Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Yusril Pertahankan Unsur Kerugian Negara dalam Revisi UU Tipikor

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah berencana menyempurnakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dengan memperjelas definisi kerugian negara tanpa menghapus unsur tersebut dari ketentuan korupsi. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan hal itu setelah menerima kajian Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dari Luhut Binsar Pandjaitan di Dekonas, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2026).

Menurut Yusril, pembahasan penyempurnaan UU Tipikor berfokus pada Pasal 2 dan Pasal 3, yang mengatur perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum hingga menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara.

Yusril menjelaskan bahwa kedua pasal tersebut memiliki cakupan penafsiran luas sehingga perlu diperjelas untuk memberikan kepastian hukum dalam penerapannya.

"Dan memang titik berat dari tindak pidana korupsi itu adalah untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan cara melawan hukum dan membawa akibat pada kerugian keuangan negara dan perekonomian negara," ujar Yusril.

Ia menilai luasnya penafsiran terhadap ketentuan tersebut membuat berbagai perbuatan yang berkaitan dengan kerugian negara dan perekonomian negara berpotensi masuk dalam kategori tindak pidana korupsi.

"Memang pasal ini pasal yang sangat luas tafsirannya. Ya, seperti pasal sapu jagat begitu. Bisa mencakup hampir semua aspek, sedikit saja terkait dengan unsur kerugian negara dan perekonomian negara sudah dapat dikategorikan sebagai satu tindak pidana korupsi," ungkap Yusril.

Yusril menegaskan bahwa pembahasan revisi sejak awal tidak diarahkan untuk menghilangkan unsur kerugian keuangan negara. Menurut dia, pemerintah justru ingin memperjelas makna unsur tersebut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam penerapan hukum.

"Dari diskusi-diskusi sebelumnya memang sudah dicapai satu pemahaman bahwa kita bukan mau menghapuskan unsur kerugian negara yang sekarang banyak sekali disalahpahami oleh masyarakat. Tapi justru ingin mempertegas sebenarnya apakah yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara itu sendiri," jelas Yusril.

Ia kembali memastikan bahwa penghapusan unsur kerugian keuangan negara bukan bagian dari rencana penyempurnaan undang-undang tersebut.

"Jadi, di dalam diskusi-diskusi itu tidak ada niatan untuk menghapus kata-kata 'merugikan keuangan negara' itu," lanjutnya.

Menurut Yusril, beragam peraturan perundang-undangan memuat definisi keuangan negara, termasuk Undang-Undang BPK dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Banyaknya rumusan tersebut dinilai memerlukan penegasan agar penerapannya lebih konsisten.

"Nah, kalau terlalu banyak definisi tentang keuangan negara itu sendiri, lalu akhirnya mana yang mau dipakai, mau diterapkan. Ya pilah-pilih mana yang lebih mudah untuk dilaksanakan, mana yang lebih cepat untuk dikerjakan," jelas Yusril.

Ia menyebut kepastian mengenai definisi keuangan negara perlu diperkuat. Sementara itu, usulan menghilangkan unsur perekonomian negara masih dibahas dan belum menghasilkan keputusan akhir.

"Oleh karena itu, demi kepastian hukum di negara kita ini, sangat perlu kita mempertegas arti dari keuangan negara itu sendiri. Dan kemungkinan juga pengertian perekonomian negara itu mungkin dari diskusi-diskusi sebelumnya itu ada usulan untuk dihilangkan, tapi belum sampai kepada satu kesimpulan final," tambahnya.

Yusril menyatakan penyempurnaan UU Tipikor ditujukan untuk menghasilkan ketentuan yang lebih tegas dan pasti, bukan mengurangi upaya pemberantasan korupsi. Ia mengatakan kejelasan batasan hukum diharapkan membuat penerapan aturan lebih terarah.

"Namanya kan menyempurnakan. Menyempurnakan artinya dia lebih ketat, lebih jelas, dan lebih pasti. Dan itu kan akan membuat keadaan jadi lebih baik.

Siapa pun tidak menjadi ragu-ragu karena khawatir melakukan itu, khawatir melakukannya, takut dikatakan korupsi. Kalau sudah dijelaskan ini korupsi, ini bukan, kan menjadi jelas semuanya," beber Yusril.

Ia juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tetap menjadi salah satu program utama pemerintah dalam penegakan hukum. Menurut Yusril, komitmen tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi tidak ada maksud bahwa akan melemahkan pemberantasan korupsi. Itu menjadi tekad bagi pemerintah kita sekarang dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menegaskan itu. Pemberantasan korupsi itu tetap merupakan satu program yang utama pemerintah dalam upaya penegakan hukum," tutup Yusril.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed