Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

MA Batalkan Suket Gibran, Sudding Desak Wapres Mundur

Smallest Font
Largest Font

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan desakan pengunduran diri hingga laporan kepolisian. Persoalan dokumen yang digunakan dalam pencalonan Pilpres 2024 tersebut turut mendapat tanggapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan sejumlah kelompok masyarakat pada 6-7 November 2026.

Dalam putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026, MA mengabulkan gugatan Subhan Palal. Pengadilan menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum serta memerintahkan penarikannya untuk dimusnahkan.

Perkara tersebut sebelumnya ditolak PTUN Jakarta melalui putusan Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. Penggugat kemudian mengajukan banding, tetapi PT TUN menguatkan putusan tingkat pertama sebelum akhirnya MA mengabulkan permohonan kasasi.

Dokumen yang dipersoalkan diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019. Surat tersebut digunakan sebagai dokumen penyetaraan pendidikan SMA Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan wakil presiden pada Pilpres 2024.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) MPR RI sekaligus anggota Komisi III DPR RI, Syarifuddin Sudding, meminta Gibran mempertimbangkan pengunduran diri setelah putusan MA tersebut. Ia menilai pembatalan dokumen persyaratan pencalonan memiliki konsekuensi terhadap kedudukan hukum wakil presiden.

Dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (7/11/2026), Sudding menyampaikan pandangannya mengenai konsekuensi putusan tersebut.

"Dengan dibatalkannya persyaratan pada saat dia mendaftar, itu berarti wakil presiden sudah tidak memenuhi syarat. Sebagai konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Agung, kalau yang bersangkutan tidak mundur, harus ada eksekusi lewat jalur politik," ujar Sudding.

Ia juga menilai persoalan tersebut berkaitan dengan legitimasi jabatan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.

"Sebaiknya yang bersangkutan mundur. Apalagi sudah tidak memiliki legitimasi secara yuridis karena persyaratan formal tidak terpenuhi. Secara moral, ini juga menyangkut kepercayaan masyarakat karena jabatan wakil presiden merupakan jabatan publik," ujar Sudding.

Sudding menyebut DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan tersebut apabila Gibran tidak mengundurkan diri. Ia merujuk Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden.

"Kalau dia tidak mundur, DPR bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengambil sikap melalui hak menyatakan pendapat, dengan dasar putusan Mahkamah Agung yang bersifat eksekutorial," ujar Sudding.

Menurut Sudding, mekanisme ketatanegaraan tersebut melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR sesuai tahapan konstitusi.

Ia juga menanggapi aksi penurunan foto wakil presiden yang dilaporkan terjadi di sejumlah daerah, termasuk Yogyakarta. Sudding menyebut DPR perlu mengambil langkah konkret setelah masa reses berakhir.

"Saya melihat harus ada langkah konkret terhadap putusan Mahkamah Agung itu supaya prinsip negara hukum, sebagaimana diamanatkan konstitusi, benar-benar menjadi pilar utama dalam ketatanegaraan kita," ujar Sudding.

Di sisi lain, Ketua KPU Mochammad Afifuddin menyatakan lembaganya belum berencana melakukan evaluasi internal terkait proses verifikasi dokumen pendidikan Gibran. Ia menegaskan pemeriksaan persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024 telah mengikuti ketentuan yang berlaku.

Afifuddin menyampaikan sikap tersebut saat memberikan keterangan di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2026).

"Nggak ada, karena KPU sudah menjalankan sesuai dengan aturan. Gitu aja intinya. Kalau kita sesuai dengan aturan kan nggak nggak usah ada yang kita khawatirkan. Nanti kalau ada gugatan lain dijelaskan di persidangan," ujar Afifuddin.

Ia menambahkan bahwa KPU belum memperoleh salinan lengkap putusan kasasi sehingga belum dapat memberikan tanggapan mengenai substansi putusan pengadilan tersebut.

"KPU belum menerima putusan dalam bentuk lengkap. Jadi nggak bisa berkomentar apa pun. Jadi belum ada putusan yang kami terima. Kan itu juga yang disoalkan kementerian kan," ujar Afifuddin.

Dalam penjelasan sebelumnya, KPU menyebut verifikasi dokumen pencalonan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 beserta perubahannya. Surat penyetaraan dari instansi berwenang saat itu diperlakukan sebagai dokumen administratif yang sah sebelum adanya pembatalan oleh pihak berwenang.

Sementara itu, pertimbangan putusan MK menekankan pentingnya kecermatan dan kehati-hatian dalam memeriksa dokumen persyaratan calon untuk memastikan kebenaran data.

Di luar persoalan tersebut, Afifuddin menyatakan KPU siap memberikan masukan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu bersama Komisi II DPR. Ia menyebut pengalaman teknis penyelenggaraan pemilu dapat menjadi bahan pembahasan melalui rapat dengar pendapat.

"Nantinya pasti ada semacam rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas atau menyampaikan masukan KPU terkait rencana revisi undang-undang dari perspektif penyelenggara Pemilu," ujar Afifuddin.

Afifuddin juga menyoroti beban kerja petugas pemilu, khususnya penyelenggara di lapangan dan badan ad hoc. Mengenai usulan penambahan jumlah anggota KPU, ia menyatakan lembaganya akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan pembentuk undang-undang.

Pada perkembangan lain, organisasi masyarakat Komite Masyarakat Jakarta Utara (KOMJU) mendatangi Bareskrim Mabes Polri pada Jumat (6/11/2026). Organisasi tersebut melaporkan Gibran atas dugaan pemalsuan surat keterangan pendidikan dan menyerahkan sejumlah dokumen pendukung.

Dokumen yang diserahkan mencakup surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah serta salinan putusan kasasi MA tertanggal 30 Oktober 2026.

Kuasa hukum KOMJU, Ramadansyah, mengatakan laporan tersebut telah diterima Bareskrim Polri. Ia menjelaskan pelaporan dilakukan setelah pihaknya mencermati perkembangan putusan pengadilan terkait dokumen pendidikan Gibran.

"Tadi kita melaporkan pasca kita melaporkan terkait dengan Saudara Gibran Rakabuming Raka terkait dengan penggunaan suket," ujar Ramadansyah.

Ia menyebut langkah tersebut juga berkaitan dengan laporan sejumlah pengacara dan advokat yang sebelumnya telah mempersoalkan penggunaan dokumen penyetaraan pendidikan tersebut.

"Yang dimana sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa beberapa rekan pengacara, advokat juga sudah melaporkan," ujar Ramadansyah.

Ramadansyah menegaskan pihaknya ingin memperkuat langkah hukum setelah terbitnya putusan MK dan putusan kasasi MA.

"Tetapi pasca putusan Mahkamah Konstitusi, setelah putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Oktober pekan lalu, kami ingin kemudian lebih membackup lagi," ujar Ramadansyah.

Hingga 7 November 2026, KPU menyatakan masih menunggu salinan lengkap putusan MA, sedangkan laporan KOMJU telah diterima Bareskrim Polri. Sudding sementara itu mendorong DPR mempertimbangkan mekanisme konstitusional melalui hak menyatakan pendapat.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed