Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Wamensesneg Minta Kemenkum Selaraskan Aturan Program Prabowo

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah mendorong penyesuaian peraturan perundang-undangan untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tidak terhambat oleh persoalan regulasi. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menyampaikan permintaan tersebut dalam Forum Nasional Pembangunan Hukum di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Oktober 2026.

Bambang meminta Kementerian Hukum mengidentifikasi aturan yang berpotensi bertentangan dengan arah kebijakan pemerintah. Menurutnya, proses penyelarasan perlu dilakukan secara cepat agar pelaksanaan program prioritas tidak kehilangan momentum selama masa pemerintahan berjalan.

Dalam forum tersebut, Bambang menyampaikan permintaan kepada Menteri Hukum dan jajarannya untuk menelaah kesesuaian regulasi dengan agenda Presiden.

"Mohon bantuan Pak Menteri Hukum dan jajarannya untuk membuat kajian. Akhir-akhir ini, peraturan perundang-undangan mana yang kira-kira berpotensi untuk tidak mendukung program Presiden, Pak? Itu coba kita selaraskan lagi," kata Bambang.

Ia mengingatkan bahwa ketidaksesuaian aturan dapat menghambat pelaksanaan kebijakan, termasuk ketika persoalan yang muncul terlihat kecil. Karena itu, pemerintah perlu segera mengenali hambatan hukum sebelum berdampak terhadap jalannya program.

"Jangan sampai kemudian itu enggak jalan gara-gara ada aturan yang menghambat," ujar Bambang.

Bambang juga menekankan fungsi regulasi sebagai sarana untuk mencapai hasil pembangunan. Menurutnya, pembentukan aturan seharusnya mendukung pelaksanaan kebijakan, bukan menambah kerumitan administrasi pemerintahan.

"Regulasi bukan tujuan pembangunan. Regulasi adalah instrumen untuk menghasilkan manfaat pembangunan," kata Bambang.

Selain menyusun aturan baru atau menyelaraskan ketentuan yang berlaku, pemerintah diminta mengevaluasi regulasi yang sudah ada. Penilaian tersebut diperlukan untuk mengukur relevansi, efektivitas, serta kesesuaian aturan dengan kebijakan nasional.

Bambang menegaskan bahwa hasil evaluasi harus ditindaklanjuti melalui langkah yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Evaluasi harus menghasilkan tindakan korektif yang memiliki pertanggungjawaban dan jadwal penyelesaian, bukan hanya rekomendasi di atas kertas," kata Bambang.

Forum Nasional Pembangunan Hukum Tahun 2026 juga membahas transformasi tata kelola peraturan melalui pendekatan berbasis bukti, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan dampak kebijakan. Kementerian Hukum menyelenggarakan forum tersebut di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan.

Forum ini mengangkat tema utama "Orkestrasi Transformasi Tata Kelola Peraturan Perundang-undangan di Era Digital: Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Bukti, Adaptif, dan Berdampak". Agenda tersebut mencakup penyederhanaan regulasi serta penguatan proses pembentukan aturan, mulai dari perencanaan hingga pemantauan dan evaluasi setelah implementasi.

Pada hari kedua, para sekretaris jenderal, sekretaris utama, dan sekretaris kementerian atau lembaga mengikuti pertemuan tingkat tinggi yang mencakup penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Agenda Aksi Nasional Pembangunan Hukum: Transformasi Tata Kelola Peraturan Perundang-Undangan.

Sekretaris Utama BNN RI Asep Saepudin, didampingi Direktur Hukum BNN Riki Yanuarfi, turut menghadiri kegiatan tersebut. Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra; Menteri Hukum Supratman Andi Agtas; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto; Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto; serta Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Dalam pembahasan terpisah mengenai penegakan hukum, Kompas.id melaporkan pada 15 Oktober 2026 bahwa lima lembaga menyepakati sinkronisasi untuk mencegah perbedaan penafsiran terhadap KUHP dan KUHAP. Laporan tersebut menyebut surat keputusan bersama kelima instansi itu tidak akan menyangkut proses penegakan hukum ataupun mengganggu independensi aparat penegak hukum.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed