjelasan itu, menurutnya, perlu mencakup dampak keputusan terhadap administrasi pencalonan pada saat proses pencalonan berlangsung.
"Kita berharap kementerian terkait dan lembaga yang berwenang dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tindak lanjut putusan tersebut, termasuk implikasinya terhadap administrasi pencalonan pada waktu itu," tutur Wakil Ketua Komisi XIII DPR ini.
Dalam menyikapi perkara tersebut, Sugiat kembali menekankan pentingnya penghormatan terhadap lembaga peradilan dan kepastian hukum. Ia juga menilai persoalan ketatanegaraan harus diselesaikan melalui jalur yang telah diatur konstitusi.
"Prinsipnya, kita menghormati independensi lembaga peradilan, menjunjung kepastian hukum, dan memastikan setiap persoalan ketatanegaraan diselesaikan melalui mekanisme konstitusional," papar Sugiat.
Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan seorang warga bernama Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri milik Gibran Rakabuming Raka.
Dalam putusan tersebut, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan itu tidak sah dan batal demi hukum. Informasi dalam amar putusan tercatat dengan nomor perkara 742 K/TUN/2026.
Putusan yang dikutip dari situs resmi Mahkamah Agung pada Jumat (30/10/2026) menyatakan bahwa majelis mengabulkan seluruh gugatan penggugat serta membatalkan putusan judex facti sebelumnya.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow