Gerindra Pimpin Survei Poltracking dengan Elektabilitas 22,9 Persen
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) memimpin elektabilitas partai politik nasional berdasarkan survei Poltracking Indonesia yang diumumkan pada Senin (19/10/2026). Dalam survei yang mengukur preferensi politik masyarakat menjelang Pemilu 2029, Gerindra meraih 22,9 persen, unggul 9,5 poin persentase atas PDI Perjuangan (PDIP) yang memperoleh 13,4 persen, sedangkan Golkar berada di urutan ketiga dengan 9,1 persen.
Survei tersebut dilaksanakan pada 30 September hingga 7 Oktober 2026 melalui wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden. Poltracking mencatat margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Hasilnya juga menunjukkan 24,2 persen responden belum mengetahui pilihan partai atau tidak memberikan jawaban.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda Rasyid, memaparkan urutan elektabilitas partai dalam survei evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menyebut Gerindra sebagai partai dengan dukungan tertinggi, diikuti sejumlah partai lain yang memperoleh angka lebih rendah.
"Dan ini terakhir angka elektabilitas Gerindra nomor tertinggi kemudian disusul oleh PDIP Perjuangan kemudian Golkar, PKB kemudian PKS, Partai Demokrat, NasDem," kata Hanta Yuda Rasyid.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menempati posisi keempat dengan 7,1 persen. Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meraih 5,8 persen dan Partai Demokrat memperoleh 5,4 persen. Partai NasDem mencatat 3,9 persen, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2,9 persen, serta Partai Amanat Nasional (PAN) 2,2 persen.
Hasil untuk partai lainnya menunjukkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh 1,6 persen. Perindo meraih 0,5 persen, Gelora 0,3 persen, Hanura 0,2 persen, sedangkan Partai Ummat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garuda, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dan Partai Buruh masing-masing mencatat 0,1 persen.
Hanta menyoroti besarnya kelompok responden yang belum menentukan pilihan sebagai salah satu faktor yang membuat hasil survei belum bisa menggambarkan hasil pemilu mendatang secara pasti.
"Jangan lupa survei ini ada yang tidak tahu tidak jawab 24,2%, seperti seperempat dari responden masih merahasiakan atau tidak menjawab," ujar Hanta.
Ia juga mengingatkan bahwa preferensi pemilih masih dapat berubah sebelum pemungutan suara. Pemilu legislatif masih sekitar tiga tahun lagi, sehingga hasil pengukuran saat ini belum dapat diperlakukan sebagai prediksi final perolehan suara partai.
"Pemilu juga masih sangat lama, masih tiga tahun, jadi potret hari ini hanya gambaran cuaca per hari ini, tetapi tiga tahun sangat dinamis, masih sangat berubah," tutur Hanta.
Menurut hasil Poltracking, Gerindra, PDIP, Golkar, PKB, PKS, dan Demokrat berada di atas ambang batas parlemen 4 persen. NasDem masih sedikit di bawah ketentuan tersebut dengan elektabilitas 3,9 persen, sedangkan PSI dan PAN juga belum mencapai angka itu.
Perbedaan hasil pengukuran terlihat dalam survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) yang dilaksanakan pada 8–20 September 2026. Dalam survei terhadap 1.246 responden di 36 provinsi, Gerindra memperoleh 17,3 persen dan PDIP 16,8 persen, dengan selisih hanya 0,5 poin persentase. NasDem berada di urutan berikutnya dengan 7,3 persen.
LKPI mencatat PKB meraih 6,2 persen, Golkar 6,1 persen, PKS 5,5 persen, PAN dan PSI masing-masing 4,3 persen, serta Demokrat 4,1 persen. Partai-partai lain di luar parlemen secara gabungan memperoleh 5,6 persen. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 3,1 persen.
Peneliti Senior Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, menjelaskan bahwa survei lembaganya menggunakan pengambilan sampel acak bertingkat. Populasi penelitian mencakup warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.
"Survei tatap muka ini dilakukan pada 30 September sampai dengan 7 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.220 responden yang terpilih secara acak," kata Masduri.
Poltracking mengalokasikan sampel secara proporsional berdasarkan provinsi, kemudian memilih desa atau kelurahan, rukun tetangga, kepala keluarga, dan responden secara acak. Untuk pengendalian mutu, lembaga tersebut memeriksa ulang 20 persen sampel melalui kunjungan lapangan dan mengonfirmasi seluruh data responden melalui telepon.
Pengawasan lainnya meliputi dokumentasi foto dan geolokasi surveyor, pencatatan data secara waktu nyata, serta pencocokan hasil input digital dengan kuesioner fisik. Data demografi responden juga dibandingkan dengan Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik 2020.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow