Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

KPK Pulihkan Aset Rp 229,81 Miliar Selama Dua Tahun Prabowo Gibran

Smallest Font
Largest Font

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat pemulihan aset senilai Rp 229,81 miliar hingga semester I 2026 selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dari jumlah tersebut, Rp 191,79 miliar telah masuk ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP), berdasarkan keterangan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Selasa (20/10/2026).

Budi menyebut pengembalian dana tersebut merupakan bagian dari upaya penindakan dan pemulihan aset yang dilakukan lembaganya. Pemulihan aset mencakup pengalihan status penetapan status penggunaan (PSP) serta hibah aset rampasan negara.

"Hingga semester I 2026, KPK berhasil melakukan pemulihan aset hingga mencapai Rp 229,81 miliar, baik melalui pengalihan status penetapan status penggunaan (PSP) maupun hibah aset rampasan negara," ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

Dari total pemulihan tersebut, sebagian besar telah disetorkan ke kas negara. Budi merinci nilai setoran dan persentasenya sebagai berikut.

"Sebanyak Rp 191,79 miliar atau 83,46% sudah dikembalikan ke kas negara dan menjadi pendapatan negara bukan pajak (PNBP)," lanjut Budi.

Data Kedeputian Penindakan KPK juga mencatat aktivitas penanganan perkara sepanjang 2025. Pada periode tersebut, lembaga antikorupsi ini menangani 70 penyelidikan, 116 penyidikan, dan 115 penuntutan.

Selain itu, sebanyak 87 perkara telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, sedangkan 78 perkara telah memasuki tahap eksekusi. Angka tersebut menggambarkan tahapan penanganan perkara yang tercatat selama tahun tersebut.

Untuk triwulan I 2026, KPK mencatat 35 penyelidikan, 45 penyidikan, dan 29 penuntutan. Pada periode yang sama, terdapat 20 perkara yang telah inkrah dan 18 perkara yang sudah dieksekusi, menurut data Kedeputian Penindakan KPK.

Budi juga menyoroti jumlah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2026. Hingga 19 Oktober 2026, KPK mencatat sedikitnya 36 peristiwa tangkap tangan.

"Hingga 19 Oktober 2026, sekurang-kurangnya terdapat 36 tangkap tangan pada periode Oktober 2024 hingga Oktober 2026, dengan rincian 21 kepala daerah dan 13 tangkap tangan di lingkungan kementerian atau lembaga, termasuk yang terjadi di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed)," tutur Budi.

Menurut Budi, rangkaian penindakan tersebut menunjukkan bahwa korupsi masih ditemukan di berbagai sektor strategis yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Ia menilai kondisi tersebut memerlukan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan.

Dalam keterangannya, Budi menyampaikan harapan KPK agar peristiwa tangkap tangan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, kementerian, lembaga, pelaku usaha, dan masyarakat.

"Untuk itu, KPK berharap peristiwa tersebut dapat menjadi momentum evaluasi dan perbaikan bersama bagi kepala daerah, setiap kementerian atau lembaga, pelaku usaha, maupun masyarakat," ujar Budi.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed