Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Nusron Wahid Usai ke Malaysia

Smallest Font
Largest Font

Ketidakhadiran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam pemeriksaan kedua oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 15 Oktober 2026, membuat penyidik harus menjadwalkan ulang pemeriksaannya. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan Nusron sedang berada di Malaysia untuk kepentingan dinas ketika dipanggil sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung.

Achmad Taufik menjelaskan, Nusron telah mengirimkan surat kepada KPK untuk memberitahukan ketidakhadirannya. Penyidik akan menentukan kembali jadwal pemeriksaan menteri tersebut guna mendalami perkara yang melibatkan sejumlah pejabat dan pihak swasta.

“Kalau tidak masalah ke Malaysia,” ujar Achmad Taufik Husein, Direktur Penyidikan KPK, di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Achmad Taufik juga memastikan penyidik akan mengatur ulang jadwal pemeriksaan setelah menerima pemberitahuan mengenai perjalanan dinas Nusron. Hingga pemeriksaan kedua tersebut, Nusron belum memberikan keterangan kepada penyidik dalam kapasitasnya sebagai saksi.

“Ya nanti kita akan jadwalkan ulang,” ujar Achmad Taufik Husein.

Ketidakhadiran Nusron menjadi perhatian karena pemanggilan pada 15 Oktober merupakan yang kedua dalam penyidikan perkara dugaan suap pengurusan HGB tersebut. Sebelumnya, ia tidak memenuhi panggilan pada Rabu, 7 Oktober 2026, dengan alasan memiliki agenda internal di Kementerian ATR/BPN.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya menyampaikan bahwa penyidik belum menerima kepastian mengenai kehadiran Nusron pada pemanggilan kedua hingga Kamis siang. Pernyataan itu disampaikan sebelum KPK mengungkapkan bahwa Nusron sedang melakukan perjalanan dinas ke Malaysia.

“Sampai dengan siang ini, yang bersangkutan belum hadir. Sampai dengan siang ini, penyidik juga belum menerima konfirmasi apa pun, baik kehadiran ataupun ketidakhadiran yang bersangkutan,” ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Ketua KPK Setyo Budiyanto sehari sebelumnya juga berharap Nusron memenuhi panggilan penyidik. Ia mengingatkan bahwa orang yang dipanggil dalam proses hukum memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kewajibannya.

“Kalau saya tentu harapan yang pertama yang bersangkutan hadir, gitu, kan ini tanggung jawab juga, ya, dan itu adalah ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang yang dipanggil,” ujar Setyo Budiyanto, Ketua KPK, pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman sebelumnya menduga Nusron telah berangkat ke Malaysia pada Kamis pagi, 15 Oktober 2026. Dugaan itu didasarkan pada informasi yang dikumpulkannya mengenai aktivitas Nusron di Kementerian ATR/BPN sebelum jadwal pemeriksaan.

Boyamin menyebut Nusron memimpin rapat internal kementerian pada Selasa, 13 Oktober 2026, untuk memberikan instruksi kepada pejabat eselon I dan eselon II. Menurut Boyamin, dalam penutupan rapat tersebut, Nusron menyampaikan bahwa dirinya ingin fokus memenuhi panggilan KPK pada Kamis.

“Berdasarkan keterangan yang dikumpulkan sebagai berikut: Pertama, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026, Nusron Wahid telah memimpin rapat internal Kementerian ATR/BPN yang isinya memberikan instruksi dan tugas kepada eselon I dan eselon II,” ujar Boyamin Saiman dalam keterangan tertulis pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Perkara yang memerlukan keterangan Nusron berkaitan dengan dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung di Kabupaten Bogor. KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan pada Selasa, 15 September 2026.

Delapan tersangka tersebut adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Adrianto Pitojo Adhi, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, serta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.

Menurut keterangan KPK yang diberitakan CNN Indonesia dan Warta Ekonomi, Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry disebut sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid. Namun, Nusron sendiri berstatus saksi dalam perkara tersebut, bukan tersangka.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Adrianto diduga memberikan uang suap sebesar Rp1,5 miliar melalui Rizal kepada Erwin dan Sontang. Pemberian itu diduga berkaitan dengan upaya membuka blokir sertifikat HGB PT Summarecon di Kabupaten Bogor.

Penyidik juga mendalami dugaan penerimaan uang lain senilai miliaran rupiah yang dikaitkan dengan Lampri serta sejumlah orang yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron. KPK masih memerlukan keterangan para saksi untuk menelusuri proses pengurusan HGB dan dugaan aliran dana dalam perkara tersebut.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed