Massa Desak Gibran Keluar dari Istana Wakil Presiden
Sejumlah massa menggelar aksi di depan Istana Wakil Presiden, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026). Mereka mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninggalkan kompleks istana, mengundurkan diri, atau menghadapi proses pemakzulan terkait polemik dokumen penyetaraan ijazah SMA.
Berdasarkan pantauan detikcom, peserta aksi tiba sekitar pukul 14.12 WIB. Mereka berjalan kaki dan menggunakan mobil komando untuk menyampaikan tuntutan.
Dalam demonstrasi tersebut, massa membawa sejumlah spanduk yang berisi desakan agar Gibran keluar dari Istana Wakil Presiden. Mereka juga menyuarakan tuntutan pemakzulan terhadap wakil presiden.
Seorang orator yang menyampaikan aspirasi melalui mobil komando menyebut masyarakat memiliki hak untuk mendatangi kompleks pemerintahan tersebut.
"Ini adalah rumah rakyat. Kami berhak mendatangi," kata orator dalam aksi tersebut.
Tuntutan demonstran dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen pendidikan Gibran. Massa menyoroti persoalan bukti ijazah penyetaraan SMA serta keabsahan surat keterangan penyetaraan tersebut.
Orator kemudian meminta Gibran meninggalkan kompleks Istana Wakil Presiden dengan merujuk pada putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah SMA.
"Gibran Wapres sudah diputus tidak punya ijazah, tidak sah ijazahnya oleh MA. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk keluar dari Istana Wapres," ujar orator.
Peserta aksi menyatakan pengunduran diri atau pemakzulan menjadi tuntutan mereka. Desakan tersebut disampaikan kembali melalui orasi di depan kompleks istana.
"Kalau kalian punya malu, kalau kalian punya muka, segera keluar dari Istana Wapres karena ini tuntutan rakyat, milik rakyat," imbuh orator.
Selama demonstrasi berlangsung, sejumlah personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) berjaga di pintu gerbang Istana Wakil Presiden. Petugas kepolisian juga membentuk barikade di hadapan peserta aksi.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyampaikan bahwa DPR akan menindaklanjuti putusan MA terkait ketidakabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran setelah masa reses berakhir.
Dasco menjelaskan pembahasan persoalan tersebut masih berlangsung secara informal di antara sejumlah fraksi. Pembahasan resmi, menurut dia, akan dilakukan melalui mekanisme persidangan DPR.
"Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dasco juga menyebut DPR telah menerima berbagai masukan dari sejumlah pihak mengenai polemik yang melibatkan Gibran. Aspirasi tersebut mencakup permintaan dari organisasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi.
"Untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres," sebutnya.
Dasco menyatakan masa reses DPR dijadwalkan berakhir pada Selasa (10/11/2026). Setelah periode tersebut, pembahasan melalui mekanisme resmi DPR dapat dilakukan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow