KPK Limpahkan Perkara Silmy Karim ke Pengadilan Tipikor Jakarta
Dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di lingkungan keimigrasian memasuki tahap persidangan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara Silmy Karim dan tujuh tersangka lainnya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026). Perkara yang berkaitan dengan praktik pada periode 2022–2026 itu diduga menghasilkan uang sekitar Rp145,5 miliar.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, pelimpahan berkas dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) setelah penyidikan perkara dinyatakan lengkap. Jaksa kini menunggu penetapan majelis hakim untuk menentukan jadwal sidang perdana.
"Pada tahap persidangan nanti, JPU akan memaparkan bagaimana konstruksi utuh perkara ini beserta alat bukti dan saksi-saksi relevan yang dihadirkan untuk menguji dugaan tindak pidana tersebut di hadapan majelis hakim," ujar Budi Prasetyo.
Menurut KPK, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan izin tinggal WNA. Persidangan akan menjadi tahap untuk menguji dakwaan, alat bukti, serta keterangan saksi di hadapan majelis hakim.
Budi mengingatkan bahwa pelayanan keimigrasian merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus dijalankan sesuai ketentuan. KPK menilai perkara ini berkaitan dengan integritas penyelenggaraan layanan yang berdampak pada kepentingan masyarakat.
"Jangan sampai pelayanan publik yang semestinya diberikan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi," ujar Budi.
KPK juga meminta masyarakat mengikuti proses hukum secara objektif. Lembaga antirasuah tersebut berharap persidangan dapat mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut.
"Melalui proses persidangan ini, KPK berharap fakta-fakta perkara dapat terungkap secara terang benderang, sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap penyelenggara layanan publik wajib menjaga integritas dan menjalankan kewenangannya sesuai aturan hukum yang berlaku," ujar Budi.
Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait dugaan korupsi pengurusan izin tinggal WNA. Dalam rangkaian penindakan tersebut, Silmy Karim, yang pernah menjabat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, menyerahkan diri kepada KPK.
Pada 4 Juni 2026, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka atas dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA di lingkungan kementerian yang sebelumnya bernama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan rentang perkara 2022–2026.
Selain Silmy, tersangka lainnya ialah Saffar Muhammad Godam, mantan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024–2025. KPK juga menetapkan Jaya Saputra, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat, sebagai tersangka.
Lima tersangka lainnya adalah Ronald Arman Abdullah, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat; Tessar Bayu Setyaji dan Bagus Bramantyo dari Subdirektorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian; Juniadi Sri Priambudi, Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas; serta Gusti Benardiansyah, staf Subdirektorat Izin Tinggal.
Sebelumnya, pada 30 September 2026, KPK menyerahkan berkas perkara dan para tersangka kepada jaksa penuntut umum setelah penyidikan dinyatakan lengkap atau P21. Pelimpahan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjadi tahap lanjutan sebelum majelis hakim menetapkan jadwal sidang perdana.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow