Jokowi Tunjukkan Ijazah di Sidang, Polemik Keaslian Berlanjut
Penampilan dokumen pendidikan Joko Widodo dalam persidangan kasus dugaan ijazah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum mengakhiri perdebatan mengenai keasliannya. Presiden ke-7 RI tersebut memperlihatkan ijazah dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi ketika bersaksi sebagai bagian dari perkara dengan terdakwa Roy Suryo pada Kamis, 5 November 2026.
Peristiwa tersebut menjadi perhatian publik karena polemik ijazah Jokowi telah berlangsung cukup lama. Dokumen yang diperlihatkan di persidangan mencakup riwayat pendidikan dari tingkat SD hingga perguruan tinggi.
Menurut laporan Mojok.co, persoalan ini juga berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan pernyataan resmi. Sebelumnya, Universitas Gadjah Mada (UGM) telah menyatakan bahwa Jokowi merupakan lulusan Fakultas Kehutanan pada 1985.
Selain keterangan universitas, Bareskrim Polri pernah melakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap ijazah S1 Jokowi. Pada Mei 2025, kepolisian menyatakan dokumen tersebut asli setelah membandingkannya dengan ijazah milik tiga rekan kuliah Jokowi.
Meski demikian, penunjukan dokumen dalam persidangan kembali memunculkan beragam tanggapan. Mojok.co mencatat bahwa sebagian pengguna media sosial masih menyampaikan keraguan melalui komentar, meme, dan pembahasan mengenai dokumen pendidikan tersebut.
Dalam esainya, Mojok.co menggambarkan kalimat yang seolah-olah disampaikan Jokowi ketika memperlihatkan dokumen pendidikannya.
"Nih, lihat sendiri kertasnya, beres ya?" demikian kalimat yang dibayangkan penulis Mojok.co sebagai respons Jokowi saat menunjukkan ijazahnya.
Perbedaan tanggapan masyarakat terhadap peristiwa tersebut juga berkaitan dengan pengalaman politik sebelumnya. Salah satu peristiwa yang menjadi latar belakang pembahasan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjelang Pemilihan Presiden 2024.
Putusan tersebut membuka kesempatan bagi seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden apabila pernah atau sedang menduduki jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah. Ketentuan itu memungkinkan Gibran Rakabuming Raka, yang saat itu menjabat Wali Kota Solo, maju sebagai calon wakil presiden.
Keputusan tersebut kemudian diikuti pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi karena pelanggaran etik.
Rangkaian peristiwa itu menjadi konteks dalam pembahasan mengenai kepercayaan masyarakat terhadap informasi resmi yang berkaitan dengan Jokowi. Namun, penilaian terhadap tuduhan mengenai ijazah tetap perlu dibedakan dari kritik terhadap keputusan politik dan lembaga negara.
Media sosial turut menjadi ruang penyebaran berbagai penafsiran mengenai tindakan Jokowi memperlihatkan dokumen pendidikannya. Potongan video, tangkapan layar, serta pembahasan mengenai keaslian dokumen beredar dengan kesimpulan yang berbeda-beda.
Dalam uraian Mojok.co, sebagian pendukung Jokowi memandang penampilan ijazah tersebut sebagai bentuk keterbukaan. Sebaliknya, kelompok yang telah kehilangan kepercayaan terhadapnya menilai tindakan itu sebagai "gimmick politik murahan untuk mengalihkan isu."
Perbedaan penafsiran tersebut memperlihatkan bahwa catatan akademik, hasil pemeriksaan forensik, dan penerimaan masyarakat merupakan persoalan yang tidak selalu berjalan searah. Dalam perkara ini, UGM dan Bareskrim Polri telah menyampaikan keterangan mengenai riwayat pendidikan serta hasil pemeriksaan dokumen Jokowi.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow