Luhut dan Yusril Dorong Revisi UU Tipikor untuk Kepastian Hukum
Kepastian hukum menjadi perhatian dalam rencana peningkatan investasi di Indonesia. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2026), untuk membahas penyempurnaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), termasuk percepatan pembahasan dan pengesahannya.
Luhut menyampaikan bahwa ketidakjelasan hukum membuat sejumlah calon investor mempertimbangkan kembali rencana penanaman modal di Indonesia. Ia menilai kepastian hukum diperlukan untuk mendukung berbagai agenda investasi, termasuk rencana pembentukan pusat keuangan internasional dan fasilitas family office di Bali.
Dalam pertemuan di kantor DEN, Luhut menjelaskan bahwa hasil kajian yang disampaikan kepada Yusril menempatkan kepastian hukum sebagai kebutuhan utama investor.
"Jadi dari hasil studi tadi juga dari apa dipaparkan kepada Pak Yusril, memang masalah kepastian hukum ini menjadi sangat-sangat penting kepada semua investor," ujar Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua DEN.
Luhut mengaitkan kebutuhan tersebut dengan rencana pengembangan pusat keuangan internasional atau International Financial Centre yang diarahkan Presiden. Menurut dia, Bali menjadi salah satu lokasi yang dipertimbangkan untuk pengembangan tersebut dalam beberapa bulan mendatang.
"Sebenarnya kita kaitkan juga langsung kepada International Financial Centre yang nanti juga sudah dianjurkan Presiden. Disarankan, diarahkan untuk kita lakukan mungkin di Bali waktu dekat ini, mungkin dalam berapa bulan ke depan. Dan di situ juga ada family office. Nah, family office ini pun sangat membutuhkan tadi kepastian hukum," jelas Luhut.
Ia juga menyoroti ketidakpastian ekonomi global dan potensi tingginya harga minyak beserta produk turunannya. Menurut Luhut, kondisi geopolitik, termasuk perang di Timur Tengah, membuat investor mencari negara yang dinilai aman untuk menempatkan dana.
"Kita berharap lebih cepat, tapi kita membuat worst case scenario kalau itu terjadi maka harga minyak itu tetap akan tinggi dan produk turunannya pun akan tinggi. Nah, ini balik-balik lagi kita kepastian hukum. Orang tadi yang tidak nyaman di Timur Tengah karena perang antara satu negara dengan negara lain, dia mencari tempat di mana yang paling aman untuk taruh duitnya," ujar Luhut.
Luhut menyebut sejumlah investor asing, termasuk dari Timur Tengah, telah menyampaikan ketertarikan untuk berinvestasi di Indonesia. Namun, sebagian dari mereka masih mempertanyakan kejelasan sistem hukum, khususnya terkait rencana investasi di Bali.
"Banyak sekali yang ketemu saya yang orang-orang yang punya uang banyak, baik orang Timur Tengah sendiri, mereka pengen mempertimbangkan untuk serius masuk di Indonesia, dan mereka spesifik menjelaskan Bali karena mereka masalah keamanan. Tapi di situ selalu mereka katakan, «bagaimana kepastian hukum itu?» Itu pertanyaan-pertanyaan yang terus," tutur Luhut.
Dalam pertemuan tersebut, Yusril menjelaskan bahwa penyempurnaan UU Tipikor diarahkan untuk memperjelas cakupan tindak pidana korupsi. Pembahasan yang disampaikan setelah pertemuan dengan Luhut itu berfokus pada Pasal 2 dan Pasal 3, yang mengatur perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum hingga menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara.
"Dan memang titik berat dari tindak pidana korupsi itu adalah untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan cara melawan hukum dan membawa akibat pada kerugian keuangan negara dan perekonomian negara," ujar Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Yusril menjelaskan bahwa ketentuan dalam kedua pasal tersebut memiliki cakupan penafsiran yang luas sehingga dapat digunakan untuk menangani berbagai bentuk tindak pidana korupsi. Karena itu, pembahasan revisi diarahkan untuk memperjelas pengertian kerugian keuangan negara, bukan menghilangkan unsur tersebut dari definisi korupsi.
"Dari diskusi-diskusi sebelumnya memang sudah dicapai satu pemahaman bahwa kita bukan mau menghapuskan unsur kerugian negara yang sekarang banyak sekali disalahpahami oleh masyarakat. Tapi justru ingin mempertegas sebenarnya apakah yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara itu sendiri," jelas Yusril.
Ia kembali menegaskan bahwa unsur kerugian negara tetap menjadi bagian dari pembahasan penyempurnaan undang-undang. Menurut Yusril, pemerintah tidak bermaksud menghapus frasa yang mengatur kerugian keuangan negara dalam ketentuan tindak pidana korupsi.
"Jadi, di dalam diskusi-diskusi itu tidak ada niatan untuk menghapus kata-kata 'merugikan keuangan negara' itu," lanjut Yusril.
Yusril mengatakan penyempurnaan regulasi tersebut ditujukan untuk membuat ketentuan hukum lebih tegas dan memberikan batasan yang lebih jelas mengenai perbuatan yang termasuk tindak pidana korupsi. Ia menegaskan bahwa perubahan aturan tidak dimaksudkan untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi.
"Namanya kan menyempurnakan. Menyempurnakan artinya dia lebih ketat, lebih jelas, dan lebih pasti. Dan itu kan akan membuat keadaan jadi lebih baik.
Siapa pun tidak menjadi ragu-ragu karena khawatir melakukan itu, khawatir melakukannya, takut dikatakan korupsi. Kalau sudah dijelaskan ini korupsi, ini bukan, kan menjadi jelas semuanya," beber Yusril.
Kajian DEN mengenai penyempurnaan UU Tipikor diserahkan kepada Yusril dalam pertemuan di Jakarta Pusat. Pembahasan revisi tersebut mencakup penegasan unsur kerugian negara sekaligus kebutuhan akan kepastian hukum dalam kegiatan investasi.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow