Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Prabowo Setujui Kajian DEN tentang Perubahan Definisi Korupsi

Smallest Font
Largest Font

Presiden Prabowo Subianto menyetujui kajian Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengenai perubahan definisi tindak pidana korupsi di Indonesia. Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan hal tersebut setelah rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Kajian itu mengusulkan penyesuaian pendekatan hukum korupsi dengan standar internasional, terutama terkait unsur kerugian keuangan negara.

Menurut Luhut, kajian tersebut mengacu pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006. Ia menilai pendekatan tersebut penting untuk menyelaraskan penanganan perkara korupsi di Indonesia dengan ketentuan internasional.

Luhut menjelaskan bahwa kajian DEN mengarahkan perhatian pada praktik penyuapan, bukan semata-mata pada timbulnya kerugian keuangan negara. Ia menyebut persetujuan Prabowo sebagai langkah untuk mendukung penerapan standar internasional dalam pemberantasan korupsi.

"Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi, karena itu penting untuk supaya masalah penanganan korupsi di Indonesia itu berstandar internasional," ujar Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua DEN.

Luhut juga menyoroti dampak penerapan unsur kerugian negara terhadap kegiatan usaha. Menurut dia, risiko merupakan bagian dari kegiatan bisnis, termasuk aktivitas badan usaha yang berada di bawah pengelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

"Setiap bisnis apa pun pasti ada risikonya. Nah, ini saya kira penting," ujar Luhut.

Ia berpendapat bahwa pendekatan hukum yang menjadikan kerugian negara sebagai unsur tindak pidana korupsi dapat membebani pengambilan keputusan bisnis. Danantara, yang membawahi badan usaha milik negara (BUMN), menjadi salah satu entitas yang disebut dalam pembahasan tersebut.

Dalam penjelasannya, Luhut mengaitkan kajian DEN dengan ketentuan UNCAC yang telah diratifikasi Indonesia sekitar dua dekade lalu. Ia menyatakan bahwa pendekatan yang digunakan Indonesia selama ini berbeda dari praktik negara lain dalam menentukan unsur tindak pidana korupsi.

"Di mana definisi korupsi dalam konvensi PBB yang telah diratifikasi Indonesia 20 tahun lalu adalah penyuapan, jadi tidak masalah menerapkan masalah kerugian negara dan ini memang memberatkan Danantara untuk membuat bisnis yang tentu setiap bisnis apa pun pasti ada risikonya," ujar Luhut.

Luhut kembali menekankan perbedaan pendekatan tersebut dalam menjelaskan alasan perubahan definisi yang dikaji DEN. Ia menilai unsur kerugian keuangan negara tidak seharusnya menjadi satu-satunya dasar untuk memahami tindak pidana korupsi.

"Jadi tidak bicara mengenai kerugian negara karena Indonesia satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara," tutur Luhut.

UNCAC mencakup sejumlah bentuk tindak pidana korupsi, antara lain penyuapan pejabat publik nasional maupun asing, penggelapan atau pengalihan kekayaan oleh pejabat publik, perdagangan pengaruh, penyalahgunaan jabatan, memperkaya diri secara tidak sah, serta penyuapan dan penggelapan di sektor swasta. Konvensi tersebut juga mencakup pencucian hasil kejahatan, penyembunyian hasil kejahatan, dan penghalangan penyidikan.

Sementara itu, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, mengatur setidaknya 30 perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Unsur kerugian keuangan negara tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tersebut.

Usulan Luhut tersebut berkaitan dengan kajian perubahan definisi korupsi, dengan kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur hukum yang menjadi perhatian. Prabowo telah menyetujui kajian DEN sebagaimana disampaikan Luhut setelah rapat terbatas di Istana Merdeka.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed