Golkar Hadapi Dorongan Munaslub untuk Ganti Bahlil
Gejolak kepemimpinan melanda Partai Golkar setelah beredar selebaran digital yang menyerukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk menggantikan Bahlil Lahadalia dari posisi ketua umum. Ahmad Doli Kurnia Tanjung tercantum sebagai kandidat pengganti dalam flyer yang juga menginformasikan rencana penyelenggaraan Munaslub di Jakarta pada 29 November 2026.
Poster tersebut diterima redaksi Afu.id pada Jumat (6/11/2026) melalui pesan WhatsApp. Selain mencantumkan foto Ahmad Doli, materi digital itu menampilkan julukan "Tokoh Sentral Partai Golkar" dan seruan "Sukseskan Munaslub Partai Golkar: Selamatkan Partai Golkar dari Gank Solo".
Acara tersebut direncanakan berlangsung di Hotel Mercure Convention Center Ancol. Kemunculan flyer ini terjadi ketika Bahlil menghadapi tudingan keterlibatan dalam dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dikaitkan dengan "Geng Solo".
Berdasarkan sumber internal yang dihimpun Afu.id, Ahmad Doli disebut tengah menyiapkan langkah untuk memperoleh dukungan sejumlah petinggi partai politik. Salah satu tokoh yang disarankan untuk ditemuinya adalah Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
Informasi tersebut juga menyebut adanya ketidakpuasan di lingkungan Gerindra terhadap kepemimpinan Bahlil yang dinilai memiliki kecenderungan loyal kepada kelompok politik di Solo. Bahlil sebelumnya memperoleh posisi ketua umum Golkar dengan keterlibatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Isu yang menyeret nama Bahlil bermula dari pernyataan pengamat intelijen Sri Radjasa Chandra yang beredar luas di media sosial. Radjasa mengklaim seorang ketua umum partai politik besar di parlemen mengetahui atau terlibat dalam operasi pengawasan rahasia terhadap Prabowo.
Dalam keterangannya, Radjasa menyebut keberadaan sosok tersebut beberapa jam sebelum penggerebekan di rumah Widya Chandra.
"Bahkan waktu itu 3 jam apa 4 jam lah sebelum terjadi penggerebekan di rumah Widya Chandra, dia ada di situ," ujar Sri Radjasa Chandra.
Radjasa juga menyebut figur yang dimaksud memiliki kedekatan dengan Joko Widodo dan menjabat sebagai menteri di Kabinet Merah Putih. Spekulasi publik kemudian mengarah kepada Bahlil yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM.
Sementara itu, perkara dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal terhadap Prabowo ditangani Bareskrim Polri. Dalam perkembangan penanganan perkara tersebut, empat perwira tinggi kepolisian telah ditetapkan sebagai tersangka.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji membantah tuduhan yang mengaitkan Bahlil dengan dugaan penyadapan. Ia menilai informasi tersebut tidak memiliki dasar yang dapat diverifikasi dan meminta masyarakat tidak mudah mempercayainya.
"Sesuatu yang tidak bisa dikonfirmasi, sebenarnya tidak perlu dihiraukan," ujar Sarmuji saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (6/11/2026).
Sarmuji kemudian mengingatkan adanya tuduhan serupa yang pernah diarahkan kepada Bahlil pada 2024. Saat itu, beredar rumor mengenai dugaan penganiayaan terhadap seorang perempuan oleh ketua umum partai besar.
Ia menyinggung pernyataan seorang ahli hukum dalam sebuah siniar yang sebelumnya menyampaikan klaim dengan tingkat keyakinan tinggi.
"Ini pernah terjadi terhadap ketua umum kita. Ingat enggak waktu itu? Ada seorang perempuan, ya, pacar dari seorang ketua umum partai besar, yang dianiaya oleh ketua umum partai besar, katanya.
Bahkan di siniar ada seorang ahli hukum bahkan, mengatakan, 'Ini A1! A1,' seolah-olah A1," beber Sarmuji.
Menurut Sarmuji, spekulasi ketika itu berkembang karena publik mengaitkan tuduhan tersebut dengan sejumlah partai besar. Ia menyebut PDI, Partai Golkar, dan Partai Gerindra sebagai tiga partai yang menjadi rujukan dalam pembicaraan tersebut.
"Padahal partai besar itu kan, kalau kita boleh ngomong ada tiga saja. PDI, pemenang pemilu, Partai Golkar nomor dua, Partai Gerindra nomor tiga. Kalau ketua umum partai besar yang menganiaya pacarnya itu, harusnya tiga dari... satu dari tiga itu, ya.
Kan nggak mungkin Bu Mega menganiaya pacarnya, kan. Pak Prabowo apalagi, nggak mungkin. Yang kemungkinan waktu itu spekulasinya kan ketua umum Partai Golkar, partai besar," ucap Sarmuji.
Ia menyatakan bahwa hasil pengusutan terhadap tuduhan sebelumnya menunjukkan informasi yang beredar tidak sesuai dengan fakta. Sarmuji juga menilai penggunaan label partai besar dalam pemberitaan semacam itu dapat mengarahkan spekulasi kepada pihak yang keliru.
"Ternyata kan hoaks. Ternyata yang menganiaya waktu itu, ternyata adalah partai yang tidak lolos dalam parlemen. Nah, bayangkan itu, dianggap partai besar.
Nah, sekarang jangan-jangan juga gitu, 'Partai besar'. Partai besarnya siapa, kita enggak tahu," lanjut Sarmuji.
Menanggapi beredarnya seruan Munaslub dan tuduhan terhadap Bahlil, Sarmuji kembali meminta kader Golkar maupun masyarakat tidak terpengaruh informasi yang belum terbukti. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut belum memiliki dasar yang dapat dikonfirmasi.
"Dan sebenarnya hal yang seperti itu di-skip saja, karena tidak terkonfirmasi dan kebenarannya tidak bisa diverifikasi, ya?" tegas Sarmuji.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow