Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Yusril Jelaskan Mekanisme Penggantian Gibran Jika Mundur

Smallest Font
Largest Font

Mekanisme pergantian Wakil Presiden RI menjadi perhatian setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa MPR akan meminta Prabowo mengusulkan dua kandidat pengganti apabila pengunduran diri tersebut benar-benar terjadi.

Menurut Yusril, proses tersebut diawali dengan surat pengunduran diri tertulis dari wakil presiden yang ditujukan kepada MPR. Lembaga tersebut kemudian dapat menggelar sidang untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan wakil presiden.

Yusril menjelaskan tahapan administratif yang harus dilalui sebelum pemilihan pengganti dilakukan.

"Jadi kalau misalnya (presiden) tidak menolak (permohonan mundur dari wapres) kan nanti harus ada pernyataan tertulislah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan mekanismenya nanti bisa ada MPR juga bersidang menyatakan bahwa memang ada kevakuman wakil presiden karena ada surat berhentinya," ujar Yusril.

Setelah menerima pemberitahuan mengenai kekosongan jabatan, MPR akan meminta Presiden mengajukan dua nama kandidat beserta dokumen persyaratan pencalonan.

"Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya," kata Yusril.

Yusril menambahkan, pemilihan pengganti dilakukan oleh MPR paling lambat dalam jangka waktu 60 hari setelah surat dari Presiden diterima.

"MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu," ujar Yusril.

Ia juga menanggapi rencana Gibran membuktikan keabsahan dokumen ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Yusril menilai langkah tersebut tidak lagi memberikan manfaat karena Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan final terkait materi perkara yang sama.

"Nggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama," tutur Yusril.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengingatkan bahwa pengunduran diri wakil presiden tidak bergantung pada persetujuan Presiden. Ia merujuk Pasal 8 UUD 1945 sebagai dasar konstitusional mengenai pemberhentian dan pengisian kekosongan jabatan presiden maupun wakil presiden.

Doli menegaskan bahwa penyerahan surat kepada Presiden tidak serta-merta menjadikan Prabowo pihak yang berwenang menerima atau menolak keputusan pengunduran diri tersebut.

"Kalau memang sebagai bentuk keputusan pengunduran diri, ya oke datang ke presiden, menyerahkan. Tapi keputusan bukan di Pak Presiden. Tidak diatur dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri wakil presiden itu diserahkan ke Presiden dan Presiden yang kemudian menyetujui. Tidak ada aturannya seperti itu," ujar Doli.

Menurut Doli, lembaga negara, termasuk DPR, perlu menyikapi persoalan tersebut berdasarkan ketentuan konstitusi apabila pengunduran diri benar-benar terjadi.

"Justru kalau kemudian memang betul mengundurkan diri, nanti institusi-institusi seperti DPR yang harus menyikapi tentang pengunduran diri itu," katanya.

Ia kembali mengingatkan agar kewenangan Presiden dalam persoalan tersebut tidak disalahartikan. Ketentuan mengenai alasan berhentinya presiden dan wakil presiden sudah tercantum dalam konstitusi.

"Jangan sampai kemudian dianggap presiden punya kewenangan untuk menerima atau menolak pengunduran diri. Kalau misalnya ada orang mau mengundurkan diri, itu sudah masuk ke Pasal 8," jelas Doli.

Meski demikian, Doli mengaku belum memperoleh kepastian mengenai keputusan Gibran. Ia juga belum melihat langsung surat yang disebut berkaitan dengan pengunduran diri tersebut.

"Kita juga kan enggak tahu sekarang posisinya seperti apa. Beritanya tadi ada disampaikan, kemudian dijelaskan oleh Istana bahwa tidak ditolak. Kita juga kan baru dapat beritanya. Kita belum lihat suratnya, apa benar ada atau enggak," ungkapnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengonfirmasi pertemuan Prabowo dan Gibran yang berlangsung sekitar 2,5 jam di Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri di tengah dinamika putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Prasetyo juga menjelaskan bahwa Presiden tidak menyampaikan penolakan terhadap keinginan tersebut. Gibran justru meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di PTUN.

"Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara," kata Prasetyo.

Gibran kemudian membenarkan pertemuannya dengan Prabowo. Ia menyebut Presiden memberikan sejumlah masukan mengenai dinamika yang sedang dihadapinya, termasuk menyarankan agar tetap menempuh proses di PTUN.

"Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN," ujar Gibran.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyatakan belum mengetahui secara terperinci pembicaraan antara Prabowo dan Gibran. Ia meminta publik menunggu perkembangan informasi resmi.

"Saya tidak tahu persis apa yang jadi pembicaraan antara bapak Presiden dan Wapres, yang jelas kita tunggu semuanya kita ingin mengetahui lebih jelas apa yang diutarakan," kata AHY.

AHY menyampaikan bahwa Partai Demokrat menghormati proses konstitusional dan menginginkan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan.

"Demokrat ingin memastikan proses dan prosedur konstitusi berjalan dengan baik," ujarnya.

Menanggapi namanya yang disebut-sebut berpeluang menggantikan Gibran, AHY tidak memberikan tanggapan lebih jauh. Ia menyebut belum ada perkembangan yang menghasilkan keputusan pasti.

"Tidak ada sesuatu yang konklusif hari ini. Kita tunggu apa yang jadi kemajuan dari situasi ini," tutur AHY.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed