Istana Copot Listyo Sigit Usai Kasus Penyadapan Prabowo
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto berujung pada pencopotan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Presiden mengambil keputusan tersebut setelah Polri menetapkan tiga jenderal sebagai tersangka, sementara Istana menilai tindakan mereka berpotensi mengarah pada makar dan membahayakan keselamatan negara.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pemberhentian tersebut dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2026). Keputusan pemberhentian telah ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto melalui keputusan presiden.
Prasetyo menjelaskan bahwa keputusan presiden tersebut secara resmi mengakhiri jabatan Listyo Sigit sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
"Bapak Presiden telah menandatangani keputusan presiden mengenai pemberhentian Saudara Listyo Sigit Prabowo dalam kapasitasnya sebagai Kepala Staf Kepresidenan," ujar Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.
Selain pemberhentian jabatan, Istana memandang dugaan penyadapan terhadap kepala negara sebagai persoalan serius. Prasetyo menyebut tindakan tersebut berpotensi mengancam kepentingan nasional serta keselamatan pimpinan negara.
"Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini mengarah ke perbuatan makar, juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara," ujar Prasetyo Hadi.
Di tengah penanganan perkara tersebut, pemerintah memastikan aktivitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat tetap berjalan. Prasetyo mengungkapkan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk menjaga kelangsungan pelayanan Polri.
"Kami juga telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk memastikan bahwa terutama pelayanan terhadap masyarakat dari institusi kepolisian tidak berkurang sama sekali," ujar Prasetyo Hadi.
Istana juga meminta masyarakat tidak menggeneralisasi dugaan pelanggaran tersebut sebagai tindakan seluruh anggota kepolisian. Menurut Prasetyo, penyadapan sebenarnya diperbolehkan dalam kondisi tertentu sepanjang mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
"Kami juga berkomitmen bahwa terhadap kasus penyadapan ini, untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa proses-proses penyadapan sesungguhnya telah diatur di dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang kita miliki. Sehingga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat untuk apa namanya, tidak perlu khawatir bahwa ini dilakukan tentunya oleh beberapa oknum-oknum tertentu," ujar Prasetyo Hadi.
Sementara itu, Bareskrim Polri sebelumnya mengumumkan penetapan tiga jenderal sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia. Pengumuman tersebut disampaikan Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Tiga tersangka tersebut memiliki inisial LSP, ASN, dan EH. Mereka masing-masing diidentifikasi sebagai Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Asep menjelaskan bahwa penyidik menemukan dugaan tindakan pemantauan terhadap komunikasi Presiden yang tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.
"Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH," ujar Asep Safrudin, Kabareskrim Polri.
Dalam perkara tersebut, penyidik menduga aktivitas penyadapan berlangsung selama periode 2025-2026 dan menyasar nomor telepon Prabowo Subianto.
"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," ujar Asep Safrudin.
Penyidik juga menyoroti dugaan penghapusan jejak log pada Oktober 2026. Asep menegaskan bahwa aktivitas pemantauan maupun penyadapan harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
"Seharusnya kegiatan pemantauan dan penyadapan sesuai dengan aturan," ujar Asep Safrudin.
Perkembangan kasus ini turut mendapat perhatian Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagaimana diberitakan Kompas.id, SBY mempertanyakan kondisi kehidupan politik Indonesia yang dinilainya semakin liar menyusul terungkapnya dugaan penyadapan terhadap Presiden.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow